Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didesak untuk
dicopot. (Ist)
JAKARTA — Pernyataan Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian soal pemakzulan Bupati Pati, Sudewo semakin memicu
amarah publik.
Sebab Tito Karnavian dalam komentarnya justru menyoroti
status Sudewo sebagai Bupati Pati yang terpilih secara demokratis.
Karena itu, Mendagri mengimbau agar proses yang berjalan
tidak mengganggu stabilitas, mengingat Bupati Pati Sudewo ini adalah pilihan
langsung masyarakat.
Lebih lanjut, Tito menilai bahwa isu kenaikan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang menjadi pemicu utama kemarahan warga hingga lahirnya
Panitia Khusus (Pansus) Angket Pemakzulan, kemungkinan bukanlah akar masalah
sesungguhnya.
Menurutnya, kebijakan PBB itu sudah dibatalkan, sehingga ia
menduga ada motif politis lain di balik gerakan ini.
Namun, pembelaan Mendagri yang mengatasnamakan "pilihan
rakyat" ini seolah menjadi bumerang.
Warganet dengan cepat membanjiri kolom komentar akun X
@BosPurwa yang mengunggah artikel soal pernyataan Tito Karnavian terkait
pemakzulan Bupati Pati Sudewo tersebut.
Bagi netizen, jika rakyat yang memilih, maka rakyat jugalah
yang berhak mencabut mandat jika kecewa.
Komentar-komentar pedas pun tak terhindarkan, mereka
menyuarakan kekecewaan atas pernyataan yang dinilai tidak berpihak pada
aspirasi publik yang sedang bergejolak.
"Jika Bupati beneran dipilih rakyat, maka hak rakyat
untuk melengserkan jika Bupatinya minus gak bermanfaat bagi rakyatnya. Logika
sehat itu hanya dipahami oleh rakyat, pejabat negara sdh terlalu nyaman makan
Pajak Rakyat sampe nalarnya nyungsep," tulis akun @abas**.
"Rakyat sudah muak alasan demi rakyat or dipilih rakyat,
jika rakyat berkehendak dapat disebut kedaulatan rakyat telah mencabut
mandatnya," timpal @suharto***.
"Terus yang demo dan yang minta mundur siapa? Kan rakyat
juga! Berarti sah kan? Otak di mana otak?" kata @fadh**.
"Tolonglah, rakyat yg minta dia mundur, ngerti pak
Mendagri ???" sahut @relaxa***. (suara)