SANCAnews.id

JAKARTA — Langkah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas tuduhan ijazah palsu dari UGM miliknya dikomentari pengamat komunikasi politik Hendri Satrio. Menurut Hensat, sapaan akrabnya, langkah Jokowi sudah tepat untuk diselesaikan melalui jalur hukum agar masalah tersebut tak lagi merebak di masyarakat.

"Jokowi melaporkan ini ke polisi saya rasa sudah tepat langkahnya agar isu ini segera menemui babak akhir dan menjadi jelas dan selesai semuanya," kata Hensat, Rabu 30 April 2025.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu  mengatakan, banyak pihak yang nantinya harus dimintai keterangan jika memang ingin dibuktikan keaslian dari ijazah Jokowi.

"Jadi mungkin ada sebagian masyarakat yang ingin dibuktikan keaslian dari ijazah Jokowi, tapi menurut saya Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden jadi sudah selesai dan lupakan saja, kalau pun harus ada yang bersalah ada banyak pihak yang harus ditanya seperti KPU, Bawaslu, atau UGM," jelasnya.

Hensat menilai, akan menjadi percuma jika masyarakat terus mempermasalahkan persoalan ijazah Jokowi ini. Sebab, masyarakat luas juga memahami bahwa Indonesia akan malu jika permasalahan ini masih terus dibahas.

“Saya sudah bikin polling di X, hasilnya 48 persen dari 5.498 responden bilang dunia bakal tertawakan kita kalau isu ini dibiarkan. Jadi artinya masyarakat luas itu memahami kalau bener ini sampai terbukti palsu yang malu tuh Indonesia, 10 tahun bahkan sebelumnya jadi gubernur, jadi wali kota, negara kita ngapain aja? kan begitu," ujar Hensat.

Alih-alih terus membicarakan persoalan ijazah Jokowi, Hensat mengajak masyarakat sebaiknya fokus membahas isu lain yang lebih substansial saat ini.

"Pak Jokowi itu kan citranya selalu bagus ya, dia jago di hal itu, jadi alih-alih menganggap ini masalah, menurut saya masalah ijazah akan jadi bahan untuknya menambahkan eksposur agar tetap dibahas dan justru ini bagus-bagus saja untuk dia,"  pungkas Hensat. (rmol)

Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo

JAKARTA — Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo geram kepada Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal, menyusul komentar kontroversial Hercules yang dianggap menghina purnawirawan militer dan Presiden Prabowo Subianto.

Gatot meluapkan kekesalannya atas sikap Hercules yang dinilainya kurang sopan dan semena-mena dalam berbicara.

"Ingat kau dulu, kok kau ngomong seenaknya kayak gitu. Tidak sopan, sudah jadi raja kau?" ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Facebook @Buni Yani Pejuang Keadilan, dikutip Rabu (30/4/2025).

Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas, dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat.

"Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman," lanjutnya.

Lebih jauh, Gatot mengkritik pernyataan Hercules yang menyiratkan bahwa dukungan terhadap kepala daerah harus berdasarkan kedekatan dengan GRIB.

Kata Gatot, kepala daerah seharusnya mencintai rakyat terlebih dahulu karena dipilih oleh rakyat, bukan oleh ormas.

"Gubernur, Bupati, Walikota, itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia dipilih rakyat, bukan GRIB. Preman itu," ucapnya geram.

Gatot juga menyoroti insiden di Depok, di mana anggota kepolisian diserang dan mobilnya dibakar saat menjalankan tugas. Ia menyebut kejadian itu sebagai bentuk pelecehan terhadap negara dan hukum.

"Polisi itu adalah alat negara. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini?" katanya.

Gatot tidak tinggal diam saat purnawirawan dihina, termasuk dirinya dan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengecam keras Hercules yang sempat menyebut Prabowo "bau tanah".

"Kau juga menghina presiden saya, Jenderal Prabowo, kau bilang bau tanah. Saya juga bau tanah! Yang sopan bicara!" cetusnya, lantang.

Ia menegaskan bahwa semua TNI akan menjadi purnawirawan dan bahwa mereka layak dihormati, karena telah berdarah-darah membela bangsa.

"Pak Sutiyoso itu purnawirawan bintang tiga loh. Termasuk saya juga di Timor-Timur. Kita berdarah-darah!," tandasnya. 

