Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI (MK) Jimly Asshiddiqie
saat ditemui awak media di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Jumat
(6/6/2025)
JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) pertama Republik Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie turut menanggapi
dorongan atau upaya Forum Purnawirawan TNI untuk mencopot Gibran Rakabuming
Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menanggapi hal itu, Jimly menyatakan bahwa sejatinya dalam
upaya pemakzulan seorang kepala negara, baik Presiden maupun Wakil Presiden,
harus ada mekanisme yang mesti ditempuh.
"Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya itu harus dimulai
dari DPR. DPR lah yang harus memutuskan lebih dulu tuntutannya. Baru dibawa ke
MK. Nanti kalau sudah diputuskan MK, dibawa lagi ke MPR. Diajukan oleh
DPR," kata Jimly saat ditemui awak media di Lapangan Masjid Agung
Al-Azhar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).
Dengan begitu kata Jimly, seharusnya langkah awal upaya
pemakzulan tersebut ada pada kewenangan DPR RI. Menurut dia, dalam aturannya
minimal harus ada 2/3 dari perwakilan partai politik di DPR RI turut
menyampaikan aspirasi serupa.
"Jadi langkah pertama harus beres dulu di DPR. Dua per tiga, kali dua per tiga harus setuju dengan tuntutan dengan berbagai alasan dan pertimbangannya untuk dibuktikan tadi. Itu lho," kata dia.
Sejauh ini secara tersirat, Forum Purnawirawan TNI kata Jimly
sudah melakukan upaya yang tepat, yakni mengirimkan surat pemakzulan tersebut
kepada DPR RI.
Namun menurut dia, yang harusnya disoroti yakni soal kesediaan 2/3 dari partai politik di parlemen membahas upaya pemakzulan tersebut.
Sementara, sebagian besar dari partai politik yang ada di
parlemen merupakan gabungan Koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Nah sekarang dua per tiga di DPR itu siapa? KIM plus
apa mau? Jadi jangan tanya. Tanyanya kepada KIM plus. Koalisi permanen,"
beber dia.
Dari gabungan partai politik itu bahkan kata dia, ketuanya merupakan kepala negara saat ini yakni Presiden RI Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
Prabowo merupakan mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju
yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selaku ayah Gibran
Rakabuming Raka.
"Tapi saya rasa karena yang memilih wakil presiden itu
adalah Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden, yang memilih Gibran itu dia
(Prabowo), saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Gitu lho," kata
dia.
"Ya kan? Apalagi wakil presiden ini putra dari mantan
presiden ketika dia (Prabowo) menjadi anggota kabinetnya," sambung Jimly.
Atas hal itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Azhar Indonesia
tersebut, merasa tidak mudah bagi Forum Purnawirawan TNI memakzulkan Gibran.
Dirinya menilai, apa yang disuarakan oleh para Purnawirawan
TNI tersebut hanyalah ekspresi kemarahan yang realisasinya sulit diwujudkan.
"Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul
semua mantan-mantan (Presiden) saya rasa itu tidak mungkin (diwujudkan
Pemakzulan Gibran). Tidak mungkin Partai Gerindra dan begitu juga partai-partai
koalisi itu akan mengambil inisiatif mencapai angka 2 per 3 itu," kata
dia.
"Gitu lho. Jadi ini supaya apa? Supaya ya kita fair ya.
Kita melihat situasinya itu kayaknya ya ini hanya ribut-ribut aja gitu lho.
Hanya ekspresi kemarahan aja. Tapi realisasinya rasanya tidak mungkin,"
tukas Jimly. (tribunnews)