SANCAnews.id

Foto Ijazah Jokowi/Ist 

JAKARTA — Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 9 Desember 2024. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah melampirkan bukti tambahan guna melengkapi aduannya.

Rizal mengatakan TPUA terakhir kali memberikan bukti tambahan pada Maret lalu berdasarkan temuan Rismon Hasiholan Sianipar dan Roy Suryo. Keduanya merupakan tim ahli forensik digital dan ahli telematika yang membantu TPUA.

“Mungkin Senin atau Selasa, kami sudah bisa melangkah ke Bareskrim untuk menambah lagi bukti-bukti baru. Bukti-bukti baru hasil temuan selama kita berada di Universitas Gadjah Mada dan sekaligus ketika ke Solo tanggal 16 April kemarin,” kata Rizal, Sabtu (19/4/2025).

Salah satu bukti baru yang akan dilampirkan adalah perbandingan lembar pengesahan. Rizal mengatakan lembar pengesahan skripsi Jokowi tertulis tesis untuk gelar sarjana.

Padahal lembar pengesahan lain pada tahun terbit yang sama tertulis sarjana. “Enggak mungkin lah kalau tesis untuk sarjana. Itu misalnya, hari itu kita masukkan nanti ke Bareskrim juga sebagai bukti,” jelas Rizal.

Selain bukti baru, pihaknya juga memasukan bukti yang lama sehingga semakin banyak bukti untuk mendorong Bareskrim. Tim kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, belum merespons konfirmasi Tempo soal upaya hukum lebih lanjut terhadap penuding ijazah palsu Jokowi.

Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi sedang mengkaji untuk menguggat mereka yang telah menuding ijazah Jokowi palsu. Kendati sudah mengantongi beberapa nama yang potensial, tim kuasa hukum Jokowi masih enggan mengungkap identitas mereka.

"Sudah ada beberapa (nama), hanya kami belum berani buka sebelum kami ambil (langkah) ke polisi," kata salah satu kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, Selasa (15/4/2025).

Firmanto beralasan, saat ini pihaknya masih mengkaji bukti-bukti tudingan yang dilontarkan beberapa orang. Firman juga tak gamblang mengonfirmasi apakah mantan Dosen Universitas Mataram Rismon Hasiholan Sianipar akan turut digugat.

Rismon melalui unggahan video di YouTube menyebut ijazah Jokowi palsu setelah menganalisis lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi. Dia mengklaim nama-nama yang akan kemungkinan digugat itu akan diungkap dalam waktu dekat.  "Bisa pekan ini, bisa pekan depan, karena kami sedang mencermati beberapa hal," jelas Firman.

Firman meyakini tuduhan itu merupakan tudingan tidak berdasar karena Universitas Gadjah Mada telah mengonfirmasi bahwa ijazah Jokowi itu asli.

Apakah mereka sudah melihat langsung Ijazah Jokowi?

Pakar hukum alumni UGM tahun 1982, Lukman mempertanyakan apakah mereka menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu pernah melihat ijazah Jokowi langsung?

"Yang mengatakan ijazah jokowi palsu, saya bertanya apakah pernah yang mengatakan ijazah Jokowi palsu melihat ijazahnya Jokowi. Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu foto kopi ijazah jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah entah dari mana, saya neggak tahu tapi jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi," kata Lukman, praktisi hukum 30 tahun itu dalam sebuah diskusi yang gelar Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) belum lama ini.

Maka pertama, kata dia, bagaimana mungkin dapat mengatakan ijazah itu asli atau palsu itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi dan yang berangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia mempunyai ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di Pengadilan.

Namun menurut dia, jika kasus dugaan ijazah palsu Jokwoi digugat ke Pengadilan lagi, maka akan mentok jika penguggat tidak mempunyai bukti yang kuat.

"Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau anda-anda mengguggat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, berapa puluh kalipun akan mentok karena anda-anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak," jelasnya.

Kalau ada, baru dilihat palsu atau tidak sehingga Tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama disaksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di Pengadilan.

"Tapi kan itu saran saya ini sudah diterima baik disini ya udah kita terima apa hasilnya dulu di sini nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dirubah konstruksi hukumnya. Silakan dibuat yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini baik menyangku pidana maupun perdata itu bisa didiskusikan lebih lanjut," demikian Lukman.

Alasan Jokowi tak tunjukkan ijazanya

Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menyatakan alasan tidak menunjukkan ijazahnya kepada perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang datang menemuinya di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 16 April 2025.

Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menegaskan tidak ada kewajiban baginya untuk menunjukkan ijazah miliknya.

“Ya Alhamdulillah (perwakilan TPUA) sudah saya terima tadi di dalam rumah. Karena apapun beliau-beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik," ujar Jokowi ketika ditemui wartawan di Solo pada 16 April 2025 lalu.

Jokowi membenarkan perwakilan TPUA itu memintanya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Namun, ia mengatakan tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan itu. "Mereka meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka,” katanya.

