SANCAnews.id

Presiden ke-7 RI Jokowi merespon terkait pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya pihak-pihak yang ingin memisahkannya 

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sependapat dengan pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal matahari kembar. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menegaskan, tidak boleh ada matahari kembar dalam sebuah pemerintahan.

"Ya menang enggak boleh ada matahari kembar," ujar Jokowi saat ditemui wartawan di kediaman pribadi Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo, Kamis (13/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu mengatakan jika di dunia ini hanya ada satu matahari. Demikian juga ibarat kapal yang berlayar, menurut Jokowi, nakhodanya juga hanya satu.

"Matahari itu di dunia ini harus ada satu. Enggak boleh (kembar). Kapal itu nakhodanya yang baik juga hanya satu," tandas Jokowi.

SBY Bicara Hubungan dengan Prabowo

Sebelumnya diberitakan, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan hubungannya dengan Prabowo sangat baik dari dulu hingga hari ini. SBY diketahui satu angkatan dengan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto saat menempuh pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

“Empat tahun angkatan dengan beliau, saya sangat dekat dan kami bersahabat dekat tapi juga bersaing dalam arti berkompetisi secara sehat karena baik sebagai sahabat tetap menjaga kedekatan tapi juga berkompetisi dalam arti ingin sama-sama sukses Pak Prabowo di baret merah saya di baret hijau,” kata SBY seperti ditayangkan di kanal Youtube Liputan6 SCTV, Senin (10/2).

SBY bersyukur, karir militernya dengan Prabowo sama-sama naik di puncak tertinggi yakni jenderal bintang empat hingga kini sama-sama mengemban amanat rakyat sebagai presiden.

“Dulu kita sama-sama kolonel, juga sama-sama jadi jenderal dan Alhamdulillah sama-sama menjadi presiden, Pak Prabowo yang saya kenal dulu saat muda di tingkat satu memiliki semangat yang tinggi juga sangat mencintai negeri ini seperti kita,” ujar SBY.

Sebagai sahabat, SBY mengaku sering bertemu mendiskusikan banyak hal tentang bangsa dan negara dengan Prabowo.

“Kita mendiskusikan baik ekonomi, kesejahteraan, kedaulatan dijaga kemudian sistem hukum keamanan dan sebagainya,” tutur SBY. (merdeka)

Jangan Ada Matahari Kembar 

SBY menegaskan menghormati posisi Prabowo sebagai presiden dan sebaliknya. Namun yang terpenting, SBY mengingatkan Prabowo agar tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia.

“Saya menghormati beliau, dan beliau hormati saya, dan falsafah saya, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo tak boleh ada matahari kembar,” tegas SBY.

Dia pun berdoa agar Prabowo selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi segala badai yang menerjang dan memutuskan kebijakan terbaik bagi rakyat.

“I trust him, memang persoalan selalu ada dan komplek, ekonomi sekarang seperti ini, fiskal kita dan sebagainya Pak Prabowo juga tahu itu. I’m hoping beliau bisa menetapkan kebijakan yang tepat keputusan yang juga tepat, sehingga apapun masalah dihadapi pemerintah Pak Prabowo bisa mengatasinya," tutup SBY. (merdeka)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

ARAH politik dan kebijakan negara terasa masih lumpuh, tunduk dan menyerah pada kapitalis oligarki yang sudah menguasai hampir semua kekuatan negara.

Teori Robert Michels "The iron law of Oligargi (hukum besi oligarki ), keadaan masih melanggengkan rezim  mobokrasi : secara genuine memiliki arti pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak mengerti seluk-beluk pemerintahan. Hukum dikendalikan oleh gerakan massa, karena hukum negara macet total.

Lahirlah pemimpin, unconstitutional and plain stupid (inkonstitusional dan bodoh). Dampaknya kerusakan, kekejaman dan kekerasan di mana-mana.

Ketika negara sudah berubah menjadi "Neo Liberalism" saat bersamaan negara sudah dalam kendali para kapitalis Oligarki, semua perangkat negara menjadi jongos pelaksana kebijakan mereka.

