SANCAnews.id

Kawasan Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilanda kebakaran pada Senin, 28 Juli 2025 petang/RMOL 

JAKARTA — Kebakaran hebat melanda beberapa bangunan di kawasan Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin, 28 Juli 2025 petang.

Kebakaran awalnya terjadi pada pukul 18.02 WIB.

Taman Puring sendiri dikenal sebagai kawasan pertokoan sepatu dan barang peralatan bangunan.

Kobaran api yang membumbung tinggi pun sempat memicu kepanikan warga serta pedagang di lokasi.

Apalagi Taman Puring berada persis di pinggir jalan arah Ciledug.

“Titik kenal (kebakaran) Pasar Taman Puring,” kata Kasubdin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda.

Sejauh ini, tim di lokasi masih berupaya untuk mengatasi api yang berstatus merah akibat dari potensi perambatan.

“Pengerahan awal enam unit (damkar),” ujarnya.

Sejauh ini, belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. (rmol)

BEM SI. (Antara) 

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Pusat menutup akses Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Gambir akibat adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Polisi mulai menutup jalan dari kawasan Patung Kuda menuju Gambir menggunakan pembatas jalan pada hari Senin, sekitar pukul 16.15 WIB.

Selain itu, petugas juga menggunakan pagar besi untuk memblokade jalan dan menghalau para pendemo agar tidak masuk ke kawasan Patung Kuda.

Bukan hanya pagar besi, petugas juga berbaris untuk menutup akses, agar mahasiswa yang datang tidak bisa menerobos dan hanya menggelar aksi di sekitar Jalan Merdeka Selatan.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.489 personel gabungan untuk mengamankan demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Monas.

"Mereka gabungan dari Polda Metro, Polres Metro dan Polsek jajaran," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Ia menjelaskan, para petugas tersebut disebar ke sejumlah titik strategis, khususnya di Silang Selatan Monas, guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas dan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi demo.

"Kami mengimbau kepada para orator agar tidak memprovokasi massa untuk melakukan tindakan anarkis," katanya.

Polisi juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk menghindari kawasan Silang Selatan Monas dan sekitarnya guna menghindari kepadatan lalu lintas.

Rekayasa arus kendaraan akan diberlakukan secara situasional jika terjadi lonjakan jumlah massa atau gangguan keamanan. (era.id)

Ahmad Khozinudin selaku kuasa hukum mantan Roy Suryo dan kawan-kawan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/7/2025). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA — Ahmad Khozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo dkk, terdakwa kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, khawatir kantor Polda Metro Jaya akan terbakar usai menyita ijazah Jokowi.

Dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025), ia mengaku pihaknya akan mengonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan ijazah asli Jokowi.

“Kami juga nanti akan mengkonfirmasi, memastikan, apakah benar ijazah Saudara Joko Widodo yang konon, kami sebut konon ya karena kami belum melihat langsung, yang konon ijazah itu sudah disita, baik SMAnya, juga S1 UGM-nya oleh penyidik Polda Metro Jaya,” ucapnya di Mapolda Metro Jaya, seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Ia menjelaskan, pihaknya akan meminta penyidik menunjukkan ijazah asli tersebut sebelum memulai pemeriksaan saksi yang rencananya dilakukan hari ini.

Nantinya, setelah penyidik menunjukkan ijazah yang disita tersebut, barulah pihaknya meyakini bahwa memang ada penyitaan.

“Dari situ baru kita bisa meyakini bahwa memang ijazah itu disita, tapi belum sampai tahap apakah itu asli atau tidak, karena  barang yang hanya dilihat sekilas belum tentu juga bisa kita simpulkan asli atau tidak.”

“Tapi bisa kita konfirmasi bahwa ijazah itu benar memang disita penyidik ketika ditunjukkan kepada saksi sebelum diperiksa,” imbuhnya.

Ia kemudian mengimbau agar penyitaan ijazah di Polda Metro Jaya tersebut dikawal bersama. Sebab,ia khawatir ruangan Polda Metro Jaya kebakaran setelah penyitaan ijazah Jokowi.

“Saya juga mengimbau, mari kita jaga-jaga Polda Metro Jaya, karena kabar tentang ijazah Saudara Joko Widodo yang sudah disita di Polda Metro Jaya harus kita kawal bersama. Kenapa? Karena banyak kasus sedang menangani perkara besar akhirnya terjadi kebakaran,” bebernya.

