SANCAnews.id

Rocky Gerung 

JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan pandangan kritisnya terkait penetapan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, sebagai tersangka oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rocky mengatakan, langkah tersebut diduga tak hanya bermotif hukum, tetapi juga politis.

"Dengan mudah kita bisa simpulkan ini pemerasan politik karena empat tahun lalu mustinya udah ditangkaplah Hasto," ujar Rocky dikutip dalam unggahan akun x @V3g3L (25/12/2024).

Rocky menuturkan bahwa empat tahun lalu ketika Jokowi masih menjabat Presiden, posisinya pun saat itu sebagai petugas Partai.

"Kenapa empat tahun lalu ketika Jokowi masih menjadi petugas PDIP, dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto kan. Itu masalahnya kalau itu soal hukum," tukasnya.

Rocky menilai situasi ini terkait dengan dinamika hubungan antara Jokowi dan PDIP yang belakangan semakin renggang. 

"Jadi, kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa," sebutnya.

Ia menduga tindakan ini adalah bentuk balas dendam politik setelah Hasto mengkritik kebijakan Jokowi.

"Tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik," cetusnya.

Blak-blakan, Rocky mengatakan bahwa publik hanya bisa menduga-duga sosok yang berdiri di balik penetapan tersangka tersebut.

"Yah kita tahu perintahnya ke siapa atau bisa juga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting Hasto ditersangkakan," tandasnya.

Selain itu, Rocky menyebut ada kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain di luar Jokowi yang mengambil keuntungan dari situasi ini.

"Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seorang petinggi di satu Partai, mentersangkakan Hasto," timpalnya.

Hal ini terutama terlihat setelah PDIP tegas menolak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang diinisiasi pada era Jokowi.

"Karena ada konteks baru, PDIP ngotot supaya PPN 12 persen itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya karena itu ditetapkan 12 persen di era Pak Jokowi," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memverifikasi kabar terkait penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku.

"Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Jakarta, Selasa (24/12), dikutip dari ANTARA.

Menurut informasi yang beredar, nama Hasto tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprindik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Surat tersebut diduga ditandatangani oleh pimpinan baru KPK setelah serah terima jabatan pada 20 Desember 2024. (fajar)

Presiden Prabowo Subianto dinilai mendapat beban tambahan usai penetapan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Biro Setpres 

JAKARTA — Di tengah kontroversi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025, suhu politik tanah air makin memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Kasus Hasto tak hanya berimbas pada PDIP, namun juga dinilai berimplikasi pada stabilitas politik nasional, bahkan menambah beban Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi kita membayangkan bagaimana presiden Prabowo mengatasi dinamika ini, ada kesulitan ekonomi dan ada semacam sebut saja kepentingan politik," kata pengamat politik Rocky Gerung melalui kanal YouTube resminya, Senin 24 Desember 2024.

Selain dua masalah di atas, pembredelan pameran seni yang dinilai kritis dan subversi terhadap pemimpin sebelumnya menambah tekanan ke pemerintahan Prabowo. Rocky menyebut tiga isu besar ini menjadi tantangan Prabowo di akhir tahun.

Alhasil, selain harus menyelesaikan persoalan ekonomi sebagai imbas kenaikan PPN, Prabowo juga dihadapkan pada dinamika politik yang rawan memengaruhi stabilitas pemerintahannya hingga tahun depan.

"Jadi kita mulai melihat bagaimana keadaan di akhir tahun ini akan melimpah ke tahun depan," tandas Rocky Gerung seperti dilansir RMOL.

KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara atau ekspose yang dilakukan oleh Pimpinan KPK yang baru di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto.

Ekspose itu digelar usai acara serah terima jabatan yang dilakukan pada Jumat sore, 20 Desember 2024, setelah ekspose sebelumnya pada Kamis, 19 Desember 2024, ditunda karena hanya dihadiri 2 pimpinan KPK sebelumnya, yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Sprindik tersebut terbit berdasarkan Laporan Pengembangan Penyidikan nomor LPP-24/DIK.02.01/22/12/2024 pada 18 Desember 2024.

Hasto disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (**)

Rumah megah ASS di Jalan Sunu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar 

MAKASSAR — Seorang warga Jalan Sunu, Kecamatan Tallo, berinisial RM menuturkan, dirinya sempat mencium bau uang palsu di kediaman ASS sekitar dua bulan lalu.

Hal itu diungkap pria yang diperkirakan berusia 55 tahun itu saat ditemui tak jauh dari kediaman ASS, Selasa (24/12/2024) petang.

"Dari dua bulan lalu saya sudah tahu, cuma tidak berani. Ada teman (Polisi) yang kasih tahu," ujar RM.

Dikatakan RM berdasarkan informasi yang dia dapatkan, tetangganya diduga menggunakan kertas asli saat memproduksi uang palsu.

"Itu kertas yang dipakai memang kertas asli, karena ada pegawai bank dua yang diambil kan? Sudah digerebek ini, tiga orang diambil. Sekitar dua Minggu lalu," tukasnya.

Dijelaskan RM, saat Penggerebekan yang dilakukan Polres Gowa, sedikitnya tiga orang yang dibawa untuk diambil keterangannya. 

Dua dari tiga yang diamankan di rumah ASS diketahui bernama Muhammad Syahruna (52) dan John Biliater Panjaitan (68).

"Yang diambil itu, penjaga rumah, tukang bersih-bersihnya, terus ada pak Jhon namanya, itu pengawalnya lah," ingatnya.

