SANCAnews.id

Gedung KPK/Ist 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pimpinan dan Dewas KPK periode 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta. Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berganti pada Senin (16/12/2024).

Kelima pimpinan KPK tersebut adalah Setyo Budiyanto (ketua), Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Sedangkan Dewan Pengawas KPK yang dilantik adalah Gusrizal (ketua), Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya akan berpegang teguh pada visi presiden dalam pemberantasan korupsi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam berbagai kesempatan, presiden fokus pada pencegahan kebocoran APBN, efisiensi kegiatan pemerintahan, dan pemberantasan korupsi secara tegas.

"Itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semua,” ujarnya usai dilantik.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal. Pihaknya akan mengadakan evaluasi untuk memetakan tugas dan program prioritas. "Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Nanti kami kaji semuanya,” jelasnya.

Soal wacana penghapusan operasi tangkap tangan (OTT), Setyo menepis hal tersebut. Baginya, itu salah satu kewenangan sehingga akan tetap dilakukan sebagai hak KPK. ”Untuk apa, misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT?” ungkapnya.

Ketua Dewas KPK Gusrizal menyerahkan urusan OTT kepada pimpinan KPK. Yang terpenting, langkah KPK harus sesuai dengan aturan.

Mantan Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap pimpinan baru KPK bekerja lebih optimal dibandingkan periode dirinya. Dia menyatakan, ada sejumlah kasus yang belum selesai dan perlu ditindaklanjuti.

”Cukup banyak gitu, tapi nanti kami bicarakan. Kebetulan beliau-beliau ada beberapa yang bukan orang baru juga,” ujarnya di lokasi yang sama.

Nawawi juga meyakini kasus Harun Masiku akan dilanjutkan. Apalagi, ketua KPK periode mendatang pernah menjabat sebagai direktur penyidikan saat kasus Harun Masiku bergulir. ”Itu akan lebih optimal juga,” kata Nawawi.

Mantan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan berharap para penggantinya bekerja lebih independen dan berani. ”Jangan terlalu banyak conflict of interest. Taatilah semua aturan di KPK,” ujarnya. (fajar)

Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo dalam Rakernas PDIP di JICC Kemayoran beberapa waktu lalu/Ist 

JAKARTA — Pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari kader Banteng bukan sekadar masalah kode etik partai, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

Peneliti politik senior Profesor Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, Jokowi telah merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Karena itu, sebagai parpol yang mengakomodir Jokowi, PDIP tak ingin namanya tercoreng gara-gara kesalahan kader banteng tersebut.

“Kalau kita lihat dari sisi PDIP, itu kerusakan dalam demokrasi Indonesia di era terakhir Jokowi, yang saya katakan misalnya bagaimana merekayasa hukum untuk anaknya, merekayasa juga undang-undang putusan MA untuk Kaesang, itu macam-macam,” kata Prof. Ikrar kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 17 Desember 2024.

Ia menuturkan pada poin ke tujuh dalam surat keputusan pemecatan Jokowi disebutkan bahwa telah melanggar AD/ART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan capres dan cawapres yang diusung PDIP.

“Anda tahu lah bagaimana kemudian dia, masak seorang anggota partai, saya beri contoh dia menghancurkan konstitusi kita dengan menggunakan MK, dan dia memajukan orang yang tidak didukung PDIP, kemudian dia mendukung Prabowo-GIbran sementara yang dimajukan PDIP itu Ganjar,” jelasnya.

Terlebih, lanjut Prof Ikrar, pada saat Rakernas PDIP, Jokowi seolah mendukung Ganjar, tapi kenyataannya Jokowi malah mendukung Prabowo-Gibran. Tentunya hal itu dianggap sebagai pelanggaran berat oleh partai.

“Kalau dilihat dari sisi Rakernas, dia bilang saya sudah bisik-bisik ke Pak Ganjar, kalau terpilih menjadi Presiden akan langsung tugas untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan, padahal Ganjar tahu dia tidak mendukung Ganjar, tapi mendukung Prabowo,” tutupnya. (*)

Warga sekitar di Kedai Kopi Matin yang kerap dikunjungi saat mudik, lokasinya tak jauh dari kediaman orang tua Andra Soni. (foto: sanca)

PAYAKUMBUH — Kediaman orang tua Andra Soni Gubernur Banten terpilih yang berasal dari Jorong Pincuran Gadang, Nagari Andaleh, Luak, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, berjarak 120 KM dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat.