“Misalnya di Kejaksaan Agung sedang menangani kasus besar, kantornya kebakaran. Kami khawatir, nanti nangani ijazah palsu Saudara Jokowi, ijazahnya disita Polda Metro Jaya, lalu ruang Polda Metro Jaya kebakaran, lalu nggak bisa dilanjutkan karena barang bukti hilang. Karena apa? Kebakaran. Lalu ambyar.”

Menurutnya, semua pihak harus memastikan kasus ijazah ini bisa terungkap, karena hal itu berkaitan dengan legacy Bangsa Indonesia yang akan diwariskan kepada anak cucu.

“Kita tidak sedang bicara kita pada hari ini, tapi kita bicara Indonesia di masa depan, kita bicara legacy, warisan Indonesia ini untuk masa yang akan datang, untuk anak cucu generasi selanjutnya.” (kompas)

Jokowi-Ijazah 

JAKARTA — Persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau yang dikenal Jokowi, bukan lagi dianggap persoalan hukum, melainkan telah menjadi skandal yang melibatkan banyak pihak

Hal itu disampaikan Koordinator Kelompok Aktivis 98 (Siaga), Hasanuddin, menanggapi polemik ijazah palsu Jokowi yang kian memanas.

Awalnya, Hasanuddin menyoroti pernyataan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sofian Effendi, yang menyebut Jokowi tidak lulus ujian sarjana, meski pernyataan tersebut telah dicabut dan permintaan maaf telah disampaikan.

"Dari peristiwa ini, muncul spekulasi dugaan adanya tekanan dari pihak tertentu. Terhadap peristiwa ini kami berpendapat bahwa persoalan kejelasan ijazah Joko Widodo bukanlah semata aspek hukum atau kasus kriminal, melainkan sudah menjadi skandal yang melibatkan banyak pihak," kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 27 Juli 2025.

Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal dimaksud adalah institusi negara, pendidikan, penyelenggara pemilu, dan tokoh nasional.

"Yang menyangkut reputasi, integritas, etika dan kepercayaan publik, dengan melibatkan juga dugaan adanya motif politik dan sensasi media yang sangat kuat. Skandal ini menurut kami, bisa saja dilakukan Joko Widodo atau sebaliknya pihak lain yang mempersoalkan," terang Hasanuddin.

Hasanuddin menilai, persoalan ijazah Jokowi disebut skandal dikarenakan dinamika dan faktanya yang berubah-ubah, namun kegaduhannya konsisten dengan melibatkan persepsi publik dan banyak tokoh penting.

"Ini lebih banyak menimbulkan kontroversi daripada hasil hukum yang jelas dan berpotensi mendelegitimasi institusi penegak hukum dan pendidikan," pungkas Hasanuddin. (**)

Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (9/1/2025), bertolak ke Kuala Lumpur untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim 

JAKARTA — Perdana Menteri Malaysia menghadapi demonstrasi besar-besaran dari rakyatnya di seluruh negeri. Sikap Anwar dalam menghadapi demonstrasi ini sangat ramah. Ia bahkan mengungkapkan perasaannya tentang protes tersebut dengan bahasa yang santun.

Berikut petikan tulisannya dikutip dari akun media sosial resmi Anwar Ibrahim:

Saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua petugas pasukan keselamatan; dari polis, bomba, pasukan perubatan dan sukarelawan yang telah bertugas dengan ketangkasan, disiplin dan dedikasi yang tinggi menjamin keselamatan dan ketenteraman awam serta memastikan kelancaran acara himpunan yang berlangsung hari ini.

Kepada saudara saudari yang hadir—sama ada yang menyuarakan pandangan, menyatakan solidariti, mahupun yang datang dari jauh—saya ucapkan selamat berpulang ke destinasi masing-masing. Semoga perjalanan kalian dipermudah dan dilindungi.

Justeru, sebagai Perdana Menteri, saya kekal dan konsisten berpegang pada prinsip yang demokratik yakni kebebasan bersuara dan menyatakan kritikan. Kritikan dan perbedaan pandangan tidak seharusnya dilihat dari lensa permusuhan, malah ia harus terus bercambah dan subur mekar menjadi denyut nadi negara bangsa yang matang, progresif dan berdaulat. Yang penting, ia harus berjalan dengan tertib, aman dan dalam semangat cintakan tanah air.

