SANCAnews.id

SANCAnews.id – Marwan Batubara mengungkit ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menjadi presiden tanpa bantuannya dan pengembang.

Marwan yang merupakan direktur Indonesian Recources Studies (IRESS) berkaca dari data yang dibeberkan Ahok pada 26 Mei 2021.

“Kalau ditanya siapa, salah satu yang disebut di situ adalah Agung Podomoro Group,” ujar Marwan dalam diskusi virtual bertajuk Kuasa Korporasi & Cengkeraman Oligarki, Sabtu (1/1).

Dia juga merujuk pada mantan anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi yang masuk penjara.

“Dari pihak Agung Podomoro tidak ada satu pun. Kenapa bisa begitu? Sebab, oligarki itu sudah ada di mana-mana,” tutur Marwan.

Marwan juga mengatakan oligarki sudah menyusup ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Marwan, Ahok dianggap didukung banyak pihak sehingga sulit diproses walaupun diduga terlibat beberapa kasus.

“Ada kasus pembangunan jembatan silang di Semanggi, menggunakan dana CSR tanah di Cengkareng, Rumah Sakit Sumber Waras, dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, semua itu berkaitan erat dengan konglomerat. Marwan menilai ada kasus yang mana alat bukti sudah cukup agar Ahok diadili.

“Akan tetapi, cengkeraman konglomerat itu ada sampai ke KPK, kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, lolos, lah BTP,” kata Marwan. (genpi)

SANCAnews.id – Presiden Jokowi memperpanjang status pandemi COVID-19. Keputusan ini tertuang dalam Keppres Nomor 24/2021 yang diteken Jokowi pada 31 Desember 2021.

Dalam Keppres itu, Jokowi menetapkan 3 hal. Pertama, pandemi COVID-19 masih terjadi sesuai pernyataan WHO.

"Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia," tulis Keppres tersebut dikutip Minggu (2/1).

Kedua, dengan adanya perpanjangan penetapan status COVID-19 sebagai pandemi, maka pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Keputusan ketiga, demi mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah bisa membuat kebijakan melalui skema pendanaan antara pemerintah dan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan layanan kesehatan.

"Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, Pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara Pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya," tulis Keppres tersebut. (kumparan)

SANCAnews.id – Mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) dinobatkan sebagai Man of The Year 2021. Penobatan itu digagas oleh Masyarakat Peduli NKRI.

Plakat Man of The Year 2021 kepada HRS ditandatangani oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti.

LaNyalla mengatakan bahwa DPD merupakan representasi daerah dan golongan non-partisan wajib mengayomi semua lapisan masyarakat.

“DPD harus dalam posisi tidak tersekat oleh kepentingan apapun, tetapi murni menjadi wakil daerah dan semua golongan. Senator harus berposisi sebagai negarawan, bukan politisi,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, dikutip Ahad (2/1/2022).

LaNyalla mengatakan dirinya dibesarkan di Ormas Pemuda Pancasila. Semua kalangan dirangkul untuk berorganisasi, preman sekalipun.

Selain LaNyalla, plakat HRS juga ditandatangani oleh sejumlah tokoh nasional, seperti ,Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Filosof UI Rocky Gerung, dan Rizal Ramli.

Tokoh Tionghoa yang merupakan Inisiator dari Man of The Year 2021 Lieus Sungkharisma mengatakan bahwa penandatanganan tersebut adalah wujud dukungan terhadap sosok Habib Rizieq yang konsisten memperjuangkan NKRI dan Pancasila.

“Habib Rizieq selalu mengatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan andil umat Islam dalam kemerdekaan negara ini sangat besar. Sehingga umat Islam harus berada di garda terdepan untuk mempertahankan NKRI,” tukas Lieus.

Lieus juga menjelaskan bahwa dirinya melihat kesamaan visi dari LaNyalla tentang kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Sehingga ia sengaja meminta Ketua DPD itu untuk ikut menandatangani dukungan.

“Saya mengikuti berita-berita Pak LaNyalla yang concern dengan perjuangan mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai way of life bangsa ini. Dan tentu sikap yang final terhadap NKRI. Karena itu saya meminta beliau untuk menjadi salah satu dari tokoh yang menandatangani penobatan Man of The Year 2021 Habib Rizieq,” tuturnya. (Fin)

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jadi bahan tertawaan netizen usai tak fokus menjawab pertanyaan Najwa Shihab di Mata Najwa.