Gatot mengingatkan, jika negara dikuasai oleh preman, maka kehancuran akan tak terelakkan.

"Kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Mana ada preman yang cinta rakyat? Gak ada. Di negara ini tidak boleh ada preman, dan itu harus diberantas!," kuncinya. (fajar)

Jokowi saat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan ijazah palsu 

JAKARTA — Mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Metro Jaya untuk melaporkan dugaan ijazah palsu ternyata mengatasnamakan PT Indonesia Berlian Yasawirya yang ternyata merupakan perusahaan milik Kahiyang Ayu, putri semata wayang Jokowi.

Informasi yang diperoleh RMOL berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Kahiyang Ayu merupakan pemegang saham mayoritas di PT Indonesia Berlian Y dengan kepemilikan 495 lembar senilai Rp247.500.000. Sisanya sebanyak 5 lembar saham senilai Rp2.500.000 merupakan milik Meingga Mahaning Nurwahridya, kerabat Iriana Widodo yang juga ibunda Kahiyang.

Data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum 

"Harga per lembar Rp500.000 modal disetor Rp250.000.000," tulis data AHU dilihat redaksi malam ini, Rabu 30 April 2025.

Beralamat kantor di Wisma MRA lantai 9 Jalan TB Simatupang No 19 Cilandak Jakarta Selatan, PT Indonesia Berlian Y bergerak dalam 55 daftar kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Mulai dari usaha kehutanan, budidaya ikan air tawar, reparasi mobil dan motor, konstruksi gedung, industri besi, baja, karet, plastik, farmasi hingga industri produk dari batu bara.

Kegiatan usahan lainnya antara lain periklanan, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar balas jasa, serta perdagangan besar perhiasan dan jam.

Kahiyang Ayu di PT Indonesia Berlian Y tercatat menjadi pengurus dengan jabatan sebagai direktur. Tertulis Kahiyang beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun Meingga Mahaning dengan alamat Surakarta, Jawa Tengah, tercatat menjadi  komisaris.

Mobil Innova hitam yang ditumpangi Jokowi saat membuat laporan ke Polda Metro Jaya pagi tadi, Rabu 30 April 2025, diketahui bernomor polisi B 2329 SXI. Dari penelusuran secara online melalui aplikasi Cek Ranmor dan Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mobil yang digunakan Jokowi tercatat atas nama PT Indonesia Berlian Y dan menunggak pajak.

Tercatat masa pajak mobil berakhir pada 3 Maret 2025 dengan masa berlaku STNK 3 Maret 2026.

"Status masa pajak habis," bunyi keterangan pada website Samsat Jakarta.

Kemudian, mobil tercatat dikenakan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp121.400 dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp35 ribu. Sehingga total yang harus dibayar adalah Rp6.368.400.

Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya ditemani tim kuasa hukum dan dikawal pasukan pengamanan Presiden (Paspampres). Jokowi datang menggunakan pakaian batik berwarna cokelat.

Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Jokowi kepada awak media. Jokowi langsung masuk ke gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Setelah beberapa menit kemudian Jokowi nampak bergeser ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, membenarkan Jokowi datang ke Polda Metro Jaya untuk melapor terkait tudugan ijazah palsu.

"Betul (terkait ijazah palsu)," kata dia melalui pesan singkat. (*)

Digital Forensik Dalami Ijazah Jokowi 

JAKARTA — Pegiat media sosial, Dokter Tifa, memberikan peringatan kepada mantan Presiden Jokowi Widodo. Peringatan ini disampaikan terkait isu atau permasalahan ijazah palsu.

Melalui cuitan di akun media sosial pribadinya X, Dokter Tifa mengatakan isu ijazah palsu sudah sampai ke media internasional.

“Dugaan Ijazah Palsu sudah sampai di Media Internasional,” tulisnya dikutip Selasa (29/4/2025).

Ia pun memperingatkan Jokowi untuk lebih berhati-hati melangkah. Karena menurutnya apapun langkah atau keputusan yang diambil akan mengarah ke jurang yang ia ciptakan sendiri.

“Jokowi sejak sekarang harus menghitung langkah, sebab sebetulnya langkah apapun yang dilakukan menuju ke jurangnya sendiri,” ujarnya.