Prinsip yang sama telah kami semangati melalui Sesi Pertanyaan Perdana Menteri (Prime Minister’s Question Time, PMQT) di Parlimen di mana Ahli-ahli Parlimen bebas bertanyakan terus apa sahaja soalan, mengangkat bangkangan kepada saya selaku Perdana Menteri secara terus. Mohon kalian terus desak Ahli-ahli Parlimen untuk terus hadir dan aktif mengambil bahagian di semua sesi, terutamanya sesi PMQT.

Lantas, saya undang semua untuk terus berdialog dan berwacana, mencari titik temu, melakar serta membina negara ini bersama, tidak sekadar di jalanan, tetapi bangkit telaah, menggapai dan menguasai lapangan-lapangan baharu agar negara ini dilonjak ke depan secara mantap dan bertenaga.

Dan andai kalian berkesempatan lagi di masa hadapan, jangan lupa untuk kembali ke Kuala Lumpur. Mercu-mercu tanda bersejarah di sekitar ibu kota, termasuk Bangunan Sultan Abdul Samad di Dataran Merdeka, kini sedang dalam rencana pemuliharaan secara besar-besaran agar kita dapat tingkatkan pelancongan dan mendukung ekonomi di sekitar ibu kota yang sarat nilai sejarah, harapan dan semangat nasional, terutamanya bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 kelak dan pelbagai aktiviti menarik menanti, Insya-Allah.

Tulisan Anwar Ibrahim tersebut mendapat tanggapan positif dari rakyat Malaysia yang mengikuti akun pribadinya. Bukan hanya warga Malaysia, di Indonesia, sejumlah warganet +62 bahkan turut memuji sikap Perdana Menteri Malaysia itu.

"Tidak pernah saya temukan ada Pemimpin seperti Anwar Ibrahim walau didemo besar2an, didesak mundur. Tapi tetap santai, santun dan menampakkan sisi intelektual dan kedewasaannya… Sukses DSAI…!," tulis seorang dosen di Sulsel sembari membagikan tulisan Anwar Ibrahim

Ada pula netizen Indonesia yang membandingkan dengan sikap Prabowo terkait demo Indonesia gelap.

"Seorang pemimpin tersenyum dan berkata: “Terima kasih, selamat pulang, semoga dilindungi.” Salute!🫡 Di negeri lain, suara yang sama bisa disebut gaduh, bahkan dianggap mengganggu kemajuan. Demokrasi bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang tetap tenang saat didebat," tulis warganet di X.

Seperti diketahui, baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menuding bahwa gerakan demonstrasi Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu ada aktor di belakangnya. Ia mengatakan bahwa para koruptor yang berada di balik gerakan demonstrasi tersebut pada Minggu, (20/7/2025).

“Rakyat Indonesia menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa yang tidak benar. Memang ada usaha tadi, memiliki teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pinter, berperan sebagai pemimpin, tetapi yang disebarkan adalah pesimisme,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan rekayasa. Ia mengungkapkan bahwa selalu ada pihak yang ingin membuat Indonesia gaduh.

“Indonesia gelap, kabur aja deh. Kabur aja lu. Emang gampang lu di situ, di luar negeri? Di mana lu? Lu dikejar-kejar di situ lu,” ujarnya.

Ia juga menyinggung bahwa gerakan itu merupakan aksi yang didalangi oleh koruptor. Prabowo menegaskan Indonesia cerah dan tidak ada kegelapan serta memiliki kekayaan yang besar.

Terkait pernyataan itu, Amnesty International Indonesia (AII) mengkritik Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut gerakan masyarakat sipil seperti demo Indonesia Gelap dan tagar #KaburAjaDulu direkayasa dan dibiayai koruptor.

Amnesty menilai langkah Prabowo itu mirip dengan yang kerap dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendegradasi kebebasan berekspresi untuk menyuarakan hak. Menurut Amnesty pernyataan dari kepala negara cum kepala pemerintahan RI itu adalah klaim yang tak berdasar. Amnesty mengatakan pernyataan tersebut merupakan bentuk delegitimasi terhadap gerakan masyarakat sipil. 

"Pernyataan Presiden tersebut jelas merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai," ujar Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena melalui keterangan tertulisnya, pada Senin (21/7/2025).

"Ini adalah upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan klaim yang tidak berdasar ke publik luas. Apa yang dikatakan oleh Prabowo tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Dia juga bilang, "Taktik seperti ini mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar tentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka."