Ia juga menegaskan tidak ada kewenangan mereka mengatur dirinya untuk menunjukkan ijazah asli yang dimilikinya. “Saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM (Universitas Gadjah Mada) juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas,” kata Jokowi.

Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah saat ditemui wartawan di lokasi yang sama seusai pertemuan dengan Jokowi mengkonfirmasi hal itu. Ia menyebutkan tujuan kedatangan mereka ke kediaman Jokowi itu selain untuk bersilaturahmi dalam suasana Hari Raya Idul Fitri seperti warga yang lain, juga berhubungan dengan ijazah Jokowi.

"Selain silaturahmi, kami juga ingin mendapatkan informasi, klarifikasi, bahkan kalau bisa verifikasi yang berhubungan dengan ijazah Pak Jokowi. Kami sudah menyampaikan, tapi nampaknya beliau tidak berkenan untuk menunjukkan ijazah itu dan mengembalikan kepada proses hukum bahwa kalau diperintahkan oleh pengadilan akan ditunjukkan," kata Rizal.

Padahal, menurut Rizal, saat mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Selasa, 15 April 2025, UGM juga menyampaikan tidak bisa menunjukkan karena hanya bisa ditunjukkan oleh pemiliknya. Sedangkan ketika mendatangi pemilik, kata dia, pemilik juga tidak menunjukkan ijazah dan mengembalikan kepada proses pengadilan.

"Untuk pengadilan kami juga pernah melakukan dan ternyata pengadilan tidak pernah memerintahkan bahkan sebelum sampai pada pokok perkara ternyata pengadilan tidak berwenang. Kalau seperti ini kemana lagi kami harus meminta dasar pembuktian itu," ungkap Rizal.

Disinggung mengenai pernyataan kuasa hukum Jokowi yang mengatakan akan menunjukkan ijazah tersebut saat sidang di pengadilan, Rizal mengaku lebih puas jika bisa menanyakannya langsung kepada yang bersangkutan kebenarannya.

“Saya kira kita ingin tanya langsung kepada Pak Jokowi benar enggak begitu. Karena di pengadilan sudah berulang-ulang kita melakukan hal itu dan tidak ditunjukkan juga, itu masalahnya. Sehingga diharapkan kalau sekarang syukur-syukur, sudahlah Pak Jokowi tunjukkan saja,” katanya.

Ia juga menegaskan belum puas dengan penjelasan yang didapatkannya dari pihak UGM sehari sebelumnya.  “UGM sudah menyampaikan hanya UGM justru katanya kalau soal ijazah bukan urusan UGM karena kewenangan itu pada pribadi masing-masing yang sudah diberikan ijazahnya. UGM hanya soal dokumen-dokumen saja, maka dari itu perlu verifikasi lagi karena selama ini hanya informasi, klarifikasi juga belum ada,” kata Rizal. (monitor)

Presiden Prabowo Subianto/Net 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak perlu ragu untuk reshuffle kabinet. Penyegaran jajaran menteri merupakan langkah penting untuk memperkuat arah pemerintahan baru.

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kabinet Prabowo masih banyak diisi tokoh lama era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

"Kita melihat karakter Presiden Prabowo jujur menerima fakta bahwa dia memang memperoleh limpahan elektabilitas dari Jokowi, sehingga ragu-ragu untuk mereshuffle kabinetnya," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 18 April 2025.

Menurutnya, kondisi politik dan ekonomi saat ini sudah jauh berbeda dibanding ketika Prabowo pertama kali membentuk kabinetnya. Karena itu, penyegaran jajaran menteri dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat arah baru pemerintahan.

“Pak Prabowo jujur menerima bahwa ia mendapatkan limpahan elektabilitas dari Presiden Jokowi. Tapi justru karena itu, dia terlihat ragu untuk segera mereshuffle kabinet,” ujar Rocky dalam kanal YouTube-nya, Jumat (18/4).

Di tengah situasi global dan perang tarif AS-China, pemerintahan Prabowo memerlukan tim yang solid, visioner, dan sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan barunya yang lebih populis dan berpihak pada rakyat.

"Jadi sebetulnya ada alasan secara radikal Prabowo merevisi kabinetnya," tegas dosen ilmu filsafat itu.

Rocky menyebut Prabowo terlalu permisif terhadap kelompok yang kerap disorot publik sebagai “kawanan Mulyono”, istilah yang beredar di kalangan netizen untuk menyindir elite-elite lama yang dianggap oportunis.

Jika Prabowo ingin benar-benar tampil otentik dan menjalankan mandat rakyat dengan efektif, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan mereka yang hanya menjadi beban politik.

“Isi kabinet Pak Prabowo mayoritas masih berasal atau terbawa masuk dalam situasi yang dari awal harusnya bisa dipisahkan tetapi itu tidak terjadi," pungkas Rocky. (rmol)

Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Net 

 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu segera merombak Kabinet Merah Putih. Selain untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, perombakan tersebut juga diperlukan untuk memastikan tidak ada menteri titipan dari rezim sebelumnya.

