SANCAnews.id

Mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Repro 

JAKARTA — Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi menduga mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, menimbun aset senilai triliunan rupiah di tempat tersembunyi.

Hal itu disampaikan langsung Beathor saat berbincang dengan Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani dalam video YouTube berjudul "Beathor Suryadi Buka Data dan Bukti Dugaan Ijazah Palsu Jokowi" dikutip pada Minggu, 29 Juni 2025.

Awalnya, Beathor menyinggung soal tumpukan utang Indonesia selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.

"Utang kita yang dibikin Jokowi banyak. Ada ke mana? (hasil utang negara) Kan kita enggak bisa melihatnya," kata Beathor.

Beathor lantas menyinggung beberapa kasus pejabat Indonesia yang menyembunyikan uang tunai di tempat-tempat tidak terduga.

"Seperti orang di Mahkamah Agung punya uang Rp920 miliar ditaruh di kontainer halaman rumahnya. Kita lihat Akil Mochtar naruh uang hasil korupsi di dinding-dinding," jelas Beathor.

Praktik inilah yang diduga turut dilakukan Jokowi untuk menyimpan kekayaan selama menjabat sebagai Kepala Negara.

"Jokowi lebih cerdas, dia taruh di dalam ruangan tanahnya, ini (di bawah) tempat tidurnya," tutur Beathor.

Klaim ini bukan asal sebut. Sosok yang menyebut Ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta ini pun siap membuktikan pernyataan tersebut.

"Kalau kita bilang, Pak Beathor jangan asal-asal ngomong dong. Buktikan dong. Eh, saya bongkar. Saya bongkar. Kenapa? Karena mau taruh di mana lagi? Kalau kontainer, berapa banyak kontainer itu, triliunan, kan," pungkas Beathor. (rmol)

Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Ali Mochtar Ngabalin bersilaturahmi ke kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah/Ist 

JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus turut memberikan tanggapannya terkait mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang belakangan gencar membela Jokowi terkait isu ijazah palsu.

John menilai sikap Ngabalin merupakan bentuk pembelaan membabi buta yang sudah melampaui batas kewajaran.

“Namanya peliharaan, yang pasti akan mati-matian membela majikannya sampai ke neraka sekalipun,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (29/6/2025).

Sindiran tersebut merespons pernyataan Ngabalin sebelumnya yang memuji Jokowi sebagai sosok yang saleh dan sabar, di tengah derasnya tudingan seputar keaslian ijazah.

Ngabalin juga kerap menyebut isu tersebut sebagai fitnah keji yang tak berdasar. Namun, bagi Jhon, pujian itu justru mencerminkan sikap loyal yang tidak masuk akal.

Ia bahkan menyebut bahwa orang-orang seperti Ngabalin merupakan bagian dari apa yang ia istilahkan sebagai gembong termul atau singkatan dari ternak Mulyono.

“Jangan heran, gembong-gembong termul akan selalu terdepan membela. Karena dalam kepala mereka, membela Jokowi sudah di luar ambang batas waras,” tandasnya.

Sebenarnya,Ali Mochtar Ngabalin, kembali angkat bicara terkait isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Jokowi.

Ngabalin menegaskan bahwa Jokowi merupakan sosok yang sabar dan bijaksana dalam menghadapi fitnah.

"Orang baik, orang soleh tetap teduh dan sabar," ujar Ngabalin di X @AliNgabalinNew (29/6/2025).

Ngabalin mengungkapkan bahwa Jokowi pernah berpesan padanya untuk mengedepankan sikap memaafkan dibanding memusuhi. Pesan itu kembali ia sampaikan saat berada di Solo baru-baru ini.

“Kalau bisa dimaafkan, kenapa harus dimusuhi? Katanya begitu,” tutur Ngabalin menirukan pesan Jokowi.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa ada saatnya ketegasan perlu diambil demi menjaga tatanan budaya dan etika bangsa.

“Katanya ada waktunya memberikan pelajaran dan ketegasan agar orang itu tidak dengan gampang dan mudah memfitnah serta merusak tatanan budaya dan toto kromo yang sudah ada sejak leluhur kita. Ini juga menjadi pelajaran bagi yang lain di masa depan,” imbuh Ngabalin.

Lebih jauh, Ngabalin melayangkan pujian terhadap Presiden ke-7 RI itu. Ia menilai Jokowi sebagai pemimpin yang luar biasa dalam sejarah republik.