Dalam catatan Amnesty International Indonesia, apa yang disampaikan Prabowo akhir pekan lalu bukan kali menyudutkan suara-suara kritis dari masyarakat.

"Sebelumnya Prabowo juga menyerang kredibilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan," katanya.

Menurut pihaknya, Alih-alih mendengar dan menanggapi substansi kritik dari rakyat, Prabowo selaku presiden justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya.

"Sikap presiden yang terus-menerus mengarahkan tudingan kepada LSM, aktivis, dan gerakan sipil justru dapat mendelegitimasi kritik dan keresahan masyarakat atas kondisi sosial dan kebijakan pemerintah," ucap Wirya.

"Ini menciptakan narasi yang berbahaya, seolah-olah siapa pun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor. Ini adalah retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik," sambungnya.

Atas dasar itu, Amnesty International Indonesia meminta Prabowo untuk berhenti melontarkan klaim yang tidak berdasar merespons gerakan masyarakat sipil, serta menjamin dan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dan damai di Indonesia. (fajar)

Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo saat hadir di acara reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM/Net 

JAKARTA — Reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan '80 yang turut dihadiri mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi dinilai bagai drama dan sinetron belaka.

Demikian disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi kehadiran Jokowi di acara reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM, Sabtu, 26 Juli 2025.

"Reuni ala Jokowi yang diklaim bersama angkatan 80 alumni UGM terlihat seperti sandiwara dan sinetron belaka. Rakyat semakin mencibir dengan kejujuran Joko Widodo. Dia mencoba bela diri sebagai alumni UGM dengan alumni tersebut. Tetapi rakyat semakin tidak percaya cara bela dirinya itu," kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 27 Juli 2025.

Menurut Muslim, rakyat tidak membutuhkan pengakuan orang-orang yang hadir di acara dimaksud. Yang dibutuhkan rakyat adalah Jokowi menunjukkan ijazah aslinya.

"Orang-orang berkaos biru dan bertopi merah yang klaim sebagai angkatan 80 ada di mana di saat Relagama (Reuni lintas angkatan UGM) lakukan protes ke Jokowi dan UGM di kampus Bulak Sumur beberapa waktu lalu? Kalaulah benar mereka bersama Jokowi tahun 80, kenapa tidak muncul?" heran Muslim.

Muslim menilai, karena Jokowi tidak dapat menunjukkan ke publik keaslian ijazahnya, maka acara reuni angkatan 80 UGM semakin tidak dipercaya publik.

"Publik pasti bilang, diminta tunjukkan ijazah aslinya malah reuni angkatan 80-an yang dibawa. Argumen sosiologis dan mencoba membangun legitimasi sosial yang nggak nyambung alias jaka sembung bawa golok. Publik minta apa Jokowi bawa apa," tegas Muslim.

"Bisa jadi acara reuni itu akibat Jokowi frustasi karena tidak menemukan alat bukti yang sah dan legal apa pun atas klaim dirinya bersekolah dengan ijazah asli yang dimilikinya. Atau bisa jadi, Jokowi telah kehabisan alat bukti karena tidak sanggup membuktikan ijazah aslinya," sambung Muslim menutup. (rmol)

Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo/Net 

JAKARTA — Pernyataan mantan Presiden ke-7, Joko Widodo, yang menuduh pihak-pihak tertentu mempermainkan isu dugaan ijazah palsu yang dimilikinya sangat tidak etis.

Menurut M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jokowi, sebagai mantan presiden, tampaknya hanya mencoba mengarang tuduhan tersebut.

Apalagi, kata dia, kasus ijazah palsu yang menjeratnya belum tuntas karena Jokowi belum memperlihatkan ijazah asli ke publik.

“Jadi, statemen Jokowi ada orang besar dibalik ijazah palsu dan pemakzulan Gibran dapat menimbulkan saling mencurigai di tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat menambah kegaduhan dalam politik nasional,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu 26 Juli 2025.

Atas dasar itu, Jamiluddin menilai, pernyataan Jokowi itu sangat tidak etis dan tidak bersikap layaknya seorang negarawan. Pernyataan demikian sungguh tidak seharusnya keluar dari seorang mantan presiden.

“Karena itu, lebih bijak bila Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membackup tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP ini.

Padahal dengan cara itu, kata Jamiluddin, Jokowi bisa meredam isu ijazah palsu yang dikeluhkannya tersebut.

