Dittipidum Bareskrim Polri - STTB milik Jokowi
JAKARTA — Pernyataan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) yang menyebut ijazah mantan Presiden Joko Widodo
"identik" menuai kritik tajam dari masyarakat sipil, termasuk dokter
sekaligus aktivis publik, Tifauzia Tyassuma atau yang lebih dikenal dengan dr.
Tifa.
Dokter Tifa mempertanyakan transparansi dan integritas
konferensi pers yang digelar Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian
Republik Indonesia.
“Bareskrim tidak pernah menyatakan ijazah Jokowi asli. Yang
mereka gunakan hanyalah satu kata, yaitu identik,” kata Dr. Tifa pada Senin, 26
Mei 2025, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube DRTF Channel.
“Identik itu bukan asli, identik itu beda dengan otentik,”
tambahnya, menyindir penggunaan diksi oleh pihak kepolisian yang ia anggap
sebagai bentuk penghindaran terhadap tanggung jawab hukum dan sejarah.
Konferensi pers tersebut awalnya diharapkan menjadi penutup
dari polemik panjang seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi.
Namun, menurut Dr. Tifa, yang terjadi justru sebaliknya. Ia
menyebutnya sebagai “pertunjukan teater” dan “sandiwara negara”.
“Kenapa kita rakyat publik dibuat menjadi bodoh? Ketika
aparat negara hanya menyatakan identik tanpa menyatakan otentik atau asli, ini
adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab,” ujar Dr. Tifa.
Ia juga mempertanyakan mengapa yang ditampilkan dalam konferensi
pers hanya fotokopi dokumen, bukan ijazah asli. “Fotokopi bukanlah dokumen
hukum dan keraguan bukan klarifikasi,” katanya.
Kritik dari Mantan
Petinggi Polri
Dr. Tifa menyinggung suara-suara keraguan dari dua mantan
pejabat tinggi kepolisian, yakni Komjen (Purn) Ito Sumardi, mantan Kepala
Bareskrim, dan Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakapolri. Kedua tokoh itu, kata
Tifa, turut meragukan independensi proses klarifikasi yang dilakukan.
“Kalau mantan petinggi Polri sendiri sudah bersuara, siapa
yang masih bisa dipercaya bahwa ini proses yang independen dan profesional?”
ujarnya.
Dr. Tifa menegaskan bahwa pembuktian ijazah bukanlah perkara
rumit, apalagi jika memang dokumen tersebut benar adanya.
“Ijazah asli tidak butuh polisi untuk membuktikannya. Cukup
buka lemari, ambil map, dan tunjukkan di depan kamera,” katanya.
Tuntutan Publik akan
Transparansi
Menurut Dr. Tifa, rakyat berhak mendapatkan kejelasan, bukan
sekadar pernyataan diplomatis dari aparat negara.
Ia mendesak agar Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya
kepada publik secara langsung.
“Jawabannya harus datang dari mantan presiden itu sendiri, di
depan kamera dengan tangan yang gemetaran ataupun tidak,” tegasnya.
“Ijazah adalah legitimasi sejarah. Ini bukan soal gelar atau
administrasi, tapi soal keabsahan seorang kepala negara,” kata Dr. Tifa. (poskota)