“Pantas semua orang salut sama dirimu, Pak. Seluruh rakyat Indonesia sayang denganmu. Sejarah republik ini baru punya pemimpin seperti dirimu, Bapak,” tandasnya.

Ngabalin bilang, salam hormat patut diberikan untuk Jokowi dan para alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) harus tetap rukun.

“Salam sehat selalu untukmu, Yang Mulia Presiden ke-7 Ir. H. Joko Widodo. Kagama, berbahagialah kalian,” pungkasnya. (fajar)

Beathor Suryadi (kanan) bersama Ahmad Yani (kiri)/Repro 

JAKARTA — Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi mengaku sudah mengantongi data terkini terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkap langsung oleh Beathor dalam video yang diunggah di kanal YouTube Bicara Dr Ahmad Yani SH berjudul "Beathor Suryadi Buka Data dan Bukti Dugaan Ijazah Palsu Jokowi" yang diunggah pada Sabtu, 28 Juni 2025.

"Saya punya dua informasi. Ini data terbaru. Yang terbaru itu dapat dari tadi Mas Taufik (penggugat ijazah Jokowi di PN Solo)," kata Beathor seperti dikutip RMOL, Minggu, 29 Juni 2025.

Beathor mengaku sudah menanyakan kepada seseorang bernama Taufik dimaksud dan kepada warga Solo terkait penggunaan titel Jokowi selama 10 tahun menjadi Wali Kota Solo.

"Nah, terus saya juga menanyakan kepada warga Solo pada waktu dua kali Jokowi berkampanye, spanduknya, stikernya, kaosnya, kartu namanya, balihonya, di depannya ada apa. Nah, terus Mas Taufik berkomunikasi katanya dengan Ketua KPU Solo. Katanya dia (Jokowi) pakai dua-duanya, sebagaimana keadaan saja. Jadi, pakai Drs, kadang-kadang pakai Ir," terang Beathor.

"Nah, dari penjelasan Mas Taufik kemarin itu, bahwa itu pakai Drs, pakai Ir. Saya melihatnya begini, Selama Jokowi berkuliah di UGM lima tahun, dan lulus diwisuda, dapat Ir. Kok dipakainya Drs? Drs-nya itu dari mana? kampus mana? Kok UGM-nya disingkirkan?" sambungnya.

Beathor pun mengungkapkan terkait proses pendaftaran Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

"Pada waktu 2012, Tim Solo itu kan datang, menyatakan tidak punya dokumen. Nah, Karena kalimatnya bilang tidak punya dokumen, maka harus kita bikin tim untuk dibuat," tutur Beathor.

Beathor menjelaskan, suatu waktu terjadi pertemuan antara tim Solo dengan tim DKI. Tim DKI kata Beathor, menunjuk seseorang bernama Denny untuk melayani kebutuhan tim Solo yang mengutus seseorang bernama Widodo.

"Jadi, Widodo dan Denny ini sering ketemu juga dengan Jokowi. Dia bilang begitu. Kami tidak punya dokumen. Maka dibentuklah. Nah, itulah proses. Jadi, Denny adalah orang yang ikut membikin draft. Karena Denny orang Jakarta bukan orang Solo dan segala macam, maka dokumen itu jadi macam-macam. Ada umur mamaknya dengan si Jokowi hanya selisih 11 tahun. Berarti katakan asal bikin. Berarti kan tidak jelas," ungkap Beathor.

"Jadi, ada lagi dokumen-dokumen lain yang dibikin yang tidak pas. Tapi yang dijadikan inti adalah dokumen sekolah. Terus dibikinlah dengan foto-foto. Jadi, mungkin Widodo membawa foto banyak yang wajahnya sama. Jadi, SD, SMP, SMA, kampus," sambungnya.

Beathor menyebut bahwa, KPU merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu.

"Nah, dilacaklah ini ke KPU Solo, sama kawan KPU DKI. Katanya hilang. Nah, karena itu hilang. Nah, padahal legalisir itu kan katanya harus dikonfirmasi. Katanya kan stempel basah. Stempel basah itu akan menjadi lebih basah kalau dari Pramuka, karena lebih dekat dibandingkan dengan ke Jogja, sudah kering di jalan kan?" tutur Beathor.

