SANCAnews.id

Presiden Prabowo Subianto seusai menjenguk korban demo di RS Polri, Senin 1 September 2025 (YouTube/Beritasatu) 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk membela rakyat dan berjanji tidak akan mundur menghadapi tindakan anarkis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

“Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, dilansir dari Antara Senin (1/9/2023).

Presiden menyampaikan keprihatinan atas puluhan korban luka, baik dari unsur kepolisian maupun masyarakat. Saat ini, terdapat 17 orang masih dirawat, termasuk seorang perempuan yang mengalami patah tulang setelah motornya dirampas perusuh.

Prabowo menegaskan hak menyampaikan pendapat dijamin undang-undang, tetapi harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan. “Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” ujarnya.

Namun, ia menilai sejumlah aksi telah disusupi perusuh yang berniat merusak fasilitas publik, termasuk gedung DPR dan DPRD. “Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” kata Presiden.

Pemerintah, menurut Prabowo, akan bertindak tegas dan mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab. “Saya tidak ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun atas nama rakyat,” tegasnya.

Presiden juga memerintahkan kenaikan pangkat luar biasa bagi seluruh polisi yang menjadi korban, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka menjaga keamanan negara.

Dalam kunjungan ke RS Polri Kramat Jati, Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia menyatakan terpanggil untuk melihat langsung kondisi aparat yang terluka akibat membela negara dan rakyat.

“Hari ini, saya merasa terpanggil, harus menengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera,” ujar Presiden.

Secara keseluruhan, jumlah polisi dan warga yang cedera akibat kericuhan aksi massa pekan lalu mencapai lebih dari 40 orang, sebagian besar telah selesai menjalani perawatan dan kembali ke rumah masing-masing. (beritasatu)

Presiden RI Prabowo Subianto di RS Polri, Jakarta, Senin, 1 September 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa) 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat kepada para aparat kepolisian yang terluka saat bertugas mengamankan demonstrasi beberapa hari terakhir.

“Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir," Prabowo usai menjenguk para korban di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, 1 September 2025. 

Prabowo mengungkapkan terdapat 43 korban luka yang dirawat di RS Polri, sebagian sudah pulang dan tersisa 17 pasien.  Mereka terdiri dari Empat belas anggota dan tiga masyarakat. 

Menurutnya, dari pasien demo yang masih dirawat, terhadap 13 di antaranya yang mengalami luka serius hingga harus menjalani operasi besar.

“Saya sudah tengok 13 di atas, ada yang berat kepalanya sampai harus operasi, tempurung kepala diganti titanium, ada yang tangannya putus dan alhamdulillah dapat disambung lagi,” jelasnya.

Kondisi paling parah dialami seorang korban yang mengalami kerusakan ginjal akibat diinjak-injak.

“Beliau sekarang harus dicuci darah. Kalau perlu kita cari transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, ginjal ini sangat berat,” jelasnya.

Presiden menyebut aparat yang bersalah akan ditindak sesuai hukum. Namun, ia juga menekankan bahwa masyarakat tidak boleh melupakan pengorbanan aparat yang berjaga siang dan malam menjaga keamanan negara.

”Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa, puluhan petugas sudah berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air,” tegasnya. (rmol)

Demo di Kota Bandung hari ini (1/9), spanduk protes dibentangkan di gerbang Kantor DPRD Jawa Barat 

JAKARTA — Demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa kembali digelar pada Senin, 1 September 2025. Kali ini, demonstrasi mulai berfokus menyuarakan tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Para mahasiswa menuntut reformasi menyeluruh terhadap kepolisian. Mereka tidak ingin aparat keamanan yang mengamankan demonstrasi lebih mengutamakan arogansi daripada rasa tanggung jawab atas tugas mereka.

Di Bandung misalnya, elemen mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan Cipayung Plus dari berbagai kampus, menuntut Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya.

Salah satu alasannya karena gejolak yang terjadi hingga memicu kerusuhan di berbagai daerah, imbas dari ulah anak buahnya yang memilih lari dari tanggung jawab saat menabrak salah satu driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan.

