SANCAnews – Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri soal
seragam sekolah jadi polemik karena memunculkan pro dan kontra. Pihak yang
kontra mengkritisi SKB 3 menteri itu justru menghilangkan keberagaman di
Indonesia.
Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar menilai SKB tersebut
terbit pasca kasus jilbab terhadap siswi non muslim di SMKN 2 Padang mencuat.
Menurut dia, SKB ini akan menghilangkan ciri keberagaman di Indonesia.
Dia bilang, daerah yang menerapkan kebijakan seragam di
sekolah dengan jilbab sebagai salah satu bukti keberagaman budaya di Indonesia
"Pemerintah pusat selalu bicara bhineka tunggal ika. Beragam-ragam. Tapi,
SKB ini justru menghilangkan keberagaman itu," kata Fauzi Bahar, Rabu 17
Februari 2021.
Dia menambahkan, sebagai aktor penting di balik lahirnya SKB
ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarin dinilai tak paham dengan
esensi pendidikan di Indonesia. Salah satunya ketidakpahaman dalam mendidik
anak-anak agar memiliki akhlak yang baik.
Fauzi mengingatkan Nadiem dalam mendidik itu tak dapat hanya
dengan imbauan semata. Harus ada aturan yang membuat peserta didik memahami
esensi dari pendidikan itu.
"Mana bisa mendidik itu hanya dengan imbauan. Saya
contohnya di pendidikan militer. Ketika latihan dan masuk lumpur, apa itu
imbauan? itu perintah," jelas Fauzi yang juga purnawirawan TNI tersebut.
Pun, ia mengatakan, budaya Indonesia yang identik dengan
agama tertentu harus dihidupkan. Sebab, itu sudah dijamin Undang-Undang. Khusus
di Sumbar, sudah menjadi tradisi dalam adat dan budaya kalau kaum perempuan
mengenakan baju kurung serta penutup kepala.
Maka itu, ia menilai SKB tersebut justru terkesan menghalangi
masyarakat berpakaian yang sesuai dengan identitas budaya dan agama yang dianut.
“Keberatan dengan SKB 3 menteri juga soal adanya sanksi dari
mendikbud terhadap daerah bahkan istitusi pendidikan yang keberatan menjalankan
SKB tersebut," lanjutnya.
"SKB 3 menteri kini, membuka ruang peserta didik
berpakaian bebas yang tidak sesuai dengan lokal dan ajaran agama,"
sebutnya.
Dia menyampaikan tak ada pemerintah daerah hingga orangtua
bertujuan anaknya ingin celaka. Hal ini termasuk aturan mengenakan jilbab.
"Mana ada pemda, guru dan orang tua yang ingin anaknya
celaka. Memakai jilbab itu kan baik untuk melindungi anak-anak kami," ujar
Fauzi.
Fauzi menjabat sebagai Wali Kota Padang selama dua periode
pada 2003-2013. Ia adalah tokoh yang menginisiasi peraturan daerah atau perda
agar peserta didik terutama yang muslimah di sekolah mengenakan rok panjang dan
jilbab.
Saat itu, ia dinilai satu-satunya kepala daerah di ranah
minang yang menginisiasi hal tersebut. Baru kemudian, diikuti oleh Kabupaten
dan kota lainnya di Sumbar. []