Inspirasi bagi masyarakat sekitar

Berbagai cerita menarik mengiringi masa kecil Andra Soni hingga ia menjadi orang nomor satu di tanah jawara, Banten.

Dari sejumlah sahabat masa kecil Andra Soni serta adik bungsunya Purwaningsih beserta suami kini dipercaya mengelola sebuah heller atau penggilingan padi dan peternakan kambing di kampung halamannya.

Wawancara Jurnalis Indopos.co.id Yasril Chaniago (kiri) di Kedai Kopi Matin (kanan), sahabat masa kecil Andra Soni (foto: sanca)

Bermula saat Matin bercerita tentang Andra Soni yang dibawa orang tuanya ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia saat berusia 5 tahun, berjualan es bonbon keliling negeri jiran, hingga menjadi kurir pengantar surat dan mendirikan perusahaan ekspedisi di Tangerang.

“Ketika di Malaysia, pulang sekolah Andra mengajak saya ikut berkeliling berjualan es bonbon yang diambil dulu dari seorang warga Melayu di sana,” kata Matin.

Menurut Matin, kisah Andra seperti Barack Obama yang menghabiskan masa kecilnya di Menteng, dan saat ia menjadi Presiden Amerika, tempat itu masih menjadi kebanggaan warga Menteng. Begitu pula dengan Andra.

“Meski hanya 5 tahun sejak lahir tinggal di sini, namun saat beliau menjadi ketua DPRD Banten dan kini terpilih sebagai Gubernur Banten, tetap menjadi kebanggan bagi kami di sini,” ucap Matin, teman masa kecil Andra Soni yang juga merantau ke Malaysia.

Matin yang kini membuka usaha warung kopi tak jauh dari kediaman orang tua Andra Soni itu menceritakan, sejak kecil Andra sudah memperlihatkan jiwa seorang pemimpin, penolong dan tidak mau merepotkan orang lain.

”Dulu kalau ada teman-temannya yang disakiti oleh orang lain, dia yang paling depan untuk membela,” tuturnya.

Matin mengaku pernah diberi modal usaha oleh Andra Soni untuk berjualan kaki lima di Jakarta, dan sempat akan dibukakan usaha barbershop di sebuah ruko di Tangerang.

”Karena saya mungkin kurang hoki dalam berdagang, sehingga saya memilih untuk pulang kampung,” kata Matin.

Ia mengaku tidak mengetahui di mana Andra Soni melanjutkan pendidikan hingga menjadi sarjana, kerena sejak Andra memutuskan pulang ke Indonesia dari Malaysia saat berusia 12 tahun untuk melanjutkan pendidikan ke SMP sempat lost contact.

“Saya kontakan lagi dengan Andra itu, setelah dia menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan dan sukses membuka perusahaan ekpedisi sendiri,” kata Matin.

Baca juga : Anak Petani Payakumbuh, Andra Soni Jadi Gubernur Banten

Meski hanya 5 tahun menetap di kampung halamannya saat masih kecil, namun Andra tak pernah melupakan kampung halamannya.

Setiap ada kegiatan hari besar keagamaan dan peringatan hari besar nasional, Andra Soni selalu ikut berpartisipasi membantu kegiatan tersebut.

Tak hanya itu, sesekali Anda Soni pulang kampung menengok orang tuanya. Andra selalu membaur dengan warga dan suka nongkrong di warung kopi milik Matin bersama warga.

“Kalau Andra pulang kampung, dia suka nongkrong di sini dan malamnya kami ‘begadang’ bakar itik bersama warga,” cerita Matin yang diamini oleh sejumlah warga setempat.

Lain lagi cerita Purwaningsih, adik bontot Andra Soni, anak dari pasangan Zainal Abidin dan Yasni (almarhumah) dari suku Piliang ini.

Purwaningsih yang bersuamikan orang Betawi ini menceritkan, sejak kecil orang tuanya suka berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghidupi keluarga.

“Menurut orang tua, kerena tidak ada biaya persalinan saya ini lahir di kandang sapi, saat orang tua saya berjualan gorengan di Nagari Limbanang, Sulika, Limapuluh Kota,” kenang Purwaningsih.

