SANCAnews – Ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor
menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Subang, Jawa Barat, pada Senin
malam (10/5). Pemudik tersebut diketahui bertahan sejak pukul 09.00 WIB hingga
00.00 WIB.
Mereka menolak diputarbalikan petugas gabungan. Akibatnya,
terjadi kemacetan parah hingga mencapai 9 kilometer.
Bahkan, sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arus
untuk melewati pos penyekatan yang dijaga petugas gabungan dari unsur
kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.
Petugas gabungan yang jumlahnya terbatas akhirnya kalah kuat
dan membiarkan ribuan pemudik menerobos pos penyekatan.
"Kondisi ini menunjukan bahwa rakyat sudah tidak percaya
lagi dengan pemerintahnya, akibat ketidakkonsistenan pemerintah dalam
menerapkan pembatasan mobilisasi orang," tutur Ketua Nasional Relawan
Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, melalui siaran persnya, Selasa
(11/5).
Agung menilai, di satu sisi warganya sendiri dilarang mudik,
sementara sisi lainnya warga negara asing bebas masuk ke wilayah Indonesia
tanpa penyekatan.
Selain itu, suasana batin religi dalam mudik Lebaran yang
sudah menjadi tradisi ratusan tahun, masih sangat sulit dihambat dengan
pelarangan pemerintah.
Menurut Agung, seharusnya yang dilakukan pemerintah pusat
adalah bukan melarang mudik, namun memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan
atau prokes di seluruh wilayah NKRI yang menjadi titik arus mudik.
"Caranya dengan memaksimalkan kerja-kerja aparatur pemerintahan
daerah untuk melakukan kontrol pelaksanaan prokes 5 M dan 3 T di tempat-tempat
tinggal warga di kampung halamannya selama mudik," jelas Agung, dikutip
Kantor Berita RMOLJakarta.
Selain itu, pemerintah juga wajib memaksimalkan kapasitas dan
kemampuan fasilitas kesehatan di wilayah titik mudik warga.
Sehingga apabila terjadi temuan positif Covid-19 bisa
langsung diisolasi secara terpadu dan ditangani secara medis di fasilitas
kesehatan.
Sekarang ribuan orang telah berhasil mudik, tinggal nanti wilayah
yang menjadi titik balik pemudik harus bersiap untuk mengantisipasi agar tidak
terjadi ledakan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Pemerintah daerah yang menjadi tujuan balik mudik disarankan
memperkuat aparatur daerahnya untuk mendata berapa banyak warganya yang mudik.
Data ini penting agar pemerintah daerah yang menjadi tujuan
balik mudik bisa mengantisipasinya, yaitu dengan melakukan penambahan ruang
isolasi juga melakukan 3 T terhadap warganya balik mudik dengan valid.
Sehingga jika ada yang terpapar Covid-19 bisa langsung di isolasi mandiri, "Jika ini bisa dilakukan, kemungkinan ledakan Covid-19 bisa diredam," demikian Agung. []