Bagaimana tidak, dalam video tersebut, Giring tak bisa membedakan mana saran dan kritik. Konten itu sebenarnya sudah lama terbit dan beredar.

Anehnya, kini muncul lagi di media sosial.

Isinya seperti ini.

Najwa: Berani beda dengan partai?

Giring: Berani, berani banget, karena itu sudah komitmen saya ketika masuk ke Partai Solidaritas Indonesia.

Bahwa begitu sudah masuk ke gedung DPR, saya sudah miliknya rakyat, dan PSI juga sudah tahu itu.

Nana: Kalau gitu sekarang saya minta autokritik dong untuk partai Anda.

Giring: Oke, no problem.

Nana: Apa, apa yang bisa dikritik dari PSI, dari kadernya, kalau Anda berani berbeda dengan partai? Autokritik, dong?

Giring: Menurut saya yang harus dikritik dari Partai Solidaritas Indonesia untuk saat ini adalah harus mulai lebih merapatkan barisannya lagi untuk mempersiapkan Pemilu 2019…

Nana: Itu saran, bukan kritik…

Giring: Oh, itu saran, ya?

Nana: Itu saran…

Giring dan penonton pun tertawa. Terlihat wajah Giring langsung berubah saat ditegur Nana.

Nana: Bagaimana?

Giring: Apa?

Nana: Ada [kritik untuk PSI]?

Giring: Ada, ada, ada… Oke… Eee…

Lama menjawab, Nana menanggapi: Dipikirkan dulu, saya lempar ke yang lain… saya lempar ke yang lain…

Semenjak terjun ke dunia politik dan bergabung dengan PSI, Giring memang doyan jadi bahan viral. Bukan karena prestasi, melainkan karena pernyataannya yang kontroversial. (era)

SANCAnews.id – Analis politik Charta Politika Yunarto Wijaya kembali menjadi bahan cibiran sejumlah tokoh dan warganet.

Warganet mempermasalahkan tulisan Yunarto Wijaya yang seolah menyebut jalan tol milik Presiden Joko Widodo.

Awalnya, Yunarto membalas sebuah unggahan dari seorang pendukung Gubernur DKI Anies Baswedan yang membanggakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) serta menyindir politisi PDI Perjuangan yang tengah asyik berselfi ria di JPO estetik tersebut.

Yunarto pun menyambar cuitan itu dengan mempertanyakan kepada pendukung Anies itu tidak menertawakan ketika ada kader Demokrat dan PKS yang melewati jalan tol.

Ia pu  menyebut jalan tol itu dengan istilah 'tolnya Jokowi'

"Kok gak sekalian ketawain kalo ada kader PKS & Demokrat yg ikut menikmati Tol-nya Jokowi... Mbok ya gak gini tarung idenya," protes Yunarto dalam cuitannya yang dilihat pada Minggu (2/1/2021).

Akibat istilah 'tolnya Jokowi, Yunarto jadi bulan-bulanan.

Tokoh nasional, Said Didu, bahkan merespon dengan menjelaskan status kepemilikan jalan tol yang dibandun di masa Presiden Joko Widodo.

"Tol-nya Jokowi ? Pembangunan jalan Tol itu dibiayai oleh badan usaha - bukan dana pemerintah. Pemberian dana PMN kepada BUMN karena penugasan untuk bangun jalan Tol yang tidak layak. Jalan Tol itu bukan milik negara apalagi milik Jokowi, tapi milik badan usaha sampai masa konsesi habis. Jelas ?" tulis Said Didu.

Yunarto pun membalas sindiran dari Said Didu tersebut.

Yunarto Wijaya meminta Said Didu untuk melihat maksud dari Twit yang dia buat, yakni untuk membalas twit dari pendukung Anies.

"Kalo JPO Besutan anies itu pake dana apa? Sana komenin," imbuh Yunarto.

Kritikan tidak hanya datang dari Said Didu.

Tokoh Nahdlatul Ulama, Gus Umar melalui cuitannya juga mempertanyakan apa maksud Yunarto menyebut 'tolnya Jokowi'

Dengan logika yang dibangun Yunarto bahwa jalan tol milik Jokowi, Gus Umar Hasibuan mempertanyakan bagaimana dengan utang yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kata Yunarto tol yg dibangun pemerintah namanya Tol Jokowi. Lalu kalau utang pemerintah bisa gak dibilang utang jokowi?" tanya dia. (wartakota)