“Masyarakat tidak liar dalam mempersepsi statemen Jokowi. Cara ini lebih elegan dan jauh dari kegaduhan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menduga ada agenda politik besar di balik isu pemakzulan anaknya dan ijazah palsu dirinya.

“Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade, yang buat saya, ya biasa-biasa aja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Senin 14 Juli 2025.

Namun demikian, Jokowi menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus ijazah palsu pada proses penyidikan yang berjalan.

 “Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” kata Jokowi. (rmol)

Momen wawancara Kasmudjo dengan Rismon Sianipar, di mana ia membantah pernah jadi dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Jokowi pada Sabtu, 14 Juni 2025. /Tangkapan layar YouTube/@BaligeAcademy/

SLEMAN — Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang dikenal Jokowi menyatakan, dirinya akan selalu menganggap Kasmudjo sebagai sosok dosen pembimbingnya.

"Lho, kok, boleh, katanya bukan dosen pembimbing [skripsi]. Sampai kapan pun saya akan menyampaikan Pak Ir. Kasmudjo itu dosen pembimbing saya," kata Jokowi saat acara reuni Fakultas Kehutanan UGM angkatan '80 di Sleman, DIY, Sabtu (26/7).

Sebagai informasi, Kasmudjo merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi semasa berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM dari masuk 1980 hingga lulus 1985.

Kasmudjo beberapa waktu lalu telah mengonfirmasi bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi Jokowi. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta juga menyebut Kasmudjo sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi.

Jokowi juga mengungkapkan alasan dirinya memandang Kasmudjo sebagai dosen pembimbing. Jokowi mengungkit Kasmudjo yang meluangkan waktu memberikan solusi ketika ia berulangkali menjumpai kendala dalam dunia industri kayu selepas lulus kuliah.

"Setelah lulus pun Pak Kasmudjo masih datang ke pabrik saya, empat kali seingat saya," bebernya.

"Saya ada masalah dengan pengeringan kayu, saya ada masalah dengan insect yang ada di kayu, dan saya ada masalah dengan finishing, beliau mementori bagian produksi pabrik yang saya miliki," lanjut dia.

Jokowi pun terlihat bingung ketika ia mampir ke kediaman Kasmudjo belum lama ini dan diadukan atas tuduhan pembohongan publik karena menyebut sosok mentornya itu sebagai dosen pembimbing.

Aduan itu merujuk pada pengaduan yang dibuat oleh ahli digital forensik, Rismon Sianipar ke Polda DIY belum lama ini.

"Katanya pembohongan publik. Lho, dosen dosen saya," kata Jokowi.

"Ini dosen pembimbing saya. Tapi, ya, itulah yang namanya politik. Ini politik," pungkasnya. (cnni)

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono/Ist 

JAKARTA — Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menambah dana operasional RT/RW tahap I sebesar 25 persen.

Rencananya, anggaran operasional tambahan tersebut akan mulai dicairkan pada Oktober 2025. Menurut Mujiyono, usulan penambahan dana operasional tersebut sudah lama disuarakan oleh para legislator.

Mengingat pentingnya peran RT dan RW dalam menyediakan layanan publik, Mujiyono menyatakan bahwa peningkatan dana operasional RT dan RW harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Dengan demikian, layanan publik dapat diberikan secara optimal.

“RT dan RW perlu lebih aktif melayani warga,” kata politisi Partai Demokrat itu.

“Membantu urusan administrasi, menjaga lingkungan, dan cepat tanggap terhadap masalah sosial,” tambah Mujiyono.

Selain itu, Mujiyono mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta membina dan mengawasi RT dan RW di masing-masing kelurahan.

Saat ini, pengurus RT menerima dana operasional sebesar Rp2.000.000, sedangkan RW mendapat Rp2.500.000 per bulan.

Besaran ini sesuai Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 587 Tahun 2022 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW.

Dengan kenaikan 25 persen pada Oktober mendatang, nilai itu akan menjadi Rp2.500.000 untuk RT dan Rp3.125.000 untuk RW. (rmol)

Jokowi tampil beda dengan kemeja putih di antara para alumni lain dengan seragam biru saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM, Sabtu (26/7/2025). (Foto: iNews) 

JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025). Dalam acara yang penuh nostalgia ini, penampilan Jokowi mencuri perhatian dengan tampil beda.