Pengamat Citra Institute, Efriza, menilai pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar isu. Hal itu sangat terasa saat sejumlah menteri mendatangi rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada Jumat, 11 April 2025.

Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dengan gamblang menyebut Jokowi sebagai "bos", meski kini mereka berada di bawah pemerintahan Prabowo.

"Terdapat menteri-menteri pilihan Jokowi yang masih menjabat di pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka akan merecoki soliditas pemerintahan (jika tidak di-reshuffle)," ujar Efriza kepada RMOL, Kamis, 17 April 2025.

Menurut Efriza, menteri yang masih menjadi loyalis Jokowi perlu diganti agar pemerintahan Prabowo-Gibran terbebas dari intervensi.

"Reshuffle menjadi keharusan untuk menunjukkan pengaruh Jokowi sudah menyusut. Sasarannya ya menteri-menteri yang menunjukkan sikap loyal kepada Jokowi dan tak ada prestasi di kinerjanya," tutup Efriza. (*)

Dua foto Jokowi dengan gelar yang berbeda 

JAKARTA — Dunia media sosial kembali diramaikan dengan isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini potret lawas Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Solo menjadi sorotan publik karena memiliki gelar yang berbeda dari yang selama ini dikenal.

Dalam unggahan akun X (dulu Twitter) @DonQuarco pada 25 Desember 2024, terlihat foto kunjungan Jokowi ke PT Sritex Sukoharjo. Foto tersebut bertanggal 20 September 2006 dan di bagian bawahnya tertulis keterangan, “Kunjungan Walikota Solo Drs. Jokowi Widodo.”

Yang menjadi perhatian publik adalah gelar "Drs." (doktorandus) yang tercantum dalam keterangan foto tersebut. Pasalnya, saat maju dalam Pilpres, Jokowi dikenal dengan gelar “Ir.” (insinyur), lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Perbedaan ini pun kembali memantik keraguan dan spekulasi tentang keaslian ijazah Jokowi. Menanggapi polemik yang kian berkembang, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, ikut menyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi, bukan sikap yang salah. Sebab, hal itu dimuat dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Ndak salah (jika publik ingin melihat ijazah Jokowi), karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," kata Mahfud di tayangan YouTube Mahfud MD Official dalam program Terus Terang, Selasa (15/4/2025).

Namun, apabila Jokowi tak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat pengadilan.

"Kalau tidak mau buka, ada pengadilan yang namanya Komisi Informasi."

"Itu dia bisa mengadili, semacam peradilan yang keputusannya mengikat. (Kalau keputusannya) harus dibuka ya buka. Nanti dibuka saja di KPU, dulu daftar pertama (sebagai kepala daerah) kan di Solo, ketika namanya masih Drs. Joko Widodo sesudah jadi presiden itu ada ijazahnya lagi menjadi Ir. Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik," ujar Mahfud. (fajar)

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina diduga melakukan intimidasi terhadap peserta aksi yang menuntut keabsahan ijazah Jokowi. (Sumber: X@MasBRO_back) 

JAKARTA — Peristiwa dugaan intimidasi terhadap massa aksi yang menuntut pengusutan keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan publik di media sosial.

Dalam unggahan viral di platform X, terlihat seorang pria diduga Silfester Matutina, sosok yang dikenal sebagai relawan pendukung Jokowi, berada di lokasi aksi.

Unggahan yang dibagikan akun X @Sandika_Noor memperlihatkan gambar seorang pria berjaket merah, diduga Matutina, tengah berinteraksi dengan seorang pengunjuk rasa.

Dalam keterangan gambar, tertulis, "DIDUGA TERJADI INTIMIDASI TERHADAP MASA AKSI USUT IJASAH JOKOWI," diikuti dengan komentar bernada sindiran, "Mukanya kayak yg pernah masuk tipi yaa?." Unggahan tersebut telah dilihat ribuan kali dan memicu berbagai tanggapan dari warganet.

Silfester Matutina terlihat mendekati kerumunan massa. Ia terlihat tidak berbicara dan tiba-tiba kemudian menarik ikat kepala yang ada pada seorang massa aksi.

Netizen pun berbondong mengunggah ulang rekaman video yang berisi dugaan intimidasi Silfester Matutina itu.

Terpantau pula netizen dengan nama akun @MasBRO_back turut mengunggah video tersebut.

"Terjadi Intimidasi terhadap Massa aksi damai yang menuntut #UsutIjazahJokowi," tulis @MasBRO_back di platform X.

Diketahui, belum lama ini tuntutan terhadap keabsahan ijazah dan skripsi Jokowi mencuat.

Laporan juga menyebutkan bahwa kediaman Jokowi di Solo sempat dijaga ketat oleh kepolisian untuk meredam massa yang berkumpul menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya.

Kontroversi ini berawal dari tuduhan yang kembali mencuat pada Maret 2025, ketika mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, meragukan keaslian ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM.

Dalam analisisnya, Rismon menyebut penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan lembar pengesahan Jokowi tidak sesuai dengan teknologi yang tersedia pada 1980-an, saat Jokowi lulus pada 1985. (poskota)