Imbas ulah yang tidak bertanggung jawab itu, pengemudi ojol tersebut tewas dilindas kendaraan taktis (rantis). Tragedi memilukan yang disaksikan banyak mata.

Desakan pencopotan Kapolri ini disampaikan ratusan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025).

Massa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai gagal meredam gelombang demonstrasi belakangan ini. Mahasiswa menilai pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Pemerintah masih belum becus menyelesaikan masalah. Justru yang dilakukan adalah menambah kekuatan pengamanan. Ini menandakan ketidakmampuan pemerintah dalam mencari solusi," kata Koordinator Lapangan Cipayung Plus, Rafli Salam saat ditemui di sela-sela aksi.

Rafli menegaskan, langkah pemerintah dan aparat yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan justru kian memicu perlawanan mahasiswa.

Ia menambahkan, aksi kali ini membawa sejumlah tuntutan, di antaranya reformasi Polri dan desakan pencopotan Kapolri.

"Kalau Kapolri tidak dicopot, kami akan melakukan eskalasi massa yang lebih besar. Ini bentuk kekecewaan karena kalau DPRD saja tidak sanggup menemui kami, artinya mereka tidak mampu menampung aspirasi rakyat," tegasnya.

Pantauan di lokasi, massa aksi memadati pelataran Gedung DPRD Jabar. Spanduk berisi tuntutan mahasiswa terbentang di pintu masuk gedung, sementara orasi terus disuarakan bergantian oleh perwakilan organisasi yang hadir.

Tuntutan pencopontan kapolri juga disuarakan mahasiswa yang menggelar aksi demo di Kota Makassar. Mahasiswa mengecam keras anggota brimob yang memilih melindas ojol dibanding menghentikan mobilnya.

Nampak pada spanduk yang mereka bentangkan, mahasiswa menuntut agar Kapolri, Jenderal Pol, Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya.

"Mengecam keras tindakan represif Kepolisian yang melindas ojol hingga meninggal," tertulis pada spanduk yang mereka bawa. (fajar)

Yaqut Cholil Qoumas 

JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyelesaikan pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sekitar tujuh jam.

Ia diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji 2023-2024 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun.

Pantauan di lokasi, Yaqut tiba di gedung KPK pukul 09.19 WIB dan selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 16.21 WIB, Senin (1/9/2025).

“Memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya. Jadi ada pendalaman,” ujar Yaqut usai pemeriksaan. (beritasatu)

Adhie M Massardi - jpnn 

JAKARTA — Juru bicara Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, kembali angkat bicara terkait situasi Indonesia yang kurang kondusif.

Ia mengatakan, situasi yang tidak stabil dan menegangkan ini merupakan akibat dari kemarahan masyarakat yang sudah mencapai puncaknya.

Dalam cuitan di akun media sosial X pribadinya, Adhie Massardi mengatakan tanda-tanda kemarahan publik sudah jelas dan tidak bisa lagi ditutup-tutupi.

Adhie menyatakan, situasi saat ini sudah mencapai titik kritis akibat menumpuknya kekecewaan publik yang nyata-nyata berdampak pada kebijakan pemerintah dan praktik politik di DPR.

“KAMI SUDAH INGATKAN di Yogya 18:08:25 kemarahan rakyat yg dikompori All the Widodo's Men di kabinet dan DPR sdh smp titik didih,” tulisnya dikutip Senin (1/9/2025).

Ia semakin menunjukkan kejengkelannya dengan sikap pemerintah yang terlihat acuh dengan situasi yang dihadapi.

Ia merujuk pada kebiasaan pemerintah yang kerap menampilkan kesan seremonial untuk meredam ketegangan.

Seperti pemberian gelar kenegaraan kepada tokoh tertentu, hingga kegiatan panggung rakyat yang disertai tarian dan hiburan, dianggapnya tidak menyentuh akar persoalan.

“Tapi dijawab dng pemberian Gelar Kenegaraan dan joget2an,” sebutnya. 

“Membersihkan orang2 yg 10 tahun rusak negara/bangsa harus jd agenda utama. Bukan represi !,” terangnya. (fajar)