Karena sulitnya kehidupan di kampung halaman, memaksa orang tua Andra Soni mengikuti jejak temannya merantau ke Malaysia sebagai buruh perkebunan sawit dengan mengajak serta Andra Soni.

”Jadi yang pertama pergi merantau ke Malaysia itu adalah bapak saya dan bang Andra. Setelah mereka dapat rumah kontrakan di sana baru kami bersama ibu menyusul,” kata Purwaningsih.

Meski Purwaningsih adalah adik kandung dari Andra Soni, namun Ningsih tidak mengetahui di mana Andra Soni melanjutkan pendidikan di Jakarta.

”Ketika bang Andra pulang ke Indonesia, dia tinggal bersama kakak perempuan kami di Ciledug,Tangerang, dan bersekolah di Jakarta Selatan,” ungkap Ningsih.

 Wawancara Jurnalis Indopos.co.id Yasril Chaniago (kanan) di penggilingan padi (huller) bersama suaminya Purwaningsih (kiri), warga Betawi di kampung Andra Soni (foto: sanca)

Kini Ningsih dan suaminya dipercaya oleh Andra Soni untuk menetap di kampung halamann sekaligus merawat orang tua mereka yang sudah sepuh, karena 5 saudara lainnya hidup di rantau termasuk dua kakak Andra Soni yang hingga kini masih menetap di Malaysia.

“Untuk usaha di kampung ini, saya dibelikan kambing 20 ekor oleh bang Andra, dan meneruskan usaha heller ibu yang juga dibelikan oleh bang Andra,” ungkap Ningsih.

Diketahui, Andra Soni adalah seorang anak dari keluarga petani yang kurang beruntung secara ekonomi. Pria kelahiran 12 Agustus 1976 ini berasal dari sebuah desa kecil di Indonesia yang mana masyarakat di desa asalnya itu rata-rata bekerja sebagai petani.

“Jadi orang tua saya, ibu dan bapak saya, kami tinggal di desa kecil atau dusun kecil di suatu daerah dan orang tua saya bertani atau petani, karena memang di kampung kami rara-rata mengandalkan hidup dari bertani,” kata Andra Soni.

Andra Soni menjelaskan, kondisi perekonomian membuat sebagian masyarakat desa memilih untuk merantau, termasuk dirinya yang ikut bersama orang tuanya.

Saat berusia lima tahun, Andra ikut pergi bersama orang tuanya merantau ke Malaysia menjadi buruh kelapa sawit yang berangkat secara ilegal.

Perjalanan ke Negeri Jiran pun menjadi sebuah perjalanan yang dikenang sepanjang hidup pria berkulit sawo matang itu.

Meski berstatus ilegal di Malaysia, Andra Soni tetap diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan oleh pemerintah setempat.

“Saya sempat sekolah di sana sebagai anak dari pekerja tanpa dokumen, kalau dulu kasar sekali disebutnya ‘pendatang haram’. Jadi kecil saya sering berkelahi sama teman-teman seusia saya karena sering di-bully sebagai ‘pendatang haram’. Saya sekolah sampai kelas 5 SD, di hari libur biasanya saya bantu orang tua saya untuk memungut biji kelapa sawit,” ucapnya.

Setelah selesai menamatkan pendidikan di bangku SD, Andra Soni tak bisa melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena terbentur kelengkapan dokumen.

Karena itu, Andra Soni terpaksa harus pulang ke Indonesia ikut bersama sang kakak di Ciledug, Tangerang, Banten.

 Rumah sederhana orang tua Andra Soni, di Jorong Pincuran Gadang, Desa Andaleh, Luak, Kabupaten Limapuluh, Kota Sumatera Barat (foto: Ryan Dake)

Perubahan drastis terjadi saat memasuki bangku kelas dua SMP, Andra Soni diangkat sebagai anak oleh orang tua angkatnya yakni Raden Muhidin Wiranata Kusuma.

Sebagai anak angkat, Andra Soni dididik dan diperlakukan dengan sangat baik, termasuk memenuhi kebutuhan pendidikannya hingga lulus SMA.

Singkat cerita, Andra Soni pun terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena alasan biaya.