Hilang lenyap norma keadaban, landasan konstitusi arah negara sudah menjadi sampah. Yang tersisa tinggal kekerasan dan pemaksaan kehendak.

Keonaran, kerusuhan, kekejaman, dan kekerasan muncul dari State Corporate Crime (SCC) yang telah menjelma menjadi kekuatan negara didalam negara. Pemimpin mereka memiliki otoritas dan kekuatan dan kekuasaan lebih kuat dari seorang presiden sekalipun yang diakui secara dejure sebagai presiden Indonesia.

SCC itu adalah mereka kapitalis pengusaha jahat yang bersekongkol dengan pejabat publik yang terdiri dari unsur- unsur Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Polri dan TNI.

Siapapun tanpa kecuali yang tidak seirama dan sejalan dengan para bandit, bandar politik SCC akan digilas, dipersekusi dan  di kriminalisasi.

Kebijakan jahat mantan presiden Jokowi mestinya dihentikan, terasa masih berjalan seperti pada eranya.

"Aaron Connely" (sering menjadi analis politik luar negeri Asia Tenggara sejumlah media terkemuka seperti New York Times, Financial Times, Washington Post, BBC, CNN, Reuters, dan AFP) berkomentar : “Jokowi telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi ... Polisi sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik aktif membangun kasus hukum melawan lawan pemerintah (dan) membungkam kritik”

Saat ini masih terlihat  kepolisian sebagai  institusi atau kekuatan negara menjadi  pengaman dan pengawal State Corporate Crime  (kapitalis pengusaha jahat yang bersekongkol dengan pejabat publik.

Masih sangat keras dan kejam kejahatan negara kepada rakyatnya, membiarkan rakyat hidup menderita tanpa berbuat sesuatu, keadaan tidak bisa diatasi dengan omon-omon. Harus dengan tindakan tegas dan berani

Saat  ini rezim masih kebentur akal waras, kena gendam, negara masih kesurupan. (*)

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist 

JAKARTA — Upaya memisahkan keharmonisan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi dinilai pengamat politik Adi Prayitno belum membuahkan hasil.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), hubungan politik keduanya masih dalam fase bulan madu yang hangat.

“Sehebat apa pun upaya untuk membenturkan Prabowo dan Jokowi, itu pastilah tidak akan berhasil," ujar Adi Prayitno lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 13 Februari 2025.

Adi melihat Prabowo selalu menunjukkan rasa hormat kepada Jokowi, bahkan menganggap presiden dua periode itu sebagai mentor dalam banyak hal.

Ia menambahkan bahwa kontribusi Jokowi dalam perjalanan politik Prabowo menuju kursi presiden tidak bisa dihilangkan begitu saja.

Hal inilah yang membuat Prabowo tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa yang telah diberikan.

Selain faktor kedekatan personal, Adi juga menyoroti pendekatan politik Prabowo yang mengedepankan stabilitas di atas segala-galanya.

Menurutnya, membangun ekosistem politik yang kondusif sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk mencapai target pertumbuhan hingga 8 persen.

“Sulit bagi ekonomi untuk berkembang jika masih ada konflik politik yang berlarut-larut di antara para elite. Investor juga akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modal jika stabilitas politik terganggu,” tambahnya.

Adi juga menekankan bahwa Prabowo selama ini menunjukkan sikap inklusif dalam politik dengan menjaga hubungan baik, tidak hanya dengan Jokowi, tetapi juga dengan mantan presiden lainnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

“Prabowo sangat kelihatan menganut mazhab zero enemy. Ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin merangkul semua pihak demi menjaga stabilitas politik nasional,” tutup Adi. (rmol)

Aparat kepolisian saat eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Makassar/Istimewa) 

MAKASSAR — Sekitar 1.000 polisi dikerahkan untuk mengamankan eksekusi di Jalan AP Pettarani, Makassar. Pengerahan aparat yang dinilai berlebihan itu menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Iyan Hidayat Anwar dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH-LBH) Makassar menilai pengerahan petugas dalam eksekusi lahan di Jl AP Pettarani itu berlebihan. Apalagi di tengah efisiensi anggaran saat ini.

