Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto:RMOL/Hani Fatunnisa)
JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengklarifikasi pernyataan yang menuai kontroversialnya terkait tuntutan 17+8.
Dalam pernyataan pertamanya setelah dilantik pada Senin, 8
September 2025, Purbaya menilai tuntutan 17+8 hanya berasal dari “sebagian
kecil rakyat”. Pernyataannya menuai kritik luas karena dianggap meremehkan
aspirasi publik.
Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di
Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 September 2025, Purbaya menyampaikan
permohonan maaf atas kesalahan pengucapan pada pernyataan sebelumnya.
“Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” ungkapnya
kepada awak media.
Ia menegaskan, pernyataannya sehari sebelumnya tidak
dimaksudkan untuk mengecilkan aspirasi masyarakat.
Purbaya meralat omongannya kemarin dengan menyebut sebagian
besar masyarakat merasa susah sehingga demo bisa terjadi, bukan sebagian kecil.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak
tertekan, banyak masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin
sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan," ujarnya.
Purbaya juga mengaku kaget melihat dinamika baru yang ia
hadapi sejak menjadi menteri, di mana setiap pernyataan publik bisa
dipotong-potong dan menuai kritik.
“Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak
apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas
maksud saya seperti itu. Bukan bilang, oh biar aja atau itu yang susah
aja," tegas Purbaya.
Menkeu yang baru dilantik itu juga berjanji akan memperbaiki
perekonomian nasional dan membawa kesejahteraan untuk rakyat
"Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti
lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya, semuanya, masyarakat, bisa
sejahtera bersama. Itu tujuan utamanya sebetulnya,” tandasnya. (rmol)