Beathor mengaku melakukan investigasi itu karena merasa terganggu dengan adanya desakan yang menyebut bahwa PDIP harus bertanggung jawab karena telah mengusung Jokowi hingga menjadi presiden.

"Saya terganggu. Kalau PDI tanggung jawab, saya lacak. Jadi, saya lacak tuh, ke sana, ke sini, ke sana, saya temuin. Nah, muncul si Bambang Tri itu merepotkan Jokowi setelah dia periode kedua atau kesatu di Solo itu. Nah, jadi muncul lah nama si Bambang Tri ini bahwa Jokowi tidak punya dokumen apapun. Nah, dari situlah terus mekar kan, muncul Roy sama dengan kawan-kawan ini melakukan investigasi itu. Nah, saya menjadi ikut itu karena saya mencari jawaban. Ini diterbitkan di mana? Oleh siapa?" lanjut Beathor.

Beathor pun menyoroti investigasi yang dilakukan Roy Suryo dkk yang telah berdialog dengan pemilik kos di Pasar Pramuka.

"Nah berarti kan ketemu apa yang saya lacak. Di Solo-nya saya menemukan jawaban dari Ketua KPU Solo bahwa Jokowi menggunakan dua titel, Drs dengan Ir. Nah dari situ kan terus kita lacak ke Jakarta siapa-siapa ketemu tim Solo. Terus kita menemukan lagi jawaban bahwa itu dilakukan di Pasar Pramuka. Jadi apa yang saya lakukan bahwa itu di Pasar Pramuka dikuatkan dengan munculnya nama Pak Iman ini. Bahwa dia pemilik kios dan dia profesor. Jadi apa lagi yang mau saya lakukan kan sudah selesai," pungkas Beathor. ()

Map Ijazah Jokowi 

JAKARTA — Belakangan, perbincangan terus mengalir terkait sosok Profesor P yang diduga sebagai dalang pencetakan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

Namun, banyak pula yang beranggapan bahwa Profesor P yang banyak disebut-sebut itu adalah mantan Rektor UGM, Prof. Pratikno.

Pakar telematika Roy Suryo mengatakan, meski jabatan Pratikno sangat strategis, dia bukanlah Profesor P yang dimaksud.

"Sekali lagi belum Prof Pratikno yang akan dibahas mendalam kali ini, meski tidak menutup kemungkinan pada saatnya akan dibahas juga di kemudian hari," ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (29/6/2025).

Ia menekankan bahwa Profesor P yang dimaksud sebenarnya adalah Profesor Paiman Rahardjo Dwidjonegoro, Rektor Universitas Prof Dr Moestopo.

"Perlu diingat pergantian Wamendes PDTT ini sangat terasa kental sekali nuansa politik bagi-bagi jatah jabatan relawan di era Jokowi," sebutnya.

Bukan tanpa alasan, Roy menuturkan bahwa Budi Arie Setiadi yang saat ini sebagai Menteri Koperasi merupakan ketua Relawan Projo. Sementara Profesor P, merupakan ketua relawan Seludir Jokowi.

"Sebuah contoh yang sangat tidak baik untuk penentuan pejabat publik di Indonesia karena ditunjuk hanya berdasarkan like and dislike tanpa melalui proses meritokrasi seharusnya," ucap Roy.

Dikatakan Roy, itu merupakan contoh warisan buruk rezim Jokowi yang diwariskan di era Prabowo, termasuk membuat Indonesia menjadi gelap sampai saat ini.

"Kalau sekarang nama Prof P ini sedang viral, banyak disebut di kasus Ijazah Palsu kaitannya dengan Universitas Pasar Pramuka (UPP), sebenarnya kalau ditelisik ke belakang, keterlibatannya sudah ada semenjak sekitar sebulan lalu," jelasnya.

Ketika itu, kata Roy, saat para Youtuber yang diindikasikan dekat dengan Jokowi ramai-ramai mengunggah berita yang dipertanyakan kebenarannya.

"Maklum karena mereka semua adalah ternak Mulyono, untuk mengunggah hoax alias kabar bohong, penolakan Komnas HAM yang menampilkan wawancara dengan Prof P ini," tukasnya.

Meskipun berbicara seolah anggota Komnas HAM, kata Roy, publik tidak mudah dipermainkan. Sebab, ia tidak memiliki rekam jejak pada posisi itu.