Ia pun bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta, yang mana gaji yang diterima itu dikumpulkan untuk mendaftar kuliah di STIE Bakti Pembangunan program Diploma III.

Perjalanan di masa kuliah Andra Soni pun tidak mulus, proyek yang tengah digarap perusahaan tempat dirinya bekerja harus terhenti akibat krisis moneter. Alhasil, terpaksa ia harus cuti dari kuliah di semester tiga.

Setelah itu, Andra Soni pindah bekerja di perusahaan lain sebagai kurir surat atau tukang antar surat. Di tengah kesibukannya sebagai kurir surat, Andra Soni kembali melanjutkan kuliahnya meskipun beberapa kali terpaksa cuti kembali.

“Saya kerja sambil kuliah dan beberapa kali saya harus cuti, sehingga Diploma III saya selesai baru tahun 2001, saya kuliah 1996,” imbuhnya.

Sementara itu, karier Andra Soni di tempat kerjanya terus meningkat mulai dari posisi sales, kepala cabang, marketing manajer, hingga kemudian dipromosikan menjadi manajer.

Di tengah perjalanannya, Andra pun berniat untuk membangun perusahaannya sendiri.

Bermodalkan niat dan dukungan serta motivasi dari sang istri, ia pun membangun perusahaan ekspedisi sendiri bernama PT Antaran Sukses Express (AS Express), yang mana kata “AS” merupakan inisial namanya Andra Soni.

Secara perlahan dengan jerih payahnya, perusahaannya pun memiliki perwakilan di sejumlah negara.

Seiring berkembangnya usaha dan lingkungan, Andra Soni pun memutuskan untuk terjun ke dunia politik untuk menjadi calon anggota legislatif dari Partai Gerindra pada Pemilu 2014, dan berhasil lolos dengan perolehan suara yang cukup memuaskan.

Dalam perjalanan karier di dunia politik, Andra Soni diangkat sebagai Sekretaris DPD Gerindra Banten mendampingi Desmond J Mahesa. 

Kemudian, Andra Soni ditunjuk sebagai Ketua DPD Gerindra Banten menggantikan Desmond J Mahesa, yang wafat pada 24 Juni 2023.

Keberuntungan pun kembali terjadi saat Pemilu 2019, Andra Soni terpilih kembali. Ia pun direkomendasikan menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024.

Saat ikut dalam kontestan Pilkada Banten berpasangan dengan Dimyati Natakusumah suami dari Bupati Pandeglang Irna Narulita,Andra Soni terpilih sebagai Gubernur Banten mengalahkan pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi. (ys/sanca)

Instagram @jokowi 

JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai pamor Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan meredup seiring berjalannya waktu. Apalagi, ia telah dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Serta tidak memiliki jejak rekam yang baik dalam dunia politik.

“Perlahan-lahan dan itu pasti akan surut (pengaruh Jokowi). Dia tidak punya kekuasaan. Dia tidak punya warisan yang bagus untuk bangsa ini,” kata Ginting melalui keterangan video, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Menurutnya, sosok Jokowi tidak berpegang teguh terhadap partai politik yang telah membesarkan sejak masih menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Indonesia dua periode pada tahun 2014-2024. Publik sangat mudah menilainya bahwa yang bersangkutan tak konsisten. 

“Tidak ada warisan soliditas, warisan bagaimana dia akan setia, loyal,” ujar Ginting.

Bahkan sebagian pihak menganggap, sikap politik Jokowi yang berbeda pilihan dengan PDIP pada Pilpres 2024 merupakan tindakan yang memalukan. Hal tersebut membuat sejumlah partai politik lebih berhati-hati menampung Jokowi.

Saat ini, tidak ada partai politik nasional yang secara gamblang menerima dan mengakui Jokowi sebagai kadernya setelah bukan berstatus sebagai kader PDIP. “Jokowi menghasilkan pengkhianatan. Ketika di PDIP berkhianat, maka partai lain akan memperkirakan hal yang sama,” ucap Ginting.

“Saya kira di 2029 nanti Jokowi tamat, karena tidak berada di dalam partai politik yang mumpuni,” tambahnya. 

PDIP mengeluarkan surat keputusan terkait pemecatan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader lainnya dari partai. Kini, mereka bukan kader partai berlambang kepala banteng itu.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, pemecatan Jokowi berdasarkan Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Serta merupakan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan, secara resmi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia,” ucap Komarudin terpisah dalam keterangan video, siang tadi.

“DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” tambahnya. (indopos)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Beredar viral video Said Didu dan rekan-rekannya di PIK 2 dengan latar belakang laut yang dipagar. Menurut Didu panjang pagar itu 23,3 KM dan jarak dari bibir pantai 1 hingga 2 KM. Konon 9 lembaga termasuk TNI bungkam dengan pemagaran laut ini. Sinyalemen bahwa ada Negara dalam Negara semakin terbukti. Inikah benteng yang merujuk pada Great Wall of China?

Di dalam Kota Beijing ada Forbidden City atau Kota Terlarang. Area tertutup Kekaisaran China. Benteng raksasa itu dibuat untuk melindungi serangan kaum barbar, fungsi imigrasi dan perdagangan. Benteng Changcheng menjadi simbol dari kedaulatan China yang tidak bisa diganggu.

Di zaman pemerintahan Hindia Belanda dibuat benteng di Tangerang Banten untuk menahan serangan dari pasukan Sultan Banten. Warga etnis Cina mendapat perlindungan dan berada di dalam benteng tersebut. Di kemudian hari mereka dikenal sebagai Cina Benteng. Sisa-sisa keturunan dan situsnya kini masih terlihat. Setelah bentrok dan kerusuhan, etnis Cina banyak yang kabur.

Kenangan tentang kebijakan pemerintahan kolonial itu kini terbayang kembali. Sulit membantah bahwa  pemerintahan Jokowi sangat memanjakan etnis Cina.  "Negara" PIK 1 dan sekarang PIK 2 adalah karya Jokowi. Di masa sebelum Jokowi etnis Cina hanya menguasai ekonomi, namun kini ekonomi dan politik. Rakyat khawatir TNI dan Polisi juga telah berada dalam pengaruhnya. 

Mendaur ulang Cina Benteng merupakan pabrik monster yang membahayakan.

PIK 2 faktanya telah dibentengi di darat dan di laut. Gerbangnya patung Naga Raksasa. Pengusaha besar Cina dipelihara dan dilindungi oleh penguasa penjajah Oligarki. Indonesia tergadai oleh berbagai kebijakan Jokowi. Jokowi yang pro Cina sesungguhnya adalah penghianat Negara.

Secara sadar makar telah dilakukan oleh seorang Presiden yang pandai berpura-pura. Pura-pura bersih, sederhana, pro rakyat bahkan spiritualis. Pejabat dan lingkarannya seperti terkena sihir hingga mendewakan. Presiden yang ini menjadi musuh dalam selimut bagi Negara Pancasila. Makar merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati.

Bukan mengada-ada jika muncul seruan tangkap dan adili Jokowi. Bahkan ada desakan agar Jokowi  dihukum mati. Bersandar pada Pasal 11 KUHP maka hukuman mati itu dengan cara digantung.

"Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri"

Prabowo tidak boleh melindungi pengkhianat negara. Prabowo harus tunduk pada ketentuan hukum. Biarlah hukum berbuat secara independen dan berdaulat. Era politik yang merekayasa hukum di zaman Jokowi telah usai. Prabowo jangan diam saja atau membuat Indonesia paradoks. PIK 2 karya Jokowi harus dibatalkan.

Status PSN atas PIK 2 segera cabut. Aguan telah memanipulasi PSN di depan hidung Jokowi, di depan mata Prabowo, serta di hadapan  seluruh rakyat Indonesia. Rakyat wajar untuk tidak dapat menerima dan  marah besar.

Bongkar pagar laut PIK 2 dan beri sanksi pembuatnya. Pagar pembunuh nelayan. Begitu juga dengan pejabat yang telah membiarkan penyerobotan wilayah Negara ini. Mereka terang-terangan berbuat jahat untuk menciptakan Negara dalam Negara. Menipu rakyat dengan berbagai narasi palsu termasuk bunga-bunga pariwisata.

Bersihkan dan basmi para penghianat negara yang masih merajalela di bumi persada. Gantung Jokowi dan bongkar pagar laut. Banten bukan Propinsi Republik Rakyat China. Sekali merdeka, tetap merdeka. (*)