SANCAnews.id

SANCAnews – Para netizen mengomentari soal ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi relawan penanganan Covid-19.

Beberapa netizen meminta para pendukung Jokowi atau ‘cebong’ untuk mendaftar jadi relawan dan bukan hanya mengincar posisi komisaris BUMN saja.

Adapun komentar para netizen itu dikumpulkan Makassar Terkini dari kolom komentar twitter Mustofa Nahrawardaya.

Politisi Partai Ummat itu membagikan berita soal ajakan Jokowi kepada masyarakat untuk menjadi relawan.

Ia menyentil dua pendukung Presiden Jokowi, yakni Eko Kuntadhi dan Denny Siregar untuk mengumpulkan para relawan Pemilu 2021.

“Ayo Eko Kuntadhi, Denny Siregar, tolong kumpulkan Relawan Kerja 2019 pada kemana?” katanya melalui akun TofaTofa_id pada Selasa, 13 Juli 2021.

Netizen pun turut meramaikan sindiran dari Kepala Hubungan Masyarakat Partai Ummat itu.

“Ajak dong para jokower para cebong jangan pingin jadi komisaris aja. Jadikan para cebong jadi garda terdepan. Coba majukan ya lng teriak-terial NKRI harga mati. Jangan banyak bacot,” kata Gino_vaneli.

“Relawannya dijadikan Komisaris. Rakyat Disuruh jadi Relawan. Ruwet,” kata Valdhino74.

“Relawan presiden kemana? Jangan bagi-bagi duit dan jabatan aja, suruh kerja,” kata MaeainEl.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta mahasiswa hingga ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk menjadi relawan penanganan pandemi Covid-19.

“Saya ingin mengajak kepada para mahasiswa, pemuda-pemudi, ibu-ibu PKK, kader-kader posyandu untuk bersama-sama bahu membahu, gotong royong menjadi sukarelawan, relawan dalam penanganan pandemi Covid-19,” katanya pada Jumat, 9 Juli 2021, dilansir dari CNN Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa para dokter, tenaga kesehatan, TNI, serta Polri sudah bekerja keras dalam menangani pandemi sejak Maret 2020 hingga kini.

Kendati demikian, Jokowi menilai bahwa akan lebih bagus lagi jika ada tambahan relawan dari masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

“Akan lebih bagus lagi apabila ada tambahan relawan-relawan dari seluruh masyarakat, sehingga Covid bisa ditangani sebaik-baiknya,” ungkapnya. (terkini)

SANCAnews – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut bahwa jika ada pihak yang bisa membuat Covid-19 bisa terkendali maka mendapatkan julukan 'The King of Covid' dan 'Lord Covid'.

"Kalau ada yang jagoan membuat Covid-19 sangat sangat terkendali bisa dijuluki 'The King of Covid' atau 'Lord Covid'," kata Fadli melalui akun Twitternya, Senin (12/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa kondisi Covid-19 di Indonesia terkendali.

"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukkin ke mukanya bahwa kita terkendali, jadi semua kita laksanakan," kata Luhut seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/7).

Luhut menjelaskan bahwa masalah mengenai obat-obatan, oksigen, dan tempat tidur pasien Covid-19 bisa selesai dengan baik.

"Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan yes kita punya banyak masalah dan ini masalah kita perbaiki dengan tertib karena tim saya ulangi tim bekerja sangat kompak," katanya. (jitu)

SANCAnews – Total anggaran penanganan Covid-19 membuat ekonom senior, DR Rizal Ramli geleng-geleng kepala. Pasalnya berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggarannya sudah mencapai ribuan triliun rupiah.

“Wow, total anggaran Covid-19 sudah Rp 1.035,2 trilliun,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu kepada redaksi sesaat lalu, Selasa (13/7).

Di satu sisi, Rizal Ramli mengaku heran anggaran sebesar itu nyaris tidak berdampak apa-apa dalam penanganan Covid-19. Bahkan dalam sebulan terakhir lonjakan kasus meningkat drastis hingga menembus lebih dari 40 ribu kasus per hari.

“Sudah segitu banyaknya, tapi kok tidak ada dampaknya terhadap penurunan Covid-19, yang ada malah terus meningkat,” tuturnya.

Dia lantas menduga-duga apa penyebab mendasar penanganan Covid-19 tidak efektif padahal anggaran yang digunakan tidak sedikit.

Dugaan pertama menyasar pada kepemimpinan pemerintah. Mismanagemen, sambungnya, bisa saja terjadi sehingga penanganan jadi tidak terarah.

Dugaan kedua, Rizal Ramli khawatir ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan pandemi untuk mencari keuntungan pribadi. Artinya, ada pihak yang melakukan korupsi anggaran.

“Tolong BPK audit investigasi ya,” tutupnya.

Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 sebesar itu berasal dari APBN Rp 937,42 triliun, APBD Rp 86,36 triliun, sektor moneter Rp 6,50 triliun, BUMN senilai Rp 4,02 triliun, BUMD sekitar Rp 320 miliar, dan dana hibah dan masyarakat sebesar Rp 625 miliar.

“Sehingga total anggarannya yakni Rp 1.035,2 triliun untuk anggaran penanganan dampak pandemi,” ujarnya. (rmol)

SANCAnews – Cakupan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah diperluas dan tidak hanya diterapkan di Jawa dan Bali, tapi sudah diperluas hingga 15 daerah di luar Jawa-Bali.

Untuk itu, seharusnya pemerintah berempati kepada warga negara Indonesia yang terkena dampak Covid-19. Salah satunya, kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid adalah dengan menutup rapat pintu perbatasan.

“Mestinya pemerintah berempati kepada WNI yang terkena PPKM Darurat dengan menutup rapat kedatangan WNA,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (13/7).

Hidayat menilai langkah itu tidak berlebihan. Selain demi menyelamatkan warga negara, juga lantaran negara lain sudah mulai menutup pintu untuk WNI.

Setidaknya ada sebanyak 6 negara yang sudah melarang WNI masuk. Yaitu Singapura, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Eropa, dan Hongkong.

Dia tidak ingin kedatangan WNA terus berlanjut, terlebih jika tempat yang didatangi WNA adalah wilayah yang sebenarnya aman dari Covid-19

“Apalagi terbukti ada TKA China yang positif Covid-19 masuk ke Kabupaten Seram Timur,” tuturnya. (rmol)