Kuasa hukum para penggugat dari Yayasan Pusaka, Tigor di
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)
JAKARTA — Sejumlah ketentuan dalam
Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), khususnya terkait pasal-pasal Proyek
Strategis Nasional (PSN), telah digugat warga sejumlah daerah ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
Kuasa hukum penggugat dari Yayasan Pusaka, Tigor,
menyampaikan hal itu di hadapan sidang pemeriksaan di Kantor Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat,
Selasa, 19 Agustus 2025.
Tigor menjelaskan, sejumlah perwakilan warga di wilayah PSN
hadir dalam sidang MK hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan
pemerintah.
"Mereka ini korban-korban dari berbagai Proyek Strategis
Nasional yang ada di Indonesia," ujar Tigor kepada wartawan di MK.
Tigor menyebutkan, sejumlah wilayah yang warganya hadir di MK
hari ini berasal dari Pulau Jawa, Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga Papua.
"Ada yang dari Rempang, ada yang dari Merauke, ada yang
dari Kalimantan Utara, ada juga yang dari IKN, dan ada juga yang dari Sulawesi
atas proyek nikel," kata Tigor.
Lebih lanjut, Tigor menyatakan bahwa mereka melakukan
permohonan judicial review (JR) ke MK untuk menguji pasal-pasal yang berkaitan
dengan PSN di UU Ciptaker.
"Mereka mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh pasal yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang Proyek Strategis Nasional," demikian Tigor. (rmol)