SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pendakwah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur mengomentari debat panas yang terjadi antara Habib Zein Assegaf alias Habib Kribo dengan Haikal Hassan di televisi.

Gus Nur mengaku emosi dan sedih dengan tayangan debat tersebut, di mana sesama muslim, baik Habib Zein Assegaf maupun Haikal Hassan seolah diadu dan ditonton banyak pihak.

Pernyataan Gus Nur soal debat Habib Kribo dengan Haikal Hassan sendiri disampaikan di saluran Youtube-nya, berjudul 'GUS NUR : HABIB BAHAR DITAHAN LAGI - PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN GRATIS SINGOSARI - TERNAK KAMBING' yang tayang pada Rabu 5 Januari 2022.

Gus Nur mengaku tak habis pikir dengan televisi yang mengundangnya dan mempertontonkan kedua belah pihak pecah belah.

"Kemarin seru tuh Habib Kribo, Babe Haikal debat. Ini lho yang saya emosi, sedih, mikir itu. Jadi ketika ada peristiwa yang maha dahsyat, viral, menghebohkan masyarakat, justru ada pecah belah kerukunan umat. Pasti TV undang pihak yang pro dan kontra," kata Gus Nur dikutip Kamis 6 Januari 2022.

Menurut dia, adu debat ini memiliki pola sama dengan saluran televisi-televisi lain. Di mana, publik melihat yang berdebat adalah sama-sama pemeluk agama Islam.

"Cuma yang begitu, pro dan kontra didundang, ditonton orang. Kita tonton debat, rating naik, duit masuk. Duit dapat banyak dari acara itu, sementara selesai debat?" katanya.

Gus Nur memandang, seharusnya bukan hanya Habib Kribo, Babe Haikal, serta Eggi Sudjana saja yang diundang dalam acara debat itu. Namun perwakilan keluarga penembakan di KM 50 yang melibatkan anggota Laskar FPI.

Sebab, atas kasus inilah kemudian disinggung Habib Bahar, sampai kemudian dia kembali dijebloskan ke penjara.

"Saya bisa garis bawahi debat-debat begitu, seperti tadi malam di tvOne, kan tvOne kurang fair, yang dibahas KM 50, kenapa tvOne tidak undang pihak keluarga. Coba seandainya di tengah-tengah mereka, keluarga didundang."

"Ya gimana coba, tapi begitulah dunia industri, kapitasil, laba, entertain," katanya lagi. (hops)

SANCAnews.id – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah telah mengambil kebijakan penyediaan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini sebagai respon dari arahan Presiden Joko Widodo untuk merespon dengan cepat tren kenaikan harga pangan, khususnya minyak goreng.

Minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 1,2 miliar liter selama jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, kebutuhan biaya untuk menutup selisih harga, PPN dan biaya surveyor sebesar Rp3,6 Triliun yang bersumber dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).

"Selisih harga yang dimaksud adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran/retail,” ucap Airlangga pada press briefing kebijakan Pemerintah terkait harga minyak goreng, di Jakarta, Rabu (5/01).

Kebijakan pembiayaan minyak goreng kemasan sederhana, kata Airlangga, untuk keperluan rumah tangga diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat. Kebijakan ini sebagai bentuk upaya nyata Pemerintah dalam mendukung penyediaan pangan yang terjangkau untuk masyarakat.

Pemerintah juga telah menugaskan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama BPDP KS untuk mempercepat implementasi dari kebijakan ini.

"Menteri Perdagangan akan bertugas untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi serta mekanismenya, dan menyiapkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET),” imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih kurang harga minyak goreng oleh BPDP KS dengan mengadopsi Peraturan Dirjen Pajak No 35/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN Atas Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel Oleh BPDP KS.

Selanjutnya, BPDP KS akan bertugas menyiapkan pendanaan dan pembayaran terhadap selisih harga pasar dengan HET minyak goreng kemasan sederhana selama 6 bulan beserta PPN-nya, menyiapkan pembiayaan dan menetapkan Surveyor independen, dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Produsen penyalur minyak goreng kemasan, sesuai daftar dari Kementerian Perdagangan.