Sebab Jokowi menjadi satu-satunya peserta reuni UGM yang tidak mengenakan seragam biru seperti alumni lainnya. Dia memilih tampil sederhana dengan kemeja putih dan celana hitam, berbeda dari puluhan peserta yang kompak memakai kaos biru dengan aksen merah.

Saat tiba di lokasi acara, Jokowi langsung disambut hangat panitia dan para alumni. Dia datang didampingi sang istri, Iriana Jokowi, yang tampil anggun mengenakan kebaya bernuansa cerah.

Setelah tiba, Jokowi diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan singkat di hadapan para alumni. Berdasarkan pantauan, Jokowi tampak memberikan sambutan sekitar 10 menit.

Dalam sambutannya, Jokowi sempat melontarkan candaannya dengan alumni UGM terkait ijazah palsu. Mendengar hal itu, tampak para alumni UGM yang langsung ikut tertawa.

Seusai memberikan sambutan, dia langsung dikerubungi oleh rekan-rekan seangkatan untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Setelah sesi foto, Jokowi diarahkan untuk duduk di kursi barisan depan bersama sejumlah alumni lainnya. Suasana santai tampak tercipta saat Jokowi terlihat berbincang akrab dengan rekan-rekan seangkatannya, sementara beberapa alumni berdiri di sekitarnya untuk mengabadikan momen tersebut.

Reuni ini menjadi bagian dari pertemuan lintas alumni Fakultas Kehutanan UGM yang disebut Spirit 80, diikuti puluhan peserta dan sejumlah tokoh kampus seperti Dekan, Sekretaris UGM, dan Wakil Rektor (inews)

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan mantan Presiden ke-7 RI Joko 

JAKARTA — Pegiat media sosialosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertanyakan langkah penyidik Polda Metro Jaya yang memeriksa ulang gelar Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, di laboratorium forensik.

"Berarti pemeriksaan Labfor yang sudah dilaporkan Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 terhadap ijazah itu salah? Tidak akurat?" tanya Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu 26 Juli 2025.

Lantas apakah ijazah pembandingnya juga sama seperti pemeriksaan awal oleh Bareskrim Polri?

"Kalau iya, percuma saja! Nanti Bareskrim akan lagi-lagi mengumumkan ijazah itu identik!" kata Dokter Tifa.

Menurut Dokter Tifa, apabila negara ini memang menginginkan keadilan ditegakkan, dan kebenaran dijunjung, maka Labfor harus juga bersedia agar ijazah itu diperiksa oleh pakar informatika, multimedia, dan telematika Roy Suryo dan ahli forensik digital Rismon Sianipar.

"Keduanya sering kali menjadi Saksi Ahli perkara-perkara besar yang pelik dan rumit, seperti kasus Kopi Sianida, KM 50, Vina Cirebon, dll," saran Dokter Tifa.

"Bukankah sepatutnya Puslabfor membutuhkan expertise mereka?" sambungnya.

Polda Metro Jaya menyita ijazah Jokowi terkait kasus tudingan ijazah palsu. Ijazah tersebut merupakan ijazah SMA dan ijazah S-1 milik Jokowi.

"Bahwa benar penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S-1 dan SMA," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis 24 Juli 2025.

Ade Ary mengatakan ijazah tersebut akan diteliti laboratorium forensik. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman.

"(Penyitaan ijazah) untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan," kata Ade.

Jokowi sendiri sudah diperiksa terkait tudingan ijazah palsu di Mapolresta Solo, Kamis 23 Juli 2025. Jokowi diperiksa selama tiga jam lamanya dengan total 45 pertanyaan. Jokowi menyebutkan ijazah asli SMA dan S-1-nya disita.

Diketahui, Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah dilakukan gelar perkara, laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Total ada empat laporan serupa yang naik ke tahap penyidikan, sementara dua laporan lainnya dicabut. (rmol)

Habib Rizieq Shihab menyampaikan sambutan saat mengikuti reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) 

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menyoroti insiden yang terjadi saat pengajian Akbar Muhammad Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Rabu (23 Juli 2025).

"Meminta diselesaikan dengan penegakan hukum dan damai," ujar Cholil di X @cholilnafis (25/7/2025).

Dikatakan penulis buku Fikih keluarga ini, dugaan pidananya mesti diberikan proses hukum. Adapun kegiatan pengajiannya harus diberikan perlindungan.

