SANCAnews.id

Kader PDIP, Ferdinand Hutahaean 

JAKARTA — Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean "menyemprot" anggota DPR RI terkait kenaikan PPN yang bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

Menurutnya, DPR seolah tak malu menjadi penggagas kenaikan PPN. Pasalnya, anggota DPR-lah yang sebelumnya menyetujui kenaikan PPN di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Woi DPR, apa kalian tidak malu tengkar soal inisiator PPN? Padahal kalian semua dulu setuju kenaikan PPN itu dibawah cengkeraman Jokowi,” tuturnya, dalam akun X, Senin, (23/12/2024).

Dia menyarahkan kepada DPR untuk mencari solusi bagi rakyat atas kebaikan PPN, bukan saling lempar tangan.

“Kalian harusnya debat diskusi soal nasib rakyat bagaimana solusi bagi rakyat atas kenaikan ini,” tandasnya.

Diketahui, kenaikan PPN 12 persen tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Adapun daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen seperti rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya.

Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa, konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA, beras dengan kualitas premium.

Selanjutnya, buah-buahan kategori premium, Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna.

Lalu udang dan crustasea mewah, misalnya king crab. Begitu pun, daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. (fajar)

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar 

JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyayangkan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) masih minim suara azan.

"Mestinya kita jangan biarkan daerah Jakarta ini tidak ada masjidnya. Sekitar 1.000 hektare di Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak ada suara azan," kata Nasaruddin saat menghadiri Rapat Pleno V Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI dikutip di laman resmi MUI.

Ketua Umum Santri Muda Nusantara (Samudra) Sukarya Putra menilai PIK harus menghormati nilai nilai luhur budaya, keberagamaan mayoritas pada bangsa ini 

"Seyogyanya dalam membangun kawasan yang merupakan bagian dari Pembangunan Strategis Nasional (PSN) mestinya pihak pengembang dan pengelola memperhatikan juga pendirian Masjid di tengah kemegahan kawasan tersebut. Dewan Santri Muda Nusantara (DPP Samudra) melihat justru hanya satu bangunan ibadah (Vihara) saja yang ada di kawasan ini. Tentu sebagai negara mayoritas muslim terbesar dunia, PIK haruslah patuh terhadap keragaman budaya dan memperhatikan masyarakat mayoritas yang ada. Bagi Samudra tidak ada masalah dengan keberadaan PIK. Silahkan bangun kawasan tersebut dengan ornamen yang modern tetapi nilai-nilai terhadap keberadaan Masjid juga harus ada. Contohi TMII adalah cerminan miniatur keberagaman bangsa sebagai kawasan bangunan daerah Nusantara dengan tetap berpijak pada akar budaya bangsa Indonesia," jelasnya Minggu (22/12/2024).

Kehadiran bangunan PIK terhadap tidak tampaknya masjid di kawasan tersebut ungkap Sukarya Putra, sangat menyinggung perasaan ummat muslim sebagai ummat mayoritas. Oleh karena itu, PIK harus segera merealisasikan bangunan masjid jika menghargai kebhinekaan.

Dewan Pimpinan Pusat Santri Muda Nusantara (DPP Samudra) yang memiliki anggota dan pengurus dari masyarakat santri mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Pengembang dan pengelola PIK dan akan senantiasa ikut mengawal, menyuarakan atas ketidak adilan yang dilakukan oleh pengembang dan pengelola PIK yang tidak peka dan atau dengan sengaja tidak menyediakan (membangun) rumah ibadah Masjid di kawasan PIK. 

"Kami akan terus memantau sampai ada konfirmasi yang jelas dari pihak pengelola PIK," tuturnya. (tvone)

Potongan gambar memperlihatkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan keluar ruangan saat Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan pidato di sesi khusus KTT D8 Mesir pada Kamis, 22 Desember 2024/Net 

JAKARTA — Pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada sesi khusus KTT Developing Eight (D8) di Mesir menjadi pusat perhatian setelah sejumlah delegasi terlihat meninggalkan ruang pertemuan saat kepala negara berpidato.

Wajah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tertangkap kamera, bergabung dengan barisan delegasi yang keluar dan tangannya sempat menyentuh kursi Presiden Prabowo saat ia masih menyampaikan pidato.

Prabowo dengan wajah tenang tampak tidak terpengaruh oleh kepergian Erdogan dan delegasi lainnya dan melanjutkan pidatonya yang berisi kritik terhadap persatuan dunia Islam.

Menurut Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus Rektor Unpad, Teuku Rezasyah, aksi walkout dilakukan karena adanya perbedaan pendapat di antara para pimpinan D8.

Dalam hal ini, banyak kepala negara D8 yang selama ini terbiasa memisahkan gagasan pembangunan dari krisis internasional.

Reza menilai para pemimpin tersebut heran dengan sosok Prabowo yang mampu berpikir di luar tradisi D8. Prabowo dalam sambutannya mengaitkan peran organisasi tersebut dengan penyelesaian konflik di Palestina dan Suriah.

"Presiden Prabowo memandang masalah-masalah pembangunan di dunia sebagai tak terpisahkan dari masih banyaknya konflik internasional, terutama sekali di Palestina dan Timur Tengah, yang langsung maupun tidak langsung melibatkan beberapa anggota dalam D8 itu sendiri," ujarnya seperti dilansir RMOL pada Minggu, 22 Desember 2024.

Reza menanggapi pidato Prabowo sebagai sebuah dorongan agar seluruh anggota mengkhidmati hasil KTT pertama D8 di Istambul tahun 1997 silam.

