SANCAnews.id

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Februari 2025 

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka terkait kasus pembangunan pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Keempat tersangka yang ditetapkan adalah Kepala Desa Kohod Arsin, Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua orang lainnya berinisial SP dan CE dalam kasus pemalsuan dokumen.

"Empat tersangka ini kaitannya adalah seperti kemarin saya sampaikan, yaitu terkait masalah pemalsuan dimana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah. Di mana kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohod, saudara UK selaku Sekdes Kohod, saudara SP selaku penerima kuasa dan saudara CE selaku penerima kuasa," kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Februari 2025.

Lanjut dia, penetapan tersangka sudah didasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik.

"Empat tersangka ini kaitannya masalah terkait pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah. Penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah penyidikan lebih lanjut,"  bebernya.

Seperti diketahui, terdapat 263 SHGB di Kabupaten Tangerang yang jadi lokasi berdirinya pagar laut.

Adapun pagar yang terbuat dari bambu itu membentang sepanjang 30,16 kilometer di Kawasan Laut Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten. (rmol)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SETELAH teriak dengan semangat luar biasa "Hidup Jokowi..!" maka mulailah harapan rakyat berubah jadi mimpi dan ketika terbangun ternyata Prabowo itu tidak nyata. Menjadi makhluk bayang-bayang yang terbang menyerupai Voldemort dalam ceritra Harry Potter. Tidak membahagiakan.

Mimpi bahwa Prabowo sedang mendeklarasikan kembali ke UUD 1945 karena berekonomi dan berpolitik kini sudah sangat liberalis dan kapitalis. Keadilan hukum juga mengikuti mekanisme pasar dan sayangnya pasar itu ditentukan oleh oligarki bisnis. UUD menjadi sarana untuk meminggirkan rakyat.

Mimpi Prabowo sedang melakukan penghematan dengan memangkas personalia Kabinetnya menjadi 25 Menteri saja tanpa Wamen dan Menko. Kabinet itu bukan perwakilan partai politik tapi zaken kabinet. Menteri Orde Jokowi sudah dibersihkan. Demi aspirasi dan orientasi kerakyatan.

Mimpi Prabowo serius memberantas korupsi dengan mulai mengganti Kapolri, Jaksa Agung dan Pimpinan KPK. Presiden berani mengeluarkan Perppu reformasi hukum demi keadilan dan efek jera bagi koruptor. Tidak ada maaf bagi koruptor meskipun mereka telah mengembalikan uang hasil curiannya.

Mimpi Prabowo memerintahkan Kapolri atau mendorong Komnas HAM agar membuka kembali kasus "unlawful killing" KM 50 dengan mengendus pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan dengan aturan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penjahat yang masih banyak berkeliaran harus dibekuk.

Mimpi Prabowo menuntaskan skandal PIK 2 dengan mencabut status PSN dan membatalkan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Memerintahkan pembongkaran patung Naga PIK 2 yang telah memakan Garuda. Cina menjajah Indonesia.

Mimpi Prabowo mengikuti kemauan rakyat yang mendesak agar menangkap dan mengadili Jokowi. Berharap tentu tidak sampai hukuman mati, bukankah teriakannya "Hidup Jokowi..!". Namun, jika dihukum matipun Jokowi akan tetap hidup di dunia lain dan harus bertanggungjawab.

Prabowo tidak akan bisa cawe-cawe ke alam kubur Jokowi.

Mimpi Prabowo melepaskan Gibran untuk proses pemakzulan DPR dan MPR. Prabowo yang sadar Gibran itu ancaman sekaligus penyakit bagi kelangsungan pemerintahannya. Gibran cacat konstitusi, moral, agama, dan ideologi. Prabowo bijak dengan menempatkan anak kecil kembali ke ruang bermain di kamarnya sendiri.