"Konyolnya sudah sebulan lebih tayang, tidak ada sedikitpun klarifikasi atau keberatan bahkan bantahan dari Prof P ini untuk setidaknya menolak diposisikan selaku Anggota Komnas HAM tersebut," cetusnya.

Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ragu jika para Youtuber tersebut tidak mengetahuinya.

"Dia (Profesor P) reaktif dan cepat sekali membuat klarifikasi soal WA-nya yang Intimidatif kepada saya, meski akhirnya minta maaf dan Keterlibatannya dalam kasus ijazah palsu yang dibuat di UPP," terangnya.

"Namun klarifikasi yang dibuat Prof P malah seperti membuka Kotak Pandora yang membuat kasus Ijazah Palsu semakin terbongkar dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi," Roy menuturkan.

Sebagaimana disampaikan secara langsung oleh Kol (Pur) TNI Sri Radjasa Chandra (SRC), kata Roy, setelah dilakukan Elisitasi (Proses pengumpulan informasi dengan cara yang tidak mencolok atau tidak disadari, khas Intelijen), didapatkan bahwa Prof P jelas terkonfirmasi aktif di UPP tahun 1997-2017.

"Bukan hanya sampai 2002 seperti pengakuannya. Jadi ini sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Beathor Suryadi soal Ijazah Palsu Jokowi tahun 2012 sebelumnya," tandasnya.

Roy bilang, penegasan Pengamat Intelijen tersebut kembali menegaskan keterlibatan Profesor P dalam kasus Ijazah palsu Jokowi, apalagi dalam analisis intelijennya, kepanikan seseirang sampai mengirimkan Pesan WA, mengintimidasi, membuat pengakuan pasrah.

"Mengaburkan tahun kegiatannya serta menunjuk saudaranya sendiri sebagai saksi untuk diawawancara jelas merupakan indikasi kebohongan yang berusaha ditutup-tutupi. At last but not least, Makin jelas terciduk di kasus Ijazah Palsu Jokowi ini, seharusnya Prof P di UPP jujur saja seperti Pak Kasmudjo di UGM sehingga tidak perlu berlama-lama menunggu adili Jokowi dan Fufufafa," kuncinya. ***

Ijazah Jokowi 

JAKARTA — Pakar Forensik Digital Rismon Sianipar kembali mengungkap keganjilan dalam transkrip nilai mantan Presiden Jokowi yang dituding menggunakan ijazah palsu.

Dalam pernyataan terbarunya, Rismon menyoroti detail akademis yang dinilainya tidak masuk akal saat dikaitkan dengan gelar Sarjana Kehutanan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Mata kuliah wajib Matematika II dan Fisika, keduanya nilai D. Tidak ada nilai skripsi pada transkrip nilai. Terdaftar sejak awal dengan tingkat studi SM (Sarjana Muda),” beber Rismon.

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin Jokowi bisa menyelesaikan studi dari tingkat Sarjana Muda hingga Sarjana hanya dalam waktu lima tahun, dengan kondisi akademik yang menurutnya lemah dan tanpa ada bukti skripsi.

"Lalu bagaimana logikanya Jokowi mendapatkan gelar Sarjana Kehutanan hanya dalam tempo lima tahun?," tandasnya.

Sebelumnya, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, angkat bicara terkait polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang terus mencuat ke publik.

Ia menyindir keras pihak-pihak yang mempercayai narasi bahwa ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka.

“Jika ingin lihat siapa pemilik IQ 70-79 di Indonesia, lihat saja siapa-siapa orang yang percaya isu ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka,” ujar Dian di X @DianSandiU (26/6/2025).

Dian bilang, tudingan tersebut sangat tidak masuk akal dan mencederai akal sehat. Ia meminta agar publik tidak mudah terprovokasi isu liar yang tidak berdasar dan menyesatkan.

“Ngawur! Tanya Pak Anggit, siapa saja yang legalisir ijazah itu tahun 2004 ke UGM ketika Pak Jokowi maju sebagai Cawalkot Surakarta?” katanya.

Dian juga menegaskan bahwa seluruh dokumen pendidikan Jokowi sudah disiapkan sejak lama dan digunakan dalam proses politik yang sah, bahkan jauh sebelum Pilkada DKI Jakarta.

“Berkas-berkas itu juga yang dibawa ke Jakarta tahun 2012,” tambahnya. (fajar)