Dokter Tifa pun menyindir terkait matahari kembar. Dengan menyebut matahari kembar ditolak dan matahari ilegal akan terus berusaha untuk dipadamkan.

“Semesta menolak matahari kembar. Matahari cukup satu. Dan ketika matahari ilegal menolak padam, semesta akan menggerakkan segenap kekuatan untuk memadamkan matahari itu,” sebutnya.

“Tanda-tanda kekuatan untuk memadamkan matahari ilegal, adalah PEMBERITAAN MEDIA INTERNASIONAL!,” tambahnya.

“Hati-hati, pak Jokowi. Hati-hati,” terangnya. (fajar)

Rempang Eco City sudah tidak tercantum lagi. Namun, Menteri Transmigrasi berencana untuk bertemu dengan Xinyi Group, investor pabrik kaca asal Cina, dan terus mendorong relokasi warga.

JAKARTA — Proyek Rempang Eco City memang telah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, namun sejumlah menteri tetap bersikap seolah-olah proyek tersebut masih hidup.

"Kalau kabinet sendiri melawan Perpres, ini namanya pembangkangan terselubung," kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, Selasa (29/4/2025).

Dalam Perpres 12/2025, daftar PSN terbaru (Tabel 2.2, Halaman 72-78) sudah jelas bahwa Rempang Eco City tidak lagi tercantum. Tapi Menteri Transmigrasi justru berencana menemui Xinyi Group, investor pabrik kaca asal Tiongkok, dan terus mendorong relokasi warga.

Di lapangan, penggusuran warga berlanjut. Lahan-lahan dipatok tanpa henti. "Ini bukan sekadar beda pendapat birokrasi, ini pembangkangan administratif," kata Iskandar.

Sementara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No. 11/LHP/XVII/12/2023 bahwa 54% PSN tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 45% PSN mengalami pembengkakan anggaran tanpa justifikasi output. 30% PSN gagal memenuhi tujuan pemerataan pembangunan.

Sementara rekomendasi BPK yakni evaluasi ulang semua PSN bermasalah izin; hentikan pendanaan APBN sebelum ada kepatuhan regulasi; dan audit sosial atas dampak relokasi warga.

Namun hingga kini, Rempang Eco City belum disentuh audit, padahal Rp2,3 triliun sudah digelontorkan melalui DIPA Kementerian PUPR 2023. "Rempang ini proyek 'too big to audit'. Ada kekuatan besar yang menjaga," kata Iskandar.

Di lain sisi, soal pelanggaran yang terjadi di Rempang tidak hanya administratif, tapi juga melanggar hak asasi manusia dan lingkungan hidup yakni ILO 169 mewajibkan relokasi berbasis Free, Prior, and Informed Consent (FPIC); UU No. 39/1999 menegaskan hak atas tanah sebagai hak ekonomi rakyat; perkara No. 15/G/2023/PN TPI, gugatan rakyat, diabaikan; dan UU No. 32/2009 mewajibkan AMDAL dan KLHS untuk proyek besar.

Sementara dampak lingkungan juga parah: 80% mangrove di pesisir Rempang terancam musnah; 162 hektare zona penyangga terganggu; dan 3.500 ton CO₂ stok karbon per tahun terancam hilang. "Di Rempang, HAM dikorbankan, lingkungan dibantai, semua demi pabrik kaca asing," lanjut Iskandar.

Kini publik bertanya, kenapa menteri jalan sendiri? Kenapa masih ada proyek PSN lama yang dipaksakan? Kenapa Rempang lolos dari audit BPK?

Jika Presiden Prabowo diam, rakyat akan melihat bahwa kabinet tidak solid; Perpres 12/2025 hanya pajangan; wibawa Presiden runtuh di hadapan korporasi asing.

Dengan demikina, IAW merekomendasikan audit BPK harus mencakup aliran dana, izin, relokasi, dan dampak sosial Rempang. Hentikan relokasi warga sampai audit HAM dan lingkungan selesai. Lalu evaluasi dan reshuffle menteri yang melawan RPJMN dan Perpres.

"Kalau Prabowo membiarkan kabinet liar, publik akan menganggapnya sebagai presiden korporasi, bukan presiden rakyat," pungkasnya. (monitor)