Mimpi lain tentu masih banyak, akan tetapi semua hanyalah mimpi. Fakta saat bangunnya adalah Voldemort yang  bergentayangan. Dari kabinet Voldemort, aparat penegak hukum Voldemort, birokrasi Voldemort, DPR Voldemort, taipan Voldemort, hingga omon-omon Voldemort. Sama sekali tidak menggembirakan.

Jokowi sudah tidak berkuasa, penggantinya Prabowo kurang berguna. Para pejabat di negara Indonesia seperti terkena guna-guna. Syndroma rasa percaya walau kerja baru sebatas kata-kata. Prabowo adalah figur biasa tidak istimewa apalagi pahlawan bangsa. Belum ada tanda-tanda ia perkasa, apalagi punya jasa. Kepemimpinannya pun masih coba-coba.

Berpijaklah pada moral keadilan, kejujuran, dan kebenaran rakyat. Berusaha untuk menghapus kekecewaan publik atas kemenangan yang didapat dengan curang.

Berkat bantuan Jokowi sang Bapak Curang Nasional...Hidup Jokowi..! (*)

Polisi Pastikan Tak Ada Mahasiswa yang Ditangkap dalam Demonstrasi Rusuh, Massa Bubar 

SURABAYA — Polisi memastikan tidak ada mahasiswa yang ditangkap saat demo ricuh di depan Gedung DPRD Jatim. Kepastian itu untuk menjawab pernyataan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair Aulia Thaariq Akbar yang menyatakan adanya lima mahasiswa ditangkap saat kericuhan terjadi, Senin (17/2)

“Saya tegaskan tidak ada yang ditangkap, semuanya dari mahasiswa boleh dikonfirmasi apa yang tadi disampaikan isu-isu yang menurut mereka diamankan dan sebagainya. Saya pastikan enggak ada,” kata Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo.

Wibowo mengatakan setelah kondisi ricuh, pihaknya mencoba mengkomunikasikan kepada mahasiswa agar segera kembali.

“Semua berjalan aman, anggota kami aman, mahasiswa juga aman semuanya. Semua sudah kami komunikasikan dan untuk mahasiswa pulang,” jelasnya.

Menurutnya, sampai massa aksi bubar, tidak ada provokator yang ditangkap. Namun, diakuinya sempat ada aksi dorong-dorongan.

“Sampai saat ini saya belum menerima laporan itu, tetapi tadi ada sedikit dorong-dorongan karena mungkin mahasiswa terlalu maju ke depan. Kami berusaha tetap kondusif supaya tidak masuk batas parameter yang disepakati, tadi ada sedikit dorong-dorongan seperti itu kondisinya,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Aulia mengaku akibat kericuhan saat demo, sebanyak lima mahasiswa ditangkap oleh polisi.

Polisi membantah melakukan penangkapan kepada lima mahasiswa saat demo ricuh di depan Gedung DPRD Jatim.

“Tadi sekitar lima orang. Kami melihat sendiri, teman kami dibawa sama anggota ke dalam dan mereka bilang tidak akan dikeluarkan,” katanya.

Kondisi ricuh itu, kata dia, membuat beberapa mahasiswa mengalami luka-luka di bagian siku dan lutut.

“Banyak mahasiswa yang kena kawat berduri dan ditangkap tadi. Saya enggak tahu, kami minta tolong teman kami dikembalikan, tetapi mereka (pihak polisi) hanya diam,” jelasnya. (jpnn)

Mahasiswa menggelar Seruan Aksi Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jatim, Senin (17/2) 

SURABAYA — Aksi massa bertajuk "Indonesia Gelap" itu tidak hanya terjadi di Ibu Kota Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah. Salah satunya yang dilakukan massa di Surabaya, Jawa Timur, Senin (17/2).

Di Surabaya, pengunjuk rasa menggelar unjuk rasa di DPRD Jawa Timur. Para pengunjuk rasa menunggu selama tiga jam sebelum akhirnya bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Muhammad Musyafak Rouf.

