SANCAnews.id

SANCAnews.id – Beredar kabar pendakwah Sugik Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap lagi. Hal ini setidaknya disampaikan dalam konferensi pers pembacaan pernyataan bersama advokat ulama dan aktivis sejabodetabek.

Menurut konferensi pers yang digelar Kamis 30 Desember 2021, rencana Gus Nur ditangkap lagi itu setidaknya sudah terlihat dari gelagat Kejaksaan Negeri Surabaya yang melontarkan surat pemanggilan kepada beliau untuk ditahan kembali.

Menurut pengacara pejuang Islam Ahmad Khozinuddin dalam konferensi pers tersebut, dia menduga surat Gus Nur ditangkap lagi itu adalah bodong. Di mana Gus Nur diminta untuk datang agar segera dieksekusi kembali.

Padahal, kata dia, Gus Nur baru saja bebas usai menjalani vonis sepuluh bulan sebagai tahanan Bareskrim.

"Kasus ini kasus 2019, tetapi kini diotak-atik lagi. Sudah dua tahun enggak pernah dieksekusi, di mana putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Gus Nur ditahan. Hakim tak sependapat," kata Ahmad, dikutip Hops.id, Kamis 30 Desember 2021.

Maka itu, para aktivis Islam, kata dia merasa, ada upaya penzaliman atau balas dendam dengan kritiknya yang dilempar pada rezim agar Gus Nur ditangkap lagi atas kasus tersebut.

"Padahal hakim menyatakan, hakim tak sependapat agar terdakwa ditahan. Majelis hakim tak sependapat agar terdakwa ditahan. Itu bunyi putusannya," kata dia.

Gus Nur ditangkap lagi surat bodong

Adapun Gus Nur dianggap perlu ditangkap karena beliau usai bebas kembali melontarkan kritik tajam pada pemerintahan Jokowi yang disadari banyak masalah. Di mana dalam surat pemanggilan tersebut, Gus Nur diminta untuk menemui petugas Kejari Surabaya bernama Basuki Wiryawan.

"Ini cara pemanggilan seperti apa? Ini surat bodong, saya tak mau Gus Nur ditanggkap, enggak bisa. Tidak ada tandatangan penerimaan juga," jelasnya.

Terkait munculnya surat tersebut, menurut Ahmad, Gus Nur sempat mempertanyakan hal ini padanya. Ahmad kemudian meminta agar Gus Nur tak mengindahkan pemanggilan itu.

"Saya bilang jangan Gus, tak ada amar putusan, kurang zalim apalagi terhadap Gus Nur. Yang menghina dia saja tidak ditangkap-tangkap tuh. Sementara Gus Nur yang baru sebentar hirup udara bebas, sudah dikerjai lagi. Pak Jaksa Agung, tolong periksa jaksa di Surabaya itu," katanya.

"Hukum ini jangan dibuat suka-suka untuk mengancam orang."

Adapun Gus Nur dipercaya memang memiliki gaya berbeda saat melakukan ceramah. Dia dianggap punya cara sendiri namun tetap terukur, dan punya sistematika. Beliau juga dianggap mengerti dasar-dasar untuk mengoreksi penguasa. (*)

SANCAnews.id – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menegaskan, pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau yang terletak di barat-daya Laut China Selatan, tetap menjadi prioritas pada 2022 mendatang.

Mengingat, di Perairan Natuna sering kali terjadi pelanggaran pencurian ikan yang dilakukan kapal asing, seperti kapal China dan kapal Vietnam, terutama di laut Natuna Utara.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia usai Peringatan HUT Ke-16 Bakamla, di Markas Bakamla, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

"Pengamanan Perairan Natuna tahun depan tetap menjadi prioritas Bakamla," kata Aan seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, Aan mengaku, dalam mengamankan Perairan Natuna, pihaknya tidak dapat bekerja sendiri.

Nantinya, Bakamla akan bekerja dengan TNI Angkatan Laut (AL). Sinergi Bakamla dan TNI AL itu seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi, kita harus meningkatkan sinergi kerja sama dalam operasi pengamanan wilayah perbatasan," ujarnya.