Diungkapkan RM, ia acapkali melihat mantan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Dr Andi Ibrahim, masuk ke rumah ASS.

"Yang bikin itu, pak Ibrahim. Biasa ke sini (Pak Ibrahim). Ada memang mesin di dalam, ada diambil itu mesin kecil. Katanya itu dulu digunakan, terus yang di sana (UIN Alauddin)," RM menuturkan.

Berbeda dengan emak-emak yang ditemui sebelumnya, RM mengatakan bahwa dirinya terakhir kali melihat ASS di kediaman sekitar dua pekan lalu.

"Saya pernah ketemu dua pekan lalu, dia pergi lari-lari," tambahnya.

Kata dia, ASS dalam satu bulan biasanya hanya menetap di Jalan Sunu sekitar tiga hari. Setelah itu, ia bertolak ke Jakarta.

"Pak Annar biasa per satu atau dua Minggu datang. Tapi biasa tiga hari ji paling lama. Lima orang tinggal di dalam, keluarganya ada dua orang, kemudian ada pembantu, sopirnya," tandasnya.

RM bilang, selama ini rumah ASS memang tertutup rapat. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke bangunan besar tersebut.

"Ini begini ji memang (tertutup), tapi kalau datang bosnya (Pak Annar) terbuka," kuncinya.

Sebelumnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menegaskan, saat ini pihaknya sedang gencar melakukan pengejaran terhadap tiga orang yang diduga pemodal dalam kasus pabrik uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Seperti diketahui, dari ketiga orang yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO), salah satunya berinisial ASS.

ASS diketahui sempat ingin mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar pada tahun 2013 dan memiliki niat untuk maju dalam pilgub Sulsel 2024.

"Sekarang masih dalam proses penyidikan untuk pengembangan berikutnya. Harus kita proses, masih dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Polres Gowa," ujar Yudhi, Sabtu (21/12/2024).

Jenderal dengan dua bintang emas di pundaknya ini bilang, saat ini personel Satreskrim Polres Gowo sedang mengejar pelaku ke tempat persembunyian.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa ketiga pelaku tersebut akan tertangkap dalam waktu dekat.

"Masih dikejar oleh anggota kita ke tempat pelariannya. Jangan sampai kita kasih tahu (tempatnya) nanti kabur. Yang jelas pasti itu kita akan tangkap," tandasnya. (fajar)

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Istimewa 

JAKARTA — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap yang menjerat buronan Harun Masiku disorot pengamat politik Rocky Gerung.

Rocky menduga ada upaya sistematis untuk menggoyang PDIP menjelang Kongres. Menurut Rocky, manuver ini tidak hanya datang dari kekuatan eksternal, tetapi juga dari elite PDIP sendiri.

"Pasti ada manuver-manuver dari elite PDIP sendiri yang berseberangan dengan Hasto. Yang mencari keuntungan dari proses pemerkaraan Sekjen ini. Kan banyak yang antre untuk gantikan Hasto," kata Rocky lewat kanal YouTube resminya, Senin 24 Desember 2024.

Selain itu, Rocky juga curiga adanya kemungkinan ambisi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo di balik situasi ini. Ia menduga Jokowi ingin memperkuat posisinya dengan mencoba mengambil alih PDIP lewat orang-orang yang "diselundupkannya".

Upaya seperti ini, ujar Rocky, pernah dilakukan Jokowi terhadap Demokrat, meski akhirnya gagal. Lalu Golkar pun diisukan sempat hampir ditebang Jokowi. Sekarang, skenario serupa tampaknya diarahkan ke PDIP.

"Kalau kita lihat, ini sebenarnya satu paket Pak Jokowi berupaya punya partai. Karena itu dia ingin menyelundupkan orang-orangnya itu di PDIP," ungkap Rocky.

Namun dosen Ilmu Filsafat itu menyatakan, PDIP bukan partai sembarangan. Mengguncang partai berlambang banteng moncong putih besutan Megawati Soekarnoputri ini tidaklah mudah.

"Jadi Jokowi punya keinginan kuat supaya tidak ada yang mengganggu niat atau ambisi meneruskan dinastinya melalui saudara Gibran. Kita hanya bisa mendeteksi suasana politik panas ini akan melimpah ke tahun depan," pungkas Rocky Gerung. (rmol)

Nico Silalahi 

JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap berdasarkan Sprindik nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Ia pun ditetapkan sebagai tersangka perbuatan menghalang-halangi penyidikan berdasarkan Sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. 

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Hasto hanya melaporkan harta kekayaannya satu kali, yakni pada 22 Desember 2003 dengan total harta kekayaan senilai Rp1.193 miliar.

Menanggapi hal itu, kritikus Nicho Silalahi mengatakan ada yang janggal dalam keputusan tersebut.

“Kini sekjend @PDI_Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka, sepertinya ada kejanggalan dalam hal ini,” kata Nicho Silalahi dalam akun X, Selasa, (24/12/2024).

Menurutnya, jika penetapan itu benar, dia mendesak agar laporan, dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun diusut KPK.

“Jika penetapan tersangka Hasto ini murni penegakkan hukum yang dilakukan oleh @KPK_RI maka segera usut juga laporan bang @UbedilahB kepada kalian, ia ga sih?,” tuturnya.

Diketahui, pasa 28 Agustus 2024 lalu, Ubedilah bersama kuasa hukumnya, AH. Wakil Kamal, mendatangi KPK.

Ubedilah melaporkan anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, terkait gaya hidup mewah, termasuk penggunaan jet pribadi Gulfstream 650ER dengan kode pesawat N588SE. (fajar)