Musyafak menjelaskan, kedatangannya terlambat, sebab sebelumnya ia sempat mengikuti kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Jombang.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun naik ke mobil komando dan membacakan sejumlah tuntutan demonstran.

"Akan saya tandatangani dan kita kirim ke Jakarta," tuturnya di atas mobil komando, Senin (17/2).

Namun, kehadiran pimpinan dewan ini belum membuat massa aksi puas. Mereka menuntut ketua DPRD Jatim untuk menyampaikan sepuluh tuntutan kepada pemerintah pusat di hadapan massa aksi.

"Saya yakin Bapak punya nomor (Presiden) Pak Prabowo maupun Ibu Puan Maharani (Ketua DPR RI), bisa sekaligus dibacakan sekaligus membacakan tuntutan ini," tutur Presiden BEM Unair, Aulia Thaariq Akbar.

Namun, Ketua DPRD Jatim mengaku tidak memiliki nomor handphone keduanya. "Saya tidak punya nomor mbak Puan, saya tidak punya nomor Pak Prabowo. Jadi dengan mohon maaf, saya tidak punya," ucap Musyafak.

Kecewa dengan jawaban tersebut, massa aksi menawarkan alternatif lain untuk menelpon Sekretaris Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indra Wijaya. Namun ketika di telfon di hadapan massa, Mayor Teddy menolak panggilan itu.

Sebelumnya peserta aksi mulai memadati depan Gedung DPRD Jatim pukul 13.00 WIB. Mereka kompak mengenakan kemeja serba hitam dan dibalut dengan almamater kampus masing-masing.

Para peserta aksi bergantian berorasi sambil memegang kertas bertuliskan kekecewaan mereka, terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ada yang bertuliskan "Anggaran Dipangkas Rakyat Tertindas". Yang lain bertuliskan "Pemerintah Bablas, Anggaran Dipangkas, Konstitusi Dilibas". Paling satir, "Makan Gratis Dibayar Krisis".

Kericuhan mulai terjadi setelah kurang lebih satu jam massa aksi berorasi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Muhammad Musyafak Rouf, tidak kunjung menemuinya. Massa kemudian membakar ban dan banner-banner.

Asap hitam pekat membimbing tinggi di sekitar aksi. Aparat kepolisian lantas berupaya untuk memadamkan kobaran api dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Cekcok antara aparat kepolisian dan mahasiswa pun tak terhindarkan.

Massa aksi demonstrasi dari BEM SI membakar ban di sekitar patung kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat (17/2) 

JAKARTA — Aksi massa yang mengusung tema Indonesia Gelap di Jakarta berlangsung hingga pukul 18.00 WIB, massa aksi belum juga membubarkan diri.

Aksi tersebut merupakan aksi massa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka memadati area patung kuda Monas, Senin (17/2).

Para pengunjuk rasa menyatakan penolakannya terhadap efisiensi anggaran pendidikan dan mereka masih berkumpul untuk menyampaikan orasinya.

Massa aksi juga membakar ban dan sejumlah berusaha menerobos masuk ke dalam istana.

Aparat kepolisian pun telah memberikan peringatan agar massa aksi agar segera membubarkan diri.

"Sekarang sudah pukul 18.00 WIB, kami berikan toleransi agar rekan-rekan kembali membubarkan diri dengan tertib," ujar petugas polisi memberikan himbauan.

Petugas kepolisian pun terus memberikan himbauan agar kembali ke rumah dan melanjutkan aksi kembali esok hari.

"Kami mengimbau masa aksi membubarkan diri dan meninggalkan area aksi. Kami ingin aksi ini selesai dengan damai. Besok kami akan melayani kalau rekan-rekan mahasiswa aksi kembali," ucapnya.

Koordinator aksi yang berada di atas mobil komando pun meminta agar para pimpinan aliansi mahasiswa segera merapat ke mobil komando untuk konsolidasi.

"Tolong para ketua merapat ke mobil komando untuk melakukan konsolidasi," ucap mahasiswa di atas mobil komando. (fajar)