“Pengamanan ini terlalu berlebihan, mengingat kondisi keuangan negara yang tidak stabil,” kata Iyan kepada fajar.co.id, Kamis (13/2/2025).

Objek lahan gedung Hamrawati dan ruko di Jalan AP Pettarani, yang berada di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang berada di atas tanah seluas 2.000 meter persegi. Di atas lahan tersebut berdiri bangunan gedung serbaguna dan 9 ruko.

Ketegangan terjadi sejak pagi hari. Massa yang hendak menghalau petugas eksekusi, dihadapkan dengan aparat kepolisian yang berasal dari Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel.

Massa melempar batu ke aparat kepolisian. Di saat yang sama, aparat yang membawa pentungan dan tameng terus mendesak warga untuk mundur, sembari menembakkan air.

Iyan menilai, belakangan ini, penggusuran makin kerap terjadi di Makassar. Polanya sama, polisi mengerahkan kekuatan secara berlebihan.

“Belakangan, penggusuran semakin masif di Makassar. Negara menggunakan instansi keamanan secara berlebihan, membuang anggaran untuk menghancurkan rumah warga,” terangnya.

“Mereka menggusur dengan mengabaikan hak hidup warganya,” tandas Iyan.

Di sisi lain, pemerintah diketahui melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Ada total Rp256,1 triliun efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Efisiensi itu, sebelumnya menuai kritik dari berbagai pihak. Termasuk dari YLBHI, yang mengaggap melanggar konstitusi.

“Terlihat hendak berhemat, namun kebijakan ini berimplikasi pada melemahnya lembaga-lembaga negara yang penting dalam urusan hak asasi manusia dan pengawasan penegakan hukum,” kata Ketua YLBHI muhammad Isnur dikutip dari keterangan resmi.

Pemotongan anggaran itu dinilai tebang pilih. Karena menguatkan peran militer di ranah sipil, serta penggelembungan anggaran POLRI.

“Kami melihat bahwa Pemerintahan Prabowo mencoba untuk semakin membunuh demokrasi. Ciri khas otoritarianisme menghancurkan hak asasi manusia,” pungkasnya. (fajar)

Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung/Istimewa 

JAKARTA — Seorang bocah berinisial M (6) menjadi korban peluru nyasar saat tertidur di rumahnya yang juga merupakan bengkel sepeda di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa, 11 Februari 2025, sekitar pukul 22.15 WIB.

Kejadian tersebut dibenarkan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung yang langsung mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap asal peluru yang melukai korban.

"Ya benar, kejadian tersebut terjadi di sebuah bengkel sepeda di Cengkareng. Korban seorang bocah laki-laki berinisial M. Terhadap kasus ini, kami masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi," ujar AKBP Arfan saat dikonfirmasi pada Kamis, 13 Februari 2025.

Lanjut Arfan, insiden ini terjadi ketika korban sedang tidur bersama kedua orang tuanya di dalam rumah yang sekaligus bengkel sepeda. Sekitar pukul 22.15 WIB, terdengar suara keras yang diikuti dengan suara benda jatuh. 

Tak lama setelah itu, M menangis histeris dan membuat seisi rumah panik. Saat selimutnya dibuka, orang tua korban terkejut melihat darah bercucuran dari paha kiri anak mereka, tepat di atas lutut. 

Melihat kondisi anaknya, kedua orang tua korban langsung membawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.

Saat ini, penyidik telah mengamankan proyektil peluru yang diduga menjadi penyebab luka korban. Peluru tersebut kini sedang menjalani uji balistik di Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri guna mengetahui jenis senjata serta asal tembakan. 

"Kami sudah mengamankan proyektil peluru dan saat ini sedang dilakukan uji balistik di Labfor Bareskrim Polri untuk mengetahui dari mana asal peluru tersebut," jelas AKBP Arfan. (rmol)