Sebelumnya harga minyak goreng pada minggu ke-5 Desember 2021,mencapai rata-rata Rp18.492,00 per liter atau mengalami peningkatan sebesar 8,31 persen (MtM). (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Umum PSI, Giring Ganesha melakukan sidak ke lokasi sirkuit Formula E di kawasan Ancol Jakarta Utara. Giring heran tidak ada kesibukan pengerjaan. Padahal jadwal even Internasional itu akan berlangsung di Jakarta pada Juni 2022.

Giring merekam sidaknya. Di sana dia memperlihatkan jalan yang berlumpur yang masih penuh dengan rumput. Tidak ada aktifitas pengerjaan di sana. Juga terdapat banyak hewan seperti kambing.

“Pembangunan jalur balapan terlihat dihiasi lumpur yang mengisap. Tak ada pekerja, yang ada hanya kambing yang berbaris. Miris. Kejar tayang tinggal 5 bulan lagi dengan kondisi begini?” ujar Giring Ganesha dikutip, FIN.CO.ID, Kamis Januari 2022.

Giring merasa lucu lihat suasana di lokasi sirkuit. Dia sendiri tidak yakin Sirkuit itu bisa jadi dalam kurung waktu yang singkat.

“Gokil nih proyek formula E, proyek ambisius bangat bangat, budget besar pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet. Gua ngga yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Kalau kejadian pasti dipaksakan” ujarnya.

“Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E, sirkuitnya masih seperti ini. Kok bisa uang rakyat setengah triliun disia-siakan dengan cara seperti ini,” kesal Giring.

Nyatanya proyek Sirkuit Formula E belum dikerjakan pada bulan Januari 2022 ini. Sebab, tender proyek baru saja dimulai.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro, Widi Amanasto.

“Ya. Tendernya sudah kami lakukan,” ujar Widi kepada wartawan pada Selasa (4/1/2022).

Jakpro akan memulai proses lelang tender secara terbuka untuk mencari kontraktor yang ditargetkan kelar akhir Januari 2022.

Dengan demikian, pengerjaan sirkuit akan dimulai pada awal Februari 2022 dan ditargetkan rampung pada April 2022.

Direktur Pengelolaan Aset Jakpro Gunung Kartiko mengatakan, biaya untuk pembangunan sirkuit ajang Formula E secara keseluruhan berasal dari kantong swasta.

Gunung menyebutkan sudah ada beberapa sponsor yang masuk di antaranya dari brand minuman, makanan, bank.

Sementara persiapan sirkuit, Jakpro sudah menyiapkan logistik untuk pembangunan sirkuit, mulai dari aspal, hingga fasilitas pendukung seperti barier, pagar, dan fasilitas lain untuk menjamin keselamatan para pembalap.

“Peralatan tersebut, sudah dibeli pada medio 2019-2020 dan tinggal dikirim ke lokasi pembangunan. Beberapa peralatan sudah berada di Cikarang” kata Gunung Kartiko. (*)

SANCAnews.id – Nama Habib Kribo sedang jadi trending di Youtube dan media sosial. Habib bernama lengkap Habib Zein Assegaf itu trending usai debat dengan Haikal Hassan dan Eggi Sudjana di TV One.

Video debat Habib Kribo vs Eggi Sudjana dan Haikal Hassan ini viral. Habib Kribo tampil membantah narasi dari Haikal dan Eggi. Bicaranya Habib Kribo juga tegas langsung membantah. Belakangan Habib Kribo dianggap sebagai sosok yang tegas mengunci narasi dari oposisi tersebut.

Tapi jangan salah lho, Habib Kribo itu kena skak Tiktoker cewek. Jadi Tiktoker bernama Anifah Suryani mengulas narasi debat Habib Kribo vs Eggi Sudjana dan Haikal Hassan gitu Sobat Hopers.

Terus Anifah si cewek itu, menganalisis dan skak narasi dan pernyataan Habib Kribo yang nadanya kencang dalam diskusi tersebut. Anifah mengulas satu per satu narasi Habib Kribo yang menurutnya lemah. Yuk Sobat Hopers, simak tipis tipis ya.