"Ditindak pelanggar hukumnya dan lindungi semua kegiatan dakwah. Pemerintah dan aparat sebagai penengah dari perpecahan masyarakat," imbuhnya.

Agar tercipta lingkungan yang tenteram, Cholil mengajak semua pihak untuk menjaga diri dan saling menghormati satu sama lain.

"Mari masing-masing kita menahan diri dan jaga perdamaian dan persatuan," tandasnya.

Sebelumnya, Polda Jawa Tengah (Jateng) mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, pascabentrakan ormas di Pemalang Rabu malam (23/7/2025) lalu.

Imbauan itu mengingat pihak kepolisian Jawa Barat saat ini masih melakukan penyilidikan atas insiden tersebut. Kendati begitu, pihak kepolisian memastikan situasi sudah terkendali.

"Situasi di lapangan sudah dapat dikendalikan. Kami minta masyarakat tidak menyebarkan kabar simpang siur yang bisa memperkeruh keadaan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto dilansir jpnn, Jumat (25/7/2025).

Polda Jateng sendiri diketahui hingga saat ini masih menelusuri pemicu bentrokan antara dua ormas saat pengajian bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

Dua ormas yang terlibat dalam insiden tersebut adalah Front Persaudaraan Islam (FPI) dan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS).

Pengajian itu diketahui menghadirkan tokoh FPI Muhammad Rizieq Shihab. "Masih proses pendataan dan penyelidikan. Kami bekerja sama dengan Polres Pemalang untuk menelusuri secara detail peristiwa yang terjadi," ucap Artanto. (fajar)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad/RMOL 

JAKARTA — Pimpinan DPR telah memerintahkan komisi terkait, dalam hal ini Komisi I DPR, untuk segera menangani kontroversi seputar transfer data ke Amerika Serikat dalam perjanjian perdagangan terbaru dengan Indonesia.

“Kami sudah minta kepada Komisi I untuk secepatnya kalau perlu dalam masa reses ini untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025.

Dasco berharap komunikasi Komisi I dan kementerian terkait bisa membuat polemik transfer data menjadi jelas.

“Berdialog mendatangi atau kemudian mengundang agar hal-hal yang disampaikan mengenai data-data itu juga bisa lebih jelas,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Dasco enggan berspekulasi mengenai polemik transfer data AS tersebut.

“Justru kita belum bisa menyikapi karena kita juga pengen lihat yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa dan yang sekarang seperti apa,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, transfer data yang diberikan kepada Amerika Serikat (AS) merupakan data komersial, bukan data pribadi.

Hal tersebut disampaikan Jurubicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto merespons polemik kesepakatan dagang baru yang menghapus hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital dengan AS.

"Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra Iainnya terfokus pada data-data komersial, bukan untuk data personal dan data yang bersifat strategis," kata Haryo dalam keterangan tertulis, Rabu 23 Juli 2025. (rmol)

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com 

SEMARANG — Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jateng) mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, menyusul bentrokan antar ormas di Pemalang Rabu malam (23/7) lalu.

Permintaan ini muncul karena Kepolisian Daerah Jawa Barat masih menyelidiki insiden tersebut. Namun, polisi memastikan situasi terkendali.

"Situasi di lapangan sudah dapat dikendalikan. Kami minta masyarakat tidak menyebarkan kabar simpang siur yang bisa memperkeruh keadaan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto dilansir jpnn, Jumat (25/7).

Polda Jateng sendiri diketahui hingga saat ini masih menelusuri pemicu bentrokan antara dua ormas saat pengajian bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

Dua ormas yang terlibat dalam insiden tersebut adalah Front Persaudaraan Islam (FPI) dan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS).

Pengajian itu diketahui menghadirkan tokoh FPI Muhammad Rizieq Shihab. "Masih proses pendataan dan penyelidikan. Kami bekerja sama dengan Polres Pemalang untuk menelusuri secara detail peristiwa yang terjadi," ujar Artanto.

Kericuhan itu sendiri belakangan diketahui mengakibatkan sebanyak 15 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Dari jumlah itu, empat di antaranya merupakan anggota kepolisian yang saat itu bertugas mengamankan acara.

"Empat anggota kepolisian terluka, tetapi semuanya hanya luka ringan dan menjalani rawat jalan," kata Kombes Artanto.