Di samping itu, kata Aan, tak dipungkiri di masa depan tantangan maritim akan semakin meningkat.

Menurut penjelasannya, hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi katalisator perubahan cara bertindak dari ancaman yang harus dihadapi semua aparat penegak hukum, termasuk Bakamla RI.

Terlebih, lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan amanat bahwa Bakamla sebagai embrio coast guard-nya Indonesia.

Artinya, ke depannya, para personel Bakamla bakal menjalankan secara penuh tugas dan peran coast guard, yaitu security, safety dan defense dalam hal ini sebagai komponen cadangan TNI Angkatan Laut di masa perang.

"Tugas yang penuh risiko ini menjadi dasar kompetensi personel Bakamla," tegas Aan.

Melihat hal tersebut, Aan menuturkan, sumber daya manusia (SDM) Bakamla harus memiliki sikap perilaku pengetahuan, keterampilan, dan kesamaptaan jasmani yang prima layaknya prajurit militer.

"Dengan demikian, tidak salah bahwa ASN Bakamla memiliki kualifikasi paramiliter. Itu yang mendasari pola pembinaan personel Bakamla. Membangun sistem pendidikan dasar yang bersifat semimiliter atau disebut 'coast guard basic' training," jelasnya. (kompas)

SANCAnews.id – Pemerintah China dilaporkan melarang Indonesia mengebor kandungan minyak dan gas alam di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara.

Menurut laporan Nikkei, Selasa (28/12/2021), Beijing telah beberapa kali meminta Indonesia menghentikan operasi pengeboran di perairan tersebut.

China mengklaim pengeboran minyak di Laut Natuna Utara melanggar teritorial mereka. Hal ini seiring klaim Beijing terhadap hampir seluruh area Laut China Selatan.

Klaim Beijing menabrak zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara-negara Asia Tenggara. Selain Indonesia, China juga berselisih dengan Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, serta Malaysia.

Dilansir Kompas.com, China mengklaim sekitar 83.000 km persegi atau 30 persen perairan yang kini menjadi wilayah ZEE Indonesia di utara Natuna.

Melalui klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line), China mengklaim sekitar 3 juta persegi area Laut China Selatan.

Klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang selama ini menjadi pegangan negara-negara Asia Tenggara. Sesuai konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), area yang diklaim China merupakan ZEE dari negara-negara tersebut.

Indonesia sendiri memulai pengeboran di perairan utara Natuna sejak Juli lalu. Pengeboran tersebut masih berupa eksplorasi.

China kirim kapal penjaga pantai untuk menekan Indonesia 

Beijing dilaporkan mengirim kapal-kapal penjaga pantai ke perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut diduga dikirim untuk menekan Indonesia agar menghentikan pengeboran. Hal tersebut diungkapkan seorang sumber pemerintahan kepada Nikkei.

Pengerahan kapal penjaga pantai China tidak hanya dilakukan terhadap Indonesia. Dalam perselisihan dengan Jepang dan Filipina, Beijing juga menggunakan strategi serupa.

China dilaporkan mengirim kapal-kapal penjaga pantai memasuki perairan Kepulauan Senkaku, Jepang. Beijing mengklaim kepulauan itu adalah miliknya, memberinya nama Diaoyu.

Menurut Penjaga Pantai Jepang, kapal China berlayar di perairan Senkaku selama total 40 hari sepanjang tahun ini.

Di perairan Filipina, China juga mengirim kapal penjaga pantai untuk mengintimidasi Manila. Kapal China bahkan sempat terlibat insiden dengan kapal Filipina pada November lalu.

Pada 16 November 2021, dua kapal Filipina yang mengangkut persediaan ke pos militer diadang dua kapal penjaga pantai China. Kapal milik sipil itu disemprot kapal China dengan water cannon dan dipaksa balik.