Narasi Habib Kribo, Bahar bin Smith sering mengklaim atas nama habib supaya dapat massa. Anifah membalas narasi ini dengan pendapatnya lho Sobat Hopers.

"Beliau (Habib Kribo) dikenal di pemerintahan atau di Youtube, koreksi kalau saya salah, beliau selalu dikatakan habib gondrong. Berarti gelar habibnya selalu ada pada beliau, apakah dia mengklaim sebagai habib, kualifikasinya apa seseorang dikatakan mengklaim atas nama habib?" ujar TikToker ini membalikkan narasi Habib Kribo.

Selain itu dalam debat di TV One, Habib Kribo juga menunjukkan masyarakat ikut Bahar karena dia menjual nama habib.

Narasi ini juga dijawab menohok pula oleh Tiktoker cewek tersebut. Menurut cewek itu, masyarakat muslim di Indonesia mengikuti Habib Bahar atau Habib Rizieq, alasannya sih nggak sesederhana karena gelar habib kedua orang tersebut.

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

KAPOLRI Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sering mengungkapkan jargon Presisi. Presisi merupakan singkatan dari 'prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan' yang dimaksudkan agar pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Kasus Penistaan Agama dan Delik SARA yang dilakukan Ferdinand Hutahaean, akan menjadi ujian Presisi Polri diawal tahun 2022 ini. Mengingat, sebelumnya Polri begitu sigap menangani kasus H B 5 dalam kasus ujaran SARA dan hoax terkait peristiwa KM 50.

Polri dituntut prediktif, yakni dapat memprediksi dampak gejolak sosial dan kemarahan umat Islam jika kasus Ferdinand Hutahaean tidak diproses secara hukum. Jika dibiarkan, bisa terjadi lagi aksi demonstrasi bergelombang menuntut penista agama di penjara seperti kasus Ahok.

Polri juga wajib memiliki responsibilitas, yakni segera menindaklanjuti laporan umat Islam terhadap Ferdinand Hutahaean. Sejauh ini, Aktivis Muslim Makassar yang telah melaporkan, menyusul kemudian Haris Pertama dari KNPI juga berencana melaporkan.

Polri harus mengutamakan transparasi dalam memproses kasus Ferdinand Hutahaean. Jangan sampai diam, tidak terbuka, dan akhirnya kasusnya menguap. Yang paling penting, Polri harus bertindak dengan tindakan yang berkeadilan. Jangan hanya memproses H B 5 dan mendiamkan Ferdinand Hutahaean.

Saat ini, Umat Islam menunggu gerakan cepat  Polri. Dimulai dari menerbitkan Nomor LP, mengeluarkan Sprindik, mengirimkan SPDP, memanggil Ferdinand sampai menangkap dan menahannya, dengan status sebagai tersangka. Polri memiliki wewenang menahan Ferdinand, karena kasusnya adalah delik penistaan agama dan pidana SARA yang ancaman pidananya diatas lima tahun penjara.

Namun perlu penulis tegaskan, TNI tidak perlu ikut campur dalam perkara ini. Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Achmad Fauzi tidak perlu mendatangi Ferdinand dan mengancam agar memenuhi panggilan Polri, seperti kasus Habib Bahar Bin Smith.

Bagi umat Islam, kasus Ferdinand Hutahaean ini seperti menyiram air garam ditengah luka umat Islam yang menganga. Baru saja H B 5 ditangkap dan ditahan, sekarang tuhan umat Islam dilecehkan. Sungguh, benar-benar Umat Islam terus diuji kesabarannya. Umat Islam, terus diposisikan dalam kondisi yang terzalimi. 

Adapun kepada Pak Kapolri, kalau kasus Ferdinand ini tidak diproses, perlu penulis tegaskan bahwa umat Islam akan merasa didiskriminasi, merasa dimarginalkan. Selama ini, ulama ditangkapi dengan dalih penegak hukum, sementara gerombolan penista agama terus dibiarkan bebas berkeliaran. **