Pihaknya memastikan seluruh korban luka mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Biaya pengobatan para korban di rumah sakit telah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

"Untuk pembiayaan pengobatan para korban sudah ditanggung pemerintah atau Bupati Pemalang," kata perwira menengah Polri tersebut. (fajar)

Ilustrasi siswa SD/Ist  

JAKARTA —. Temuan penelitian yang menunjukkan biaya pendidikan dasar di Indonesia meningkat tajam, jauh melampaui peningkatan pendapatan orang tua, telah menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan penelitian harian Kompas, rata-rata biaya pendidikan sekolah dasar (SD) periode 2018–2024 meningkat 12,6 persen per tahun, sementara rata-rata kenaikan gaji orang tua hanya 2,6 persen per tahun.

"Ini ugal-ugalan. Biaya sekolah melesat jauh, tapi kesejahteraan guru pun tidak terjamin," ungkap Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf di Jakarta, Kamis (24/7/2025)

Ia menilai, selama ini belum ada regulasi yang mengatur secara ketat batas bawah dan batas atas pembiayaan pendidikan, khususnya di sekolah swasta.

Maka dari itu, ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan standar biaya minimum dan maksimum, agar tidak terjadi pembebanan biaya berlebihan kepada orang tua.

“Kalau tidak ada regulasi yang mengatur, ya jadinya seperti sekarang. Komersialisasi pendidikan terjadi karena dibiarkan mengikuti mekanisme pasar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, perbedaan fasilitas antara sekolah yang hanya memenuhi standar minimal dengan sekolah yang menawarkan layanan maksimal, seperti adanya kolam renang atau lapangan olahraga, turut memicu biaya tinggi.

Namun, Furtasan menekankan bahwa fasilitas tambahan ini seharusnya tidak dijadikan justifikasi untuk menarik pungutan di luar kendali.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem juga menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan nasional yang nilainya tidak sepenuhnya fokus. Meski anggaran pendidikan dalam APBN telah mencapai 20 persen atau sekitar Rp714 triliun, namun dana tersebut tersebar ke berbagai sektor.

“Dana ini tidak sepenuhnya untuk pendidikan dasar dan menengah, tapi juga terserap ke pendidikan kedinasan, lembaga diklat, hingga belanja pegawai,” jelasnya.

Furtasan menilai perlunya penguatan fungsi pengawasan DPR agar penggunaan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran demi mendukung tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan terjebak dalam birokrasi yang terfragmentasi. (fajar)

Mahfud MD 

JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, turut menyaksikan seluruh jalannya persidangan dan kemudian mendengarkan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim.

"Menurut saya vonis itu salah,” ujar Mahfud dalam keterangannya dikutip Rabu (23/7/2025).

Dikatakan Mahfud, sebagaimana yang diperdebatkan belakangan ini, tidak ditemukan adanya niat jahat dalam tindakan yang dilakukan Tom.

“Untuk menghukum seseorang, selain actus reus masih harus ada mens rea atau niat jahat," ucapnya.

"Dalam konteks vonis Tom Lembong ini, ternyata tidak ditemukan mens rea,” tambah Mahfud.

Berkaca pada persidangan yang telah berlalu, mantan Menkopolhukam ini menuturkan bahwa saat itu Tom hanya melaksanakan perintah Jokowi selaku Presiden.

“Dia hanya melaksanakan tugas administratif dari atas,” sesalnya dikutip dari kompas.

Tidak berhenti di situ, mengenai penunjukan koperasi milik TNI-Polri, Mahfud mengatakan bahwa itu hanya bagian dari instruksi Presiden.

Dibeberkan Mahfud, pernyataan itu divalidasi oleh mantan Ketua Induk Koperasi Kartika (Inkopkar) Mayjen (Purn) Felix Hutabarat.

Dalam persidangan, Felix bercerita bahwa dirinya mendapat perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Jenderal (Purn) Mulyono. Dan, ujungnya merupakan arahan dari Jokowi.

“Kelemahan lain, perhitungan kerugian negara yang resmi dibuat oleh BPKP dinilai tidak benar sehingga majelis hakim membuat hitungan dengan matematikanya sendiri,” Mahfud menuturkan.

Jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menegaskan bahwa pendekatan yang tidak logis seperti itu membahayakan penegakan hukum.

"Lucu bahwa salah satu yang memberatkan Tom Lembong adalah membuat kebijakan yang kapitalistik. Tampaknya hakim tak paham bedanya ide dan norma,” kuncinya. (fajar)