Pemerintah menghindari konflik dengan China 

Meskipun saling klaim perairan Natuna Utara, Indonesia enggan mengakui adanya perselisihan dengan China. Ketika berita larangan pengeboran minyak beredar, pemerintah pilih bungkam.

Indonesia tidak secara terbuka menentang China dalam perselisihan Laut China Selatan. Namun, pemerintah selalu menegaskan bahwa perairan Natuna Utara adalah wilayahnya.

Dalam konferensi negara-negara ASEAN dengan China, 21 November lalu, Presiden Jokowi disebut meminta Xi Jinping “menghormati hukum internasional”.

Akan tetapi, di luar komentar diplomatik, Indonesia dilaporkan menempuh langkah strategis untuk memperkuat pertahanan di Natuna Utara.

Indonesia berencana membangun pangkalan militer di Natuna. Alasannya untuk menjaga kedaulatan yang, dalam kasus Natuna Utara, berhadap-hadapan langsung dengan China.

“Di Natuna itu kita ada STT (Satuan TNI Terintegrasi). Di situ ada Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Natuna ke depan akan dibuat pangkalan militer gabungan gitu," kata Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Muhammad Ali kepada KOMPAS TV pada September lalu.

Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat membangun pusat latihan penjaga pantai di dekat Natuna.

Indonesia dan AS sendiri menggelar latihan gabungan besar-besaran pada Agustus lalu. Latihan ini diisi simulasi pertahanan kepulauan. (*)

SANCAnews.id – PIHAK kepolisian akhirnya membebaskan dr Richard Lee setelah dua hari ditahan di Polda Metro Jaya, dalam kasus ilegal akses. Dia bebas Rabu (29/12/2021).

Pemebebasan itu dikabarkan langsung oleh dr Richard Lee lewat akun Instagram-nya, @dr.richardlee_official, Rabu malam.

dr Richard Lee mengatakan sudah kembali berkumpul keluarganya saat ini.

“Dear all, saya sudah bebas dan kembali bersama keluarga. Semua berkat dukungan dan support kalian,” sebutnya.

dr Richard mengatakan belum bisa bicara banyak demi salah kata yang berakibat fatal ke depannya, mengingat kasusnya belum tuntas.

“Saya tidak akan cerita banyak karena takut akan salah penyampaian,” sambungnya.

Pun demikian, dia yakin semua yang dilakukannya selama ini benar, yaitu edukasi agar masyarakat terhindar dari krim abal-abal.

“Ke depannya saya akan aktivitas seperti biasa, saya percaya saya berada di jalan yang benar, dan akan saya perjuangkan jalan itu,” sebutnya.

dr Richard mengatakan banyak yang ingin menjatuhkannya. Namun, dia akan terus berjuang mengedukasi.

Kepada publik yang mendukungnya, dia sangat berterima kasih. Mengingat, sejak dirinya ditahan banyak kritikan ke pihak berwajib.

“Terima kasih u semua yg sudah bantu doa dan semangat. Terima kasih untuk istri tercinta @renieffendi24 yang selalu berjuang bersama saya,” ungkapnya.

“Saya cuma berharap, diri saya dapat bermanfaat bagi org lain. Diri saya dapat menyelamatkan org lain,” jelasnya.

Dia yakin kebenaran akan menang meski harus melalui jala terjal. “Dan saya percaya kebaikan dan kebenaran akan menang walau butuh perjuanganmohon doanya dan suport dari kalian semua,” pungkas dr Richard Lee. (pojoksatu)

SANCAnews.id – Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana menegaskan pihaknya sudah meningkatkan kasus yang menjerat Bahar bin Smith menjadi penyidikan. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan," ujar Suntana kepada wartawan, Rabu (28/12).

Penyidik Polda Jawa Barat, kata Suntana, sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Bahar bin Smith di kediamannya di Bogor pada Selasa, 28 Desember kemarin.

"Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor," katanya.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI 19/2016 tentang perubahan atas UU RI 11/2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI 1/1946 tentang peraturan hukum pidana. (rmol)