Pada KTT itu, disebutkan bahwa tujuan D-8 adalah pembangunan sosial ekonomi yang  berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan bukannya standar ganda; dialog dan bukannya konfrontasi; serta perdamaian dan bukannya konflik; serta demokrasi dan bukannya penindasan.

Menurut Reza, Hasil KTT tersebut nyatanya tidak dapat dijalankan sepenuhnya oleh Turki, yang hingga saat ini merupakan anggota NATO dan  Uni Eropa.

"Turki yang tidak konsisten dengan idealisme D8 semakin terbukti dengan sikapnya yang pasif atas berjalannya ide Greater Israel yang diprakarsai Israel dan Amerika Serikat," papar Reza.

Dijelaskan Reza, perluasan wilayah Israel atas perbatasannya dengan Suriah, secara tidak langsung menguntungkan Turki juga.

Karena memungkinkan Turki untuk semakin mengendalikan perbatasannya dengan Suriah, di Idlib, Al-Qamishli, Aleppo, Jarabulus, Azaz, Afrin, Tal Abyad, Ras al-Ain, dan Al-Bab.

Oleh sebab itu, lanjut Reza, Prabowo senantiasa mengingatkan D8 untuk sadar diri, jika kerjasama pembangunan diantara mereka hendaknya diimbangi juga dengan kemampuan mengupayakan perdamaian di seluruh dunia. 

"Dalam hal ini, meningkatkan pembangunan dan menjaga perdamaian adalah dua sisi dari sebuah mata uang," tambahnya.

Reza menyarankan agar ke depan para pemimpin D8 diberi gambaran umum terkait pidato yang akan disampaikan pada forum guna menghindari perbedaan pandangan dan aksi walk out.

"Guna mencegah walk out semacam ini terulang lagi di masa depan, maka hendaknya negara penyelenggara sejak dini menyampaikan kisi-kisi protokoler dan substansi dari seluruh sesi dalam D8. Sehingga dimengerti oleh seluruh delegasi D8," pungkasnya. (*)

Hakim MK Saldi Isra saat sidang putusan gugatan uji materi batas usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10) 

JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik. Laporan itu dilayangkan perwakilan Sahabat Konstitusi yang menuding Saldi Isra memiliki afiliasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelum memutus perkara terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Oktober 2023.

Pelapor Andi Rahadian mengungkapkan, satu bulan menjelang putusan, Saldi Isra dicalonkan sebagai calon wakil presiden oleh DPD PDIP Sumbar bersama Puan Maharani. Selain itu, dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) atas putusan perkara nomor 90/PUU-XXI-2023, Saldi Isra diduga telah membocorkan hasil rapat pertimbangan hakim yang bersifat rahasia.

"Beliau membocorkan rapat permusyarawatan hakim yang notabene rahasia dan beliau menyampaikannya di putusan 90. Nah, interest-interest politik beliau juga muncul di dalam dissenting opinion-nya," kata Andi, Rabu (21/2/2024).

Menanggapi laporan ini, MKMK telah memeriksa Saldi Isra dan menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran kode etik dalam tindakannya. MKMK memutuskan bahwa Saldi Isra tidak terbukti terlibat dalam afiliasi politik dengan PDIP atau melakukan pelanggaran lainnya yang dituduhkan.

"Sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat," kata Saldi dalam sidang pada 16 Oktober 2023.

"Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari," ujarnya lagi. (fajar)

Oleh : Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI

KETAKUTAN berjuang dengan segala resikonya, itu yang membuat kedzoliman semakin digdaya. Sikap kritis akan terkikis, perlawanan akan menimbulkan korban. Begitulah cara penguasa dan pengusaha durjana, membentuk mental dan pikiran rakyat, sehingga mewujud keabadian penjajahan.

Masih ada sedikit yang memiliki nurani, eling pada moralitas dan bersandar pada nilai-nilai Ketuhanan.   Namun jauh lebih banyak yang berperilaku barbar, primitif dan brutal. Kemanusiaan diinjak-injak, rakyat jelata begitu rendah dan tak berharga. Betapa harta, jabatan dan kekuasaan begitu dihormati dan dimuliakan meski keringat, darah dan nyawa orang-orang tak berdosa menjadi alat tukar untuk meraihnya.

Sebuah negara bangsa yang penuh kepalsuan, manipulasi dan kriminalisasi. Kekayaan menjadi cita-cita bersama, namun hanya segelintir yang berhak mendapatkannya. Amanah kepemimpinan telah mewujud alat penjajahan, menindas rakyatnya sendiri. Semakin berkuasa semakin kuat, semakin banyak yang teraniaya dan menderita. Minoritas itu telah menjadi tirani atas mayoritas, tampil seolah-olah terdzolimi menjual identitas suku, ras, agama dan golongan. Padahal yang sedikit itulah faktanya imperium dan kolonialis yang mengelabui republik dengan penguasaan demokrasi dan konstitusi.

Tangis, jeritan dan histeria masyarakat tak ada lagi tempat berlindung. Kemiskinan dan kebodohan telah menjadi penjara dunia paling aman sekaligus paling mengerikan dari serbuan manusia-manusia buas yang berseragam sembari menyandang keagungan sosial. Tak ada lagi pemimpin, aparat dan institusi negara. Sulit sekali mencari pemerintah dan ulama yang sebenarnya. yang mudah ditemui hanya Tuan dan Budak. Hanya ada hamba sahaya penurut dan loyal yang hidup mesra melayani majikan yang kesetanan.