Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo/Net
JAKARTA — Pernyataan mantan Presiden ke-7,
Joko Widodo, yang menuduh pihak-pihak tertentu mempermainkan isu dugaan ijazah
palsu yang dimilikinya sangat tidak etis.
Menurut M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik
dari Universitas Esa Unggul, Jokowi, sebagai mantan presiden, tampaknya hanya
mencoba mengarang tuduhan tersebut.
Apalagi, kata dia, kasus ijazah palsu yang menjeratnya belum
tuntas karena Jokowi belum memperlihatkan ijazah asli ke publik.
“Jadi, statemen Jokowi ada orang besar dibalik ijazah palsu
dan pemakzulan Gibran dapat menimbulkan saling mencurigai di tengah masyarakat.
Hal ini tentunya dapat menambah kegaduhan dalam politik nasional,” kata
Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu 26 Juli 2025.
Atas dasar itu, Jamiluddin menilai, pernyataan Jokowi itu
sangat tidak etis dan tidak bersikap layaknya seorang negarawan. Pernyataan
demikian sungguh tidak seharusnya keluar dari seorang mantan presiden.
“Karena itu, lebih bijak bila Jokowi menyebut dengan tegas
orang besar yang membackup tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran,” kata
mantan Dekan FIKOM IISIP ini.
Padahal dengan cara itu, kata Jamiluddin, Jokowi bisa meredam
isu ijazah palsu yang dikeluhkannya tersebut.
“Masyarakat tidak liar dalam mempersepsi statemen Jokowi.
Cara ini lebih elegan dan jauh dari kegaduhan di tengah masyarakat,”
pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menduga ada agenda politik
besar di balik isu pemakzulan anaknya dan ijazah palsu dirinya.
“Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik
untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade, yang buat saya, ya
biasa-biasa aja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Senin 14 Juli 2025.
Namun demikian, Jokowi menyatakan pihaknya menyerahkan
sepenuhnya persoalan kasus ijazah palsu pada proses penyidikan yang berjalan.
“Saya baca kemarin
sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,”
kata Jokowi. (rmol)