SANCAnews – Konflik panas yang terjadi antara Israel dan
Palestina menimbulkan pro kontra di maDosen Fakultas Hukum Universitas Monash
Australia Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir mengomentari pernyataan Presiden Joko
Widodo soal pembebastugasan 75 pegawai KPK.
Seperti diketahui, Jokowi menyatakan tidak setuju para
pegawai yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan untuk dinonaktifkan.
Melalui akun Twitter @na_dirs, Senin (17/5/2021), Gus Nadir
berharap Presiden Jokowi tak menjadi sasaran para buzzer karena menolak upaya
kebijakan pimpinan KPK itu.
"Dan para buzzer pun mendadak terdiam. Menunggu arahan
lebih lanjut hehehhehe. Akal sehat sudah bicara Jempolan. Semoga Pak @jokowi gak dibilang kadrun sama para buzzer
yah. Komen pak Jokowi lebih dahsyat dari gol sundulan Allison kiper Liverpool
tadi pagi," tulis Gus Nadir.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal
Tes Wawasan Kebangsaan KPK yang menjadi dasar pimpinan lembaga itu
menonaktifkan 75 pegawai berintegritas.
Melalui akun Twitter @jokowi, Jokowi menyebut hasil tes itu
tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan para pegawai.
"Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap
pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75
pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes. Kalau ada kekurangan, tentu bisa
diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan,"
tulisnya.
Jokowi pun menyatakan sepakat dengan keputusan Mahkamah
Konstitusi yang melarang alih status menjadi ASN merugikan pegawai KPK.
"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah
Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh
merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta kepada para
pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini,"
tulisnya.
Jokowi menambahkan, KPK mesti diisi dengan pegawai terbaik
dan berkomitmen tinggi memberantas korupsi.
"KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan
berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai
KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi
yang lebih sistematis," pungkas Jokowi. []