SANCAnews.id

SANCAnews – Menyikapi dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diwilayah Jawa dan Bali, Dewan Syari’ah Kota Surakarta (DSKS) akhirnya menyampaikan bayan (keterangan) kepada umat Islam, Selasa (6/7/2021).

Dewan Syari’ah Kota Surakarta menghimbau kepada seluruh umat Islam agar meningkatkan kualitas kedekatan kepada Allah Ta’ala dengan bertaubat dan memperbanyak amal shaleh agar wabah ini segera diangkat oleh-Nya, khususnya pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Kemudian juga menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk memperkuat ukhuwah islamiyah dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar yang terdampak langsung secara ekonomi akibat dijalankannya PPKM tersebut.

Pihaknya mendukung Pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan PPKM dengan mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berlandaskan asas perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non-diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara.

“Salah satunya dengan menutup bandara internasional dari masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA),” sikap DSKS dalam rilis yang diterima Panjimas.com.

Selanjutnya DSKS menyerukan kepada Pemerintah untuk bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, seperti kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya selama PPKM berlangsung. []

SANCAnews – Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat (MUI Sumbar) Buya Gusrizal Gazahar menolak peniadaan aktivitas di rumah ibadah, terutama di masjid, saat PPKM mikro.

Dia juga mengatakan salat Idul Adha harusnya tetap bisa dilaksanakan di masjid secara berjemaah.

"Kita tidak setuju. Kita tetap menyampaikan sesuai dengan perda kita, tetap dilaksanakan salat Idul Adha dan ibadah," kata Buya Gusrizal Gazahar seusai rapat koordinasi antara Gubernur dan kepala daerah yang masuk PPKM mikro, Rabu (7/7/2021).

Empat kota di Sumatera Barat yang masuk dalam daftar wilayah PPKM mikro ialah Kota Padang, Bukittinggi, Solok, dan Padang Panjang. Gusrizal membandingkan peniadaan kegiatan di rumah ibadah dengan kafe dan mal yang masih beroperasi.

"Kafe bisa beroperasi 25 persen, mal bisa 25 persen, di kafe malah untuk pergi ngomong-ngomong, orang jalan-jalan, sulit jaga jarak. Ini di masjid orang tidak ngomong satu sama lain dan kehadiran cuma sebentar di rumah Allah untuk beribadah, masa dilarang," katanya.

Menurut Gusrizal, tempat ibadah seharusnya bisa menjadi sentra edukasi bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus Corona. Dia meminta agama tak dipandang sebagai penghalang.

"Agama jangan sekali-kali dipandang sebagai penghalang. Itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk menghadapi pandemi. Kalau kita tidak dibantu Allah dalam menghadapi ini semua, kita semua lemah," katanya.

MUI Sumbar, kata dia, tidak akan mengeluarkan fatwa larangan beribadah di masjid selama PPKM mikro. Dia mengimbau umat Islam tetap beribadah seperti biasa.

"Justru kita imbau untuk beribadah," jelasnya.

Meski demikian, dia menegaskan semua orang yang hadir di masjid wajib memakai masker. Dia mengatakan saat ini perlu ada formula agar protokol kesehatan pencegahan Corona bisa berjalan dengan baik di masjid.

"Kita akan cari formulasi agar prokes itu bisa berjalan, salah satunya mungkin tempat ibadah salat Id misalnya diperbanyak," katanya. (dtk)

Kabid pembinaan sekolah dasar, Yendrizal (Foto: Emil)

SANCAnews – Orang tua murid di Kelas jauh (Filial) pada Sekolah Dasar (SD) 04, Bayang Janiah, Koto Ranah Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan mengeluhkan ketidakhadiranya tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar di sekolah itu.

Ia menyebutkan, proses belajar mengajar pada anaknya hanya tiga kali dalam seminggu di sekolah tersebut. Itu pun kehadiran gurunya tak menentu.

"Gimana anak kami mau pintar, gurunya saja sering kali gak masuk ke sekolah," kata salah seorang Wali murid yang enggan di sebutkan namanya, Rabu (7/7/2021).

Jikalau memang disekolah ini proses pembelajaran tidak sama dengan sekolah yang lain lebih baik ditutup. Sehingga ia akan mengambil inisiatif yang lain.

"Dari pada begini lebih baik sekolahnya di tutup aja. Jadi, anak saya akan dipindahkan ke sekolah yang lain,"ujarnya

Dikatakanya, akibat tugas diabaikan yang seharusnya wajib dilaksanakan sebagai tenaga pendidik sehingga hal itu tentunya sangat berdampak kepada peserta didik.

"Akibat gurunya tidak datang, anak - anak saya jadi terlantar jadinya. Padahal kami sudah pagi - pagi mengantarkanya ke sekolah agar bisa belajar," kesalnya.

Sementara itu, Kabid pembinaan sekolah dasar, Yendrizal mengungkapkan hal itu di karena bahwa untuk menuju medan yang di tempuh ke sekolah itu cukup rawan. Dan bagi orang tertentu yang bisa ke daerah tersebut.

"Menuju ke sekolah itu medannya sangat rawan, dan tidak banyak orang yang bisa menempuh ke sana itu pun pilihan orangnya," terang dia diruangnya.

Namun dalam hal ini, lanjut dia mengatakan pihaknya bakal mendatangi daerah itu dan meminta aspirasi dari orang tua murid atau maupun masyarakat setempat agar anak dipindahkan ke sekolah yang dibawah dengan menfasilitasi tempat tinggal.

"Nanti kita akan bertanya ke masyarakat dan orang tua murid untuk mendengarkan aspirasinya. Mau gak anaknya dipindah kan ke sekolah yang dibawah. Kalau mau nanti kita akan menyediakan tempat tinggal (kos) dengan memberikan pembiayaan subsidi  bagi anaknya," ungkapnya. (Emil)

SANCAnews – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Satu berunjuk rasa di depan kampusnya Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Mereka menutup seluruh ruas jalan dengan menahan truk serta membakar ban sehingga mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa beberapa tuntutan dengan isu utama "Jokowi Ma'ruf Gagal Total."

Ketua BEM Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar, Darmawan dalam orasinya, mengatakan, bahwa kondisi bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Kata dia, banyak produk kebijakan DPR dan pemerintah yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat.

"Kami mengganggap seluruh kebijakan Jokowi Ma'aruf sudah gagal total yang tidak menguntungkan bagi masyarakat," kata  Darmawan di Makassar, Selasa (6/7).

Dalam aksi tersebut mereka juga membawa kain bertuliskan tuntutan agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'aruf Amin untuk mundur dari jabatannya.

Mahasiswa juga membagikan kertas berisi pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai bahwa selama kepemimpinan Jokowi terjadi proses deregulasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat dan cita-cita negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

"Penegakan hukum masih tebang pilih dan diskriminatif, masifnya praktik KKN oleh oknum birokrat di lingkup pemerintahan, supremasi masyarakat sipil dilemahkan," demikian tertulis dalam pernyataan sikap Aliansi Unimuh Satu.

Mahasiswa menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan dan memutuskan pengunduran kuliah tatap muka yang merupakan ketidakbecusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Selama kondisi pandemi ini terus dikomersilkan, maka pendidikan karakter untuk generasi masa datang maka terus mengalami kemunduran. Pendidikan yang masih tetap dilakukan dengan daring kami anggap tidak efektif dan tidak ideal," menurut mahasiswa.

Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu dan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Batalkan RUU PPN dan hentikan komersialisasi pendidikan dan juga Covid-19," demikian tuntutan mahasiswa.

Aksi mahasiswa Aliansi Unismuh Satu itu berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Menanggapi pernyataan sikap mahasiswa, Juru Bicara Preiden Fadjroel Rachman mengatakan kritik mahasiswa merupakan hal yang biasa.

"Pak Jokowi sudah menjawab untuk BEM UI. Kritik itu biasa dalam demokrasi. Jantungnya demokrasi. Patuhi saja peraturan perundangan yang ada dalam melakukan kritik," kata Fadjroel